Perang Tiongkok–Jepang Kedua terjadi antara Republik Tiongkok dan Kekaisaran Jepang antara tahun 1937 dan 1945, setelah periode perang yang berpusat di Manchuria yang dimulai pada tahun 1931. Perang ini dianggap sebagai bagian dari Perang Dunia II, dan sering dianggap sebagai awal Perang Dunia II di Asia. Perang ini merupakan perang Asia terbesar pada abad ke-20 dan disebut sebagai Holokaus Asia, merujuk pada skala kejahatan perang Jepang terhadap warga sipil Tiongkok, serupa dengan kejahatan perang di Eropa. Di Republik Rakyat Tiongkok, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perang Tiongkok–Jepang Kedua terjadi antara Republik Tiongkok dan Kekaisaran Jepang antara tahun 1937 dan 1945, setelah periode perang yang berpusat di Manchuria yang dimulai pada tahun 1931.[24][25] Perang ini dianggap sebagai bagian dari Perang Dunia II, dan sering dianggap sebagai awal Perang Dunia II di Asia. Perang ini merupakan perang Asia terbesar pada abad ke-20[26] dan disebut sebagai Holokaus Asia, merujuk pada skala kejahatan perang Jepang terhadap warga sipil Tiongkok, serupa dengan kejahatan perang di Eropa.[27][28][29] Di Republik Rakyat Tiongkok, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang.[a]
Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara.
Sejak tahun 1937 sampai 1941, Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Tiongkok–Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II.
Namun, tidak ada militer resmi di Tiongkok pada saat itu, dan faktanya adalah tentara Jepang terlibat dalam perang saudara antara Tentara Rute Kedelapan pimpinan Mao Zedong dan tentara Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek, karena intrik kedua angkatan bersenjata. Menurut hukum internasional pada saat itu, Tentara Rute Kedelapan dan Tentara Kuomintang adalah gerilyawan, bukan tentara resmi, dan Jepang terlibat dalam pertempuran gerilya, yang mengakibatkan rawa.
Dalam bahasa Tionghoa, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Jepang (中國抗日戰爭), dan juga dikenal sebagai Perang Perlawanan Delapan Tahun (八年抗戰code: zh is deprecated ), atau lebih singkat Perang Perlawanan (抗戰code: zh is deprecated ).[30][31]
Sejak 2017, pandangan sejarah resmi dari Partai Komunis Tiongkok menetapkan bahwa tanggal 18 September 1931 merupakan awal mula perang dengan Jepang, sehingga memulai Perang Perlawanan Empat Belas Tahun (十四年抗战; 十四年抗戰).[32] Tanggal tersebut merupakan tanggal terjadinya Invasi Manchuria oleh Jepang. Periode 1931 sampai 1937 dipandang sebagai fase perang parsial, termasuk "Perang Perlawanan Timur Laut" (东北抗战),[33][34] sementara periode 1937 sampai 1945 dipandang sebagai fase perang total.[32] Pandangan bahwa perang berlangsung selama 14 tahun memiliki dampak politik yang lebih signifikan karena Tiongkok secara politik dapat mengeklaim bahwa mereka bangsa pertama yang berperang melawan fasisme dan berperang duluan dalam perang global.[35] Perang Dunia II di Tiongkok memiliki nama alternatif sebagai "Perang Dunia Anti-Fasisme".[36][37]
Di Jepang, Perang Jepang-Tiongkok (日中戦争code: ja is deprecated , Nicchū Sensō) lebih banyak digunakan karena netralitasnya.
Kata insiden (事変code: ja is deprecated , jihen) digunakan oleh Jepang karena tidak ada negara yang mendeklarasikan perang satu sama lain. Jepang berusaha menghindari campur tangan dari negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan pengekspor utama besi untuk Jepang. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt akan menjatuhkan embargo berdasarkan serangkaian undang-undang yang disebut Akta Netralitas jika pertempuran tersebut disebut perang.[38] Terlebih lagi, karena status Tiongkok yang masih terpecah belah karena Era Panglima Perang, Jepang mengeklaim bahwa Tiongkok telah runtuh sebagai negara kesatuan dimana perang dapat dideklarasikan.[39]
Dalam propaganda Jepang, penyerbuan terhadap Tiongkok merupakan perang suci (seisen), langkah pertama dari slogan Hakko ichiu (delapan sudut dunia di bawah satu atap). Pada tahun 1940, perdana menteri Konoe membentuk Liga Anggota Parlemen yang Percaya Tujuan Perang Suci. Ketika kedua belah pihak secara resmi mendeklarasikan perang pada Desember 1941, namanya diubah menjadi Perang Asia Timur Raya (大東亜戦争code: ja is deprecated , Daitōa Sensō).
Pada waktu itu, pemerintah Jepang masih menggunakan istilah "Insiden Shina" dalam dokumen resmi. Berdasarkan alasan penggunaan kata "Shina" dianggap menghina oleh Tiongkok, media Jepang sering menggantinya dengan istilah-istilah lain yang juga pernah digunakan media tahun 1930-an, seperti: Insiden Jepang-Tiongkok (日華事変code: ja is deprecated [Nikka Jihen], 日支事変code: ja is deprecated [Nisshi Jihen].
Pada tahun 1915, Jepang mengeluarkan Dua Puluh Satu Permintaan terhadap Tiongkok untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan Tiongkok. Setelah Perang Dunia I, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. Tiongkok di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah-belah dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai Ekspedisi Utara tahun 1926-1928, yang dilancarkan oleh Kuomintang (KMT, atau Partai Nasionalis Tiongkok), pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou. Ekspedisi Utara meluas ke seluruh Tiongkok hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju Pasukan Kuomintang dalam menyatukan Tiongkok. Situasi ini mencapai puncaknya ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan tahun 1928. Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena ia tidak lagi mau bekerja sama dengan Jepang. Setelah insiden-insiden ini, pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok pada tahun 1928.
Walaupun demikian, sejumlah pertempuran antara Tiongkok dan Jepang terus berlanjut karena meningkatnya nasionalisme Tiongkok, dan untuk memenuhi salah satu tujuan dari Tiga Prinsip Rakyat, yaitu untuk mengeluarkan Tiongkok dari imperialisme asing. Bagaimanapun, Ekspedisi Utara hanya mampu menyatukan Tiongkok secara nama saja, dan perang saudara pecah di antara para mantan pemimpin militer dan faksi saingan, Kuomintang. Sebagai tambahan lagi, para komunis Tiongkok memberontak terhadap pemerintah pusat setelah melakukan pembersihan terhadap anggotanya. Karena situasi-situasi demikian, pemerintahan pusat Tiongkok mengalihkan banyak perhatian pada perang-perang saudara dan mengikuti kebijakan "pendamaian internal didahulukan sebelum melawan pihak asing". Situasi ini memberikan kesempatan yang mudah bagi Jepang untuk melanjutkan agresinya. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria segera setelah Insiden Mukden. Setelah bertempur selama lima bulan, pada tahun 1932, negara boneka Manchukuo dibentuk dengan kaisar terakhir Tiongkok, Puyi, diangkat sebagai kepala negara. Tidak bisa menantang Jepang secara langsung, Tiongkok meminta bantuan kepada Liga Bangsa-Bangsa. Investigasi liga ini menerbitkan Laporan Lytton, yang mengutuk Jepang karena telah menyerang Manchuria, dan mengakibatkan Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa. Sejak akhir tahun 1920-an dan selama tahun 1930-an, ketenangan adalah dasar dari komunitas internasional dan tidak ada satu negara pun yang ingin menunjukkan pendirian secara aktif, melainkan hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kecil. Jepang menganggap Manchuria sebagai sebuah sumber bahan baku yang tidak terbatas dan juga sebagai sebuah negara penyangga terhadap ancaman Uni Soviet.
Konflik yang terjadi menyusul Insiden Mukden tidak terhenti. Pada tahun 1932, tentara Tiongkok dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada Insiden 28 Januari di Shanghai. Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang Tiongkok untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri. Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang. Pada tahun 1933, Jepang menyerang wilayah Tembok Besar, dan setelah itu, Gencatan Senjata Tanggu ditandatangani, yang memberi Jepang kendali atas provinsi Rehe dan sebuah zona demiliterisasi antara Tembok Besar dan wilayah Beiping-Tianjin. Jepang bertujuan untuk membuat wilayah penyangga yang lain, kali ini antara Manchukuo dan pemerintah Nasionalis Tiongkok yang saat itu beribu kota di Nanjing.
Selain itu, Jepang semakin memperalat konflik internal antara faksi-faksi Tiongkok untuk mengurangi kekuatan mereka satu demi satu. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa beberapa tahun setelah Ekspedisi Utara, kekuatan politik pemerintah Nasionalis hanya meluas di sekitar Delta Sungai Panjang (Yangtze), dan wilayah lain Tiongkok yang memang berada dalam kekuatan regional. Jepang sering membeli atau membuat hubungan khusus dengan kekuatan-kekuatan regional ini untuk merusak usaha pemerintah Nasionalis pusat untuk menyatukan Tiongkok. Untuk itu, Jepang mencari berbagai pengkhianat Tiongkok untuk bekerja sama dan membantu mereka memimpin beberapa pemerintahan otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut Pengkhususan Tiongkok Utara (Hanzi: 華北特殊化; Pinyin: húaběitèshūhùa), atau yang lebih sering diketahui sebagai Gerakan Otonomi Tiongkok Utara. Provinsi bagian utara yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, dan Shandong.
Pada tahun 1935, di bawah tekanan Jepang, Tiongkok menandatangani Perjanjian He-Umezu, yang melarang KMT untuk menjalankan kegiatan partainya di Hebei dan secara langsung mengakhiri kekuasaan Tiongkok atas Tiongkok Utara. Pada tahun yang sama, Perjanjian Chin-Doihara ditandatangani dan mengakibatkan KMT disingkirkan dari Chahar. Dengan demikian, pada akhir 1935, pemerintahan pusat Tiongkok telah disingkirkan dari Tiongkok Utara. Sebagai gantinya, Majelis Otonomi Hebei Timur dan Majelis Politik Hebei-Chahar dibentuk oleh Jepang.
Pada Desember 1936, dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Insiden Xi'an, Chiang Kai-shek diculik oleh pasukannya sendiri di bawah komando Zhang Xueliang, dan dipaksa untuk bersekutu dengan Tiongkok Komunis dalam Front Persatuan Kedua melawan Jepang.[40]
Perang dimulai dengan bentrokan kecil antara pasukan Tiongkok dan Jepang di Jembatan Marco Polo, tidak jauh dari Peiping (Beijing) pada 7 Juli 1937. Konflik tersebut dengan cepat merambat. Jepang merasa bahwa karena Chiang Kai-shek dan pemerintah Nasionalis tidak mau menuruti keinginan mereka, maka mereka harus disingkirkan. Bagi Jepang, gelombang nasionalisme yang meningkat di Tiongkok—yang sebagian besar diarahkan terhadap mereka—telah menjadi tak tertahankan.[40]
Pada Juli 1937, hampir semua kelompok militer (Panglima Perang) dan politik regional Tiongkok saat itu telah bersatu untuk mendukung pemerintah Nasionalis dan Chiang Kai-shek dalam keputusan mereka untuk menentang Jepang dengan segala cara. Tiongkok Komunis, yang telah mendukung Front Persatuan melawan Jepang sejak 1935, menyatakan dukungan mereka dan menerjunkan pasukan mereka di bawah komando koalisi.[40]
.png)
Dalam sudut pandang militer, Jepang jauh lebih siap daripada Tiongkok sehingga pasukannya mencapai kesuksesan awal yang cepat. Dalam kurun waktu dua tahun, Jepang menguasai sebagian besar pelabuhan, sebagian besar kota-kota utama hingga ke barat sejauh Hankow (Hankou), dan sebagian besar jalur kereta api. Peiping dan Tientsin (Tianjin) diduduki pada Juli 1937. [40]
Berikut beberapa pertempuran penting:
Setelah Pertempuran Shanghai, pasukan Tiongkok diusir dari wilayah Shanghai pada pertengahan November 1937. Nanking (Nanjing), ibu kota Nasionalis, jatuh pada pertengahan Desember 1937, dan pembantaian kota itu beserta penduduknya dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Sebanyak 300.000 warga sipil dan tentara yang menyerah tewas dan banyak yang lain disiksa. Ibu kota KMT dipindahkan ke Chungking (Chongqing).[40]
Front Persatuan kemudian menghancurkan bendungan di desa Huayuankou, Henan. Ini menyebabkan Banjir Sungai Kuning 1938, menghambat gerak maju Jepang.[41] Sebagian besar pemimpin Tiongkok pindah ke barat, seperti Sichuan dan Yunnan. Tiongkok yang tidak diduduki bersiap untuk perang yang berlarut-larut. Kendali Jepang terbatas pada kota-kota dan jalur kereta api; di luar itu, Jepang ditantang oleh kelompok-kelompok gerilya yang menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Nasionalis. Kaum komunis berhasil menggunakan perang gerilya melawan Jepang. Lagipula, Jepang gagal merebut Changsa pada Pertempuran Changsha Pertama. Semua ini menyebabkan kebuntuan perang.[40]
Selama fase kebuntuan perang, Jepang mencoba menundukkan Tiongkok dengan blokade. Hampir seluruh pelabuhan Tiongkok diduduki. Di kota pelabuhan Fuzhou, pendudukan hanya sebentar, tetapi di kota pelabuhan lainnya pendudukan berlangsung sepanjang perang. Ketika, pada tahun 1940, saat Prancis jatuh ke tangan Jerman, Jepang mengambil kesempatan untuk menginvasi Indochina Prancis (Vichy). Pada 1942, situasi memburuk saat Jepang merebut Hong Kong dan mencaplok Burma dari Britania Raya, sehingga jalur pasokan hampir terputus (Satu-satunya jalan suplai adalah diterbangkan dari Assam). [40]Lambat laun, dukungan perang KMT menurun drastis.[40] Tapi, setelah Kampanye Burma, jalur pasokan berhasil dipulihkan.
Di wilayah Tiongkok pendudukan, Jepang berusaha mendapat dukungan rakyat dengan mendirikan negara boneka di Nanjing (1940). Untuk memimpinnya, Jepang memilih Wang Ching-wei, yang pernah menjadi sahabat karib Sun Yat-sen, yang pemerintahannya pernah diklaim akan dilanjutkan oleh Wang Ching-wei. Jepang juga melakukan formalitas untuk mengembalikan konsesi Prancis dan Permukiman Internasional Shanghai kepada administrasi Tiongkok, yang telah diambil alih setelah serangan terhadap Pearl Harbor. Namun, Jepang tidak berhasil. [40]
Jepang berhasil mengadakan terobosan di Operasi Ichi-Go, merebut Changsha juga.
Perang berakhir pada 2 September 1945, dimana Jepang menyerah kepada Amerika setelah dijatuhkan bom atom di hiroshima dan nagasaki pada tahun 6 agustus 1945 - 9 agustus 1945 serta serangan besar-besaran dari Uni soviet ke manchukuo jepang dan Front Persatuan Kedua runtuh, mengawali Perang Saudara Tiongkok.[40]
Tiongkok: Nasionalis
|
Tiongkok: Komunis
|
Jepang: Tentara Kekaisaran Jepang
|
Pemerintahan boneka
Pemerintah Provisional Republik Tiongkok
|
Personel asing kubu Tiongkok |
Topographic Maps of Manchuria during the Second World War.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Seniman | |
| Lain-lain | |
