Pengadilan Tinggi Gorontalo

Pengadilan Tinggi Gorontalo PT Gorontalo

Gambaran umum
Didirikan	6 Juli 2004
Lingkungan peradilan	Peradilan Umum
Tingkat	Banding
Yurisdiksi	Provinsi Gorontalo
Pengajuan kasasi/PK ke	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua	Dr. Yapi, S.H., M.H.
Alamat
Lokasi	Jl. Tinaloga, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Situs web	Situs Resmi PT Gorontalo
Sunting kotak info • L • B Bantuan penggunaan templat ini

Pengadilan Tinggi Gorontalo (disingkat PT Gorontalo) adalah salah satu pengadilan tingkat banding di lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai yurisdiksi Provinsi Gorontalo.

Yurisdiksi

Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Gorontalo secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Pengadilan Negeri yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah:

No.	Pengadilan Negeri	Yurisdiksi	Situs Resmi
1	Pengadilan Negeri Gorontalo	Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	http://www.pn-gorontalo.go.id/
2	Pengadilan Negeri Limboto	Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara	http://www.pn-limboto.go.id/
3	Pengadilan Negeri Tilamuta	Kabupaten Boalemo	http://www.pn-tilamuta.go.id/
4	Pengadilan Negeri Marisa	Kabupaten Pohuwato	http://www.pn-marisa.go.id/

Pranala luar

Situs web resmi

l b s Pengadilan Tinggi
Ambon · Banda Aceh · Bandung · Bangka Belitung · Banjarmasin · Banten · Bengkulu · Gorontalo · Denpasar · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kupang · Makassar · Maluku Utara · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Sulawesi Tengah · Sulawesi Tenggara · Surabaya · Tanjungkarang · Yogyakarta

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi