Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Lingkup Kewenangan

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

Tempat Kedudukan

Pengadilan Hubungan Industrial berada pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Khusus pada Kabupaten/Kota yang padat industri, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk dengan Keputusan Presiden pada Pengadilan Negeri setempat.

Referensi

(Indonesia) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diarsipkan 2015-06-16 di Wayback Machine.

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi