Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lingkup Kewenangan

Hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:

Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak.
Hak kekayaan intelektual yang meliputi Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten,Merek, Hak Cipta
Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi Sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Pengadilan Niaga di Indonesia ada 5 yaitu:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi mengadili sengketa di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
Pengadilan Niaga Medan memiliki yurisdiksi mengadili sengketa di provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Aceh.
Pengadilan Niaga Semarang memiliki yurisdiksi mengadili sengketa di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengadilan Niaga Surabaya memiliki yurisdiksi mengadili sengketa di provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
Pengadilan Niaga Makassar memiliki yurisdiksi mengadili sengketa di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Muluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi