Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Pengadilan Negeri Merauke

Pengadilan Negeri Merauke merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Merauke. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN Merauke berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah hukumnya. PN Merauke merupakan pengadilan kelas II. Sejak Mei 2018, Ketua PN Merauke dijabat oleh Orpa Marthina.

Wikipedia article
Diperbarui 12 Januari 2023

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pengadilan Negeri Merauke
Kelas II
PN Merauke
Gambaran umum
Didirikan1967
Lingkungan peradilanPeradilan Umum
YurisdiksiKabupaten Merauke
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Asmat
Kabupaten Mappi
Pengajuan banding kePengadilan Tinggi Jayapura
Pengajuan kasasi/PK keMahkamah Agung Republik Indonesia
Jumlah hakim2 Hakim Karier
2 Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
KetuaOrpa Marthina
AnggaranRp5.096.545.000 (2019)[1]
Pengadilan Khusus yang ditangani
Pengadilan PerikananYurisdiksi: Kabupaten Merauke
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Asmat
Kabupaten Mappi
Alamat
LokasiJalan Brawijaya Nomor 166, Mopah Baru, Merauke, Merauke, Papua, Indonesia
Telp./Faks.(0971) 321415
Situs webpn-merauke.go.id
Surelpn_merauke@ymail.co.id
pn.merauke2@gmail.com
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Pengadilan Negeri Merauke (disingkat PN Merauke) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Merauke. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN Merauke berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah hukumnya. PN Merauke merupakan pengadilan kelas II. Sejak Mei 2018, Ketua PN Merauke dijabat oleh Orpa Marthina.

Wilayah Hukum

Wilayah hukum PN Merauke meliputi empat kabupaten di selatan Provinsi Papua, yaitu:[2]

  1. Kabupaten Merauke
  2. Kabupaten Boven Digoel
  3. Kabupaten Asmat
  4. Kabupaten Mappi

Struktur Organisasi

PN Merauke memiliki struktur organisasi sebagai berikut:[3]

  1. Pimpinan
    1. Ketua PN
    2. Wakil Ketua PN
  2. Majelis Hakim
    1. Hakim Karier
    2. Hakim Ad Hoc
  3. Panitera
    1. Panitera Muda Perdata
    2. Panitera Muda Pidana
    3. Panitera Muda Perikanan
    4. Panitera Muda Hukum
    5. Jabatan Fungsional
      1. Panitera Pengganti
      2. Jurusita/Jurusita Pengganti
      3. Pranta Peradilan
  4. Sekretariat
    1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
    2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
    3. Subbagian Umum dan Keuangan
    4. Jabatan Fungsional
      1. Arsiparis
      2. Pustakawan
      3. Pranata Komputer
      4. Bendahara

Pengadilan Khusus

PN Merauke memiliki satu pengadilan khusus, yaitu pengadilan perikanan. Pengadilan Perikanan di PN Merauke dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Dengan dibentuknya pengadilan perikanan tersebut, PN Merauke bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana dibidang perikanan di wilayah hukumnya. Wilayah hukum pengadilan perikanan di PN Merauke sama dengan wilayah hukum PN Merauke.[4]

Lihat pula

  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pengadilan Tinggi Jayapura

Pranala luar

  • Mahkamah Agung RI
  • Pengadilan Tinggi Jayapura
  • Pengadilan Negeri Merauke

Referensi

  1. ↑ "DIPA Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2019". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019.
  2. ↑ "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Merauke". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019.
  3. ↑ "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019.
  4. ↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada PN Ambon, PN Sorong, dan PN Merauke". hukumonline.com. 06-02-2014. Diakses tanggal 29-12-2019. [pranala nonaktif permanen]
  • l
  • b
  • s
Hukum di Indonesia
Sumber dan
peraturan
Dasar hukum
  • Pancasila
Peraturan
perundang-undangan
  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang/Perppu
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah
    • Provinsi
    • Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya
  • Peraturan Menteri
  • Peraturan Desa
Jenis hukum
Materiel
  • Hukum pidana
    • Umum
    • Militer
    • Disiplin militer
    • Khusus
  • Hukum tata negara
    • Keaadan bahaya
    • Keamanan negara
  • Hukum administrasi negara
    • TUN
    • Pemerintahan daerah
  • Hukum perdata
    • Nasional
    • Internasional
  • Hukum dagang
    • KUH
Formal
  • Hukum acara pidana
    • KUH
  • Hukum acara perdata
    • HIR
    • RBg
    • Rv
  • Hukum pembuktian
  • Hukum acara MK
Agama dan adat
  • Hukum adat
    • Lingkungan
  • Hukum Islam
    • Hukum peradilan agama
    • Jinayat Aceh
    • Perda Syariah
  • Hukum Kristen
    • Perda Injil
  • Hukum Hindu
    • Perda Nyepi
Badan peradilan
Kekuasaan kehakiman
  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Konstitusi
Peradilan umum
  • Pengadilan Tinggi
  • Pengadilan Negeri
Khusus
  • Pengadilan Anak
  • Pengadilan Hak Asasi Manusia
  • Pengadilan Hubungan Industrial
  • Pengadilan Niaga
  • Pengadilan Perikanan
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peradilan agama
  • Pengadilan Agama
  • Pengadilan Tinggi Agama
Khusus
  • Mahkamah Syar'iyah
Peradilan tata
usaha negara
  • Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Khusus
  • Pengadilan Pajak
Peradilan militer
  • Pengadilan Militer
  • Pengadilan Militer Tinggi
  • Pengadilan Militer Utama
  • Pengadilan Militer Pertempuran
Aparatur
penegak hukum
  • Kepolisian
  • Kemenkumham
  • Kejaksaan Agung
  • KPK
  • LBHI
  • Peradi
  • Komisi Yudisial
Pemilihan umum
  • Undang-Undang Pemilihan Umum
  • Pemilihan kepala daerah di Indonesia
  • Ambang batas parlemen
  • Sistem noken
Sejarah dan
perkembangan
  • Sejarah
    • Peraturan terhadap orang Tionghoa
  • Politik hukum
  • Pluralisme hukum
  • Kekuasaan kehakiman
  • Daftar sekolah hukum
  • Kategori

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Wilayah Hukum
  2. Struktur Organisasi
  3. Pengadilan Khusus
  4. Lihat pula
  5. Pranala luar
  6. Referensi

Artikel Terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke

Anggota DPRD Merauke yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 21 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Orpa Marthina

Kabupaten Merauke

kabupaten di Provinsi Papua Selatan

Sunarto (hakim)

Hakim Agung Republik Indonesia

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026