Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Artikel Wikipedia

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT) dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan.

jenis pekerja sipil di Indonesia. bagian dari aparatur sipil negara di Indonesia
Diperbarui 21 Oktober 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pekerjaan
NamaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jenis pekerjaan
Kontraktual (berdasarkan Perjanjian Kerja)
Sektor kegiatan
Kesehatan
Keuangan
Manajemen[1][2][3]
Teknologi[4]
Pendidikan
Pertanian[5] dan Tenaga Teknis lainnya
Penggambaran
Pekerjaan terkait
PNS

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (disingkat PPPK, biasa disebut P3K) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT) dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (kontrak).

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kontrak untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perjanjian kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018 paling kurang memuat:

  1. Tugas;
  2. Target kinerja;
  3. Masa perjanjian kerja /Kontrak
  4. Hak dan kewajiban;
  5. Larangan; dan
  6. Sanksi.

Kedudukan PPPK

PPPK memiliki 2 perjanjian kerja kontrak yaitu: PPPK Full Waktu dan PPPK Paruh Waktu.[6]

  1. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja;
  2. Diangkat dengan perjanjian kerja kontrak sesuai kebutuhan masing-masing Instansi;
  3. Memiliki Nomor Induk PPPK;
  4. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun (58 Tahun/60 Tahun);
  5. Masa hubungan perjanjian kerja/kontrak (MHPK) paling singkat 1 tahun dan paling lama sampai usia pensiun;[7]
  6. Gaji dan tunjangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji

Pada tanggal 26 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perpres Nomor 11 Tahun 2024 memberikan rincian kenaikan gaji bagi PPPK, dengan perubahan sebagai berikut:

  1. Golongan I, masa kerja 0 tahun: Rp 1.938.500 (sebelumnya Rp 1.794.900)
  2. Golongan II, masa kerja 3 tahun: Rp 2.116.900 (sebelumnya Rp 1.960.200)
  3. Golongan III, masa kerja 3 tahun: Rp 2.206.500 (sebelumnya Rp 2.043.200)
  4. Golongan IV, masa kerja 3 tahun: Rp 2.299.800 (sebelumnya Rp 2.129.500)
  5. Golongan V, masa kerja 0 tahun: Rp 2.511.500 (sebelumnya Rp 2.325.600)
  6. Golongan VI, masa kerja 3 tahun: Rp 2.742.800 (sebelumnya Rp 2.539.700)
  7. Golongan VII, masa kerja 3 tahun: Rp 2.858.800 (sebelumnya Rp 2.647.200)
  8. Golongan VIII, masa kerja 3 tahun: Rp 2.979.700 (sebelumnya Rp 2.759.100)
  9. Golongan IX, masa kerja 0 tahun: Rp 3.203.600 (sebelumnya Rp 2.966.500)
  10. Golongan X, masa kerja 0 tahun: Rp 3.339.100 (sebelumnya Rp 3.091.900)
  11. Golongan XI, masa kerja 0 tahun: Rp 3.480.300 (sebelumnya Rp 3.222.700)
  12. Golongan XII, masa kerja 0 tahun: Rp 3.627.500 (sebelumnya Rp 3.359.000)
  13. Golongan XIII, masa kerja 0 tahun: Rp 3.781.000 (sebelumnya Rp 3.501.100)
  14. Golongan XIV, masa kerja 0 tahun: Rp 3.940.900 (sebelumnya Rp 3.649.200)
  15. Golongan XV, masa kerja 0 tahun: Rp 4.107.600 (sebelumnya Rp 3.803.500)
  16. Golongan XVI, masa kerja 0 tahun: Rp 4.281.400 (sebelumnya Rp 3.964.500)
  17. Golongan XVII, masa kerja 0 tahun: Rp 4.462.500 (sebelumnya Rp 4.132.000)[8]

Referensi

  1. ↑ "PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN KOMINFO" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-10-30. Diakses tanggal 2021-04-26.
  2. ↑ Mohamad, Mesya (2021-01-07). "Tenaga Teknis Honorer K2 Pesimistis Bakal Diangkat PPPK dan PNS". JPNN.com. Diakses tanggal 2021-04-26.
  3. ↑ KOMINFO, PDSI. "RUU Aparatur Sipil Negara Disetujui Jadi UU, BUP Pejabat Administrasi 58 Tahun, Pejabat Tinggi 60 Tahun". Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-26.
  4. ↑ "Tnjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. 2021-06-30. doi:10.55357/is.v2i1.74. ISSN 2745-8369.
  5. ↑ Suara Merdeka: Rekrutmen PPPK Tahap Pertama Hanya Tiga Bidang
  6. ↑ Nadzira, Ilmidza Amalia. "MenPAN-RB Teken Skema Gaji Pokok Honorer yang Nanti Diangkat PPPK Paruh Waktu, Nilainya Tembus Segini - Radar Kediri". MenPAN-RB Teken Skema Gaji Pokok Honorer yang Nanti Diangkat PPPK Paruh Waktu, Nilainya Tembus Segini - Radar Kediri. Diakses tanggal 2025-05-02.
  7. ↑ "588 Tenaga Honorer di Pariaman Resmi Dilantik sebagai PPPK, Masa Kerja Langsung Sampai Usia Pensiun".
  8. ↑ "Perubahan Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK". jdih.maritim.go.id. Diakses tanggal 2024-05-18.

Pranala luar

  • (Indonesia) Kedudukan PPPK sebagai ASN
  • (Indonesia) PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK
  • Peraturan Jabatan Fungsional ASN I
  • Manajemen PPPK[pranala nonaktif permanen]
  • l
  • b
  • s
Pamong praja
Konsep
  • Sektor publik
  • Lembaga Negara
  • Birokrasi
  • Birokrat
  • Teknokrasi
  • Perwakilan diplomatik
  • Administrasi publik
  • Kebijakan publik
  • Pelayanan publik
Unsur
  • Aparatur Sipil Negara
    • Pegawai negeri sipil (di Indonesia)
    • Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Jabatan ASN
  • Manajerial
    • Pimpinan Tinggi
    • Administrator
    • Pengawas
  • Non Manajerial
    • Fungsional (Daftar)
    • Pelaksana
Kelembagaan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Badan Kepegawaian Negara
Pendidikan
  • Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Sekolah Dinas Luar Negeri
  • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Hal terkait
  • Calon Pegawai Negeri Sipil
  • Polisi Pamong Praja
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  • Korps Pegawai Republik Indonesia
  • Lihat juga: Ombudsman
Ikon rintisan

Artikel bertopik pekerjaan atau profesi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Kedudukan PPPK
  2. Gaji
  3. Referensi
  4. Pranala luar

Artikel Terkait

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan

Pegawai negeri sipil di Indonesia

salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,

Hari libur di Indonesia

artikel daftar Wikimedia

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026