Hubungan Indonesia dengan Suriah telah dibangun resmi pada 1949, dan ada di antara pengakuan internasional paling awal atas kemerdekaan Indonesia. Kedua negara mempunyai persepsi umum terkait isu Palestina, Irak dan Lebanon, dan Indonesia selalu mendukung Suriah dalam forum internasional perihal isu Dataran Tinggi Golan. Berkaitan dengan kejadian perang sipil Suriah saat ini, Indonesia telah mendorong semua partai di Suriah menghentikan kekerasan, sambil berjanji menyediakan US$500.000 senilai bantuan kemanusiaan negara Suriah yang dilanda konflik pada 2014. Sebelumnya Indonesia telah mendonasikan dengan jumlah yang sama ke Suriah pada 2012 dan 2013 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia mempunyai kedutaan besar di Damaskus, sedang Suriah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | |
 Indonesia |
 Suriah |
|---|---|
Hubungan Indonesia dengan Suriah telah dibangun resmi pada 1949, dan ada di antara pengakuan internasional paling awal atas kemerdekaan Indonesia.[1] Kedua negara mempunyai persepsi umum terkait isu Palestina, Irak dan Lebanon, dan Indonesia selalu mendukung Suriah dalam forum internasional perihal isu Dataran Tinggi Golan.[2] Berkaitan dengan kejadian perang sipil Suriah saat ini, Indonesia telah mendorong semua partai di Suriah menghentikan kekerasan,[3] sambil berjanji menyediakan US$500.000 senilai bantuan kemanusiaan negara Suriah yang dilanda konflik pada 2014. Sebelumnya Indonesia telah mendonasikan dengan jumlah yang sama ke Suriah pada 2012 dan 2013 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[4] Indonesia mempunyai kedutaan besar di Damaskus, sedang Suriah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, Suriah termasuk negara paling awal, yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, Faris Al-Khouri, telah mendorong agenda "pertanyaan Indonesia" yang akan didiskusikan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu dorongan internasional demi menghentikan Aksi Polisionil Belanda dan pada akhirnya berujung ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Suriah adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Hubungan diplomatik telah terbangun secara tepat dan cepat pada tahun 1949.[1]
Presiden Indonesia Suharto berkunjung ke Suriah pada Oktober 1977. PM Suriah Mahmoud Zubei mengunjungi Indonesia pada Juni 1997, dan PM Suriah Naji Ottri pada Januari 2009.[1]
Perdagangan bilateral mencapai US$47,08 juta pada 2003 dan menguat jadi US$100 juta pada 2008. Neraca perdagangan condong ke Indonesia, yang utamanya mengekspor tekstil, karet, teh, kopi, minyak sawit, kayi dan kertas ke Suriah. Sementara Indonesia mengimpor utamanya kurma, buah-buahan kering dan minyak zaitun dari Suriah.[2]
| Afrika | .svg) | |
|---|---|---|
| Amerika | ||
| Asia | ||
| Eropa | ||
| Persengketaan | ||
| Perwakilan | ||
