Perda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemunculannya dilatarbelakangi undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Walaupun demikian, tidak terdapat definisi yang baku mengenai Perda Syariah dan penggunaan istilah ini menimbulkan bias. Perda Syariah tidak mengatur hukum pidana, berbeda dengan penerapan syariat Islam di Aceh.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Perda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemunculannya dilatarbelakangi undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.[2] Walaupun demikian, tidak terdapat definisi yang baku mengenai Perda Syariah dan penggunaan istilah ini menimbulkan bias. Perda Syariah tidak mengatur hukum pidana, berbeda dengan penerapan syariat Islam di Aceh.[3][4][5][6]
Perda Syariah marak sejak otonomi daerah diberlakukan. Para kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) dianggap mendorong lahirnya peraturan berlandaskan agama demi kepentingan politik. Hal ini merupakan akibat pemilihan kepala daerah secara langsung alih-alih terkait ideologi partai. Pada 2011, Majalah Tempo merilis setidaknya 63 kepala daerah telah menerbitkan perda bernuansa syariah dari tahun 1999 sampai 2009. Dari jumlah itu, hanya satu kepala daerah yang berasal dari partai Islam.[7]
Menurut penelitian guru besar ilmu politik Universitas Northern Illinois Michael Buehler, justru politikus yang berafiliasi dengan partai sekuler—dan punya karier panjang di birokrasi—seperti Golkar dan PDI Perjuangan yang dominan merancang, mengadopsi, dan menerapkan perda-perda syariah.[8][9][10]
Perda Syariah dianggap rekanan dengan Perda Injil dari Kristen dan Perda Nyepi dari Hindu Bali.[11] Menurut hasil penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 24 provinsi di Indonesia yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik Islam, Kristen, dan Hindu dari periode 1999 sampai 2009.[12]
Semasa kepemimpinannya, ia banyak mengadopsi perda berlandaskan hukum Islam.[13]
Semasa kampanye pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakannya terhadap perda syariah, perda Injil, atau perda apapun yang berlandaskan salah satu agama.[14] Meski demikian, politikus PSI Faldo Maldini menyatakan dukungannya terhadap perda syariah ketika mencalonkan diri di ajang pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020.[15]
Dukungan Perda Syariah disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)[16] dan organisasi Islam Nahdlatul 'Ulama (NU).[17][18][19]
