Daftar Gubernur Bali

Tugas

Tugas Gubernur Bali secara umum adalah memimpin dan melaksanakan pemerintahan daerah provinsi Bali, bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan bertanggung jawab atas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Bali, termasuk mengawasi pemerintahan kabupaten/kota di bawahnya. Tugas Utama Gubernur Bali:

1. Memimpin Pemerintahan Daerah: Gubernur adalah pimpinan tertinggi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali dan bersama wakil gubernur dan anggota DPRD, bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di Bali.

2. Wakil Pemerintah Pusat di Daerah: Gubernur berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Melaksanakan Visi dan Misi: Gubernur bertugas melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi dan misi yang telah diajukan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mengatasi masalah-masalah daerah seperti kemacetan melalui pembangunan infrastruktur di Bali.

4. Bertanggung Jawab kepada Presiden: Dalam menjalankan tugasnya, terutama jika bertindak sebagai penjabat gubernur, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Secara lebih spesifik, tugas-tugas yang dijalankan oleh Gubernur Bali akan fokus pada prioritas seperti perbaikan infrastruktur, penataan tata ruang, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.^[4]

Fungsi

Fungsi Gubernur Bali adalah sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Bali dalam urusan wajib dan pilihan, serta sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di wilayahnya, yang meliputi pembinaan terhadap kabupaten/kota, pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat, dan pelantikan bupati/wali kota dan kepala instansi vertikal. Berikut adalah rincian fungsi-fungsi Gubernur Bali:

1. Sebagai Kepala Daerah Otonom Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi: Gubernur memimpin jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bertanggung jawab atas urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi.

2. Membina dan mengoordinasikan wilayah: Gubernur membina dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Melakukan evaluasi dan pengawasan: Gubernur bertugas mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan mengawasi implementasi kebijakan.

3. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Mewakili Pemerintah Pusat: Gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Memberikan rekomendasi: Gubernur memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat mengenai usulan dana alokasi khusus untuk daerah kabupaten/kota. Membatalkan peraturan daerah: Gubernur memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

4. Memberikan penghargaan dan sanksi: Gubernur berwenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melantik pejabat daerah: Gubernur melantik bupati/wali kota dan kepala instansi vertikal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di wilayah provinsi tersebut.

5. Fungsi Khusus Terkait Penanganan Bencana dan Lingkungan Mitigasi bencana: Gubernur berperan dalam merencanakan dan melaksanakan upaya mitigasi bencana, termasuk pencegahan alih fungsi lahan dan pengawasan pembangunan di area rawan bencana. Perlindungan lingkungan: Gubernur berupaya melindungi lingkungan Bali, seperti dengan melakukan moratorium pembangunan di lahan produktif untuk mencegah banjir. Koordinasi dengan pemerintah pusat: Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan bencana dan ganti rugi kepada warga yang terdampak.^[5]

Wewenang

Wewenang Gubernur Bali adalah menyelenggarakan perizinan dan non-perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan memberikan pelimpahan wewenang kepada kepala dinas terkait untuk menjalankan tugas-tugas penerbitan izin. Gubernur juga berwenang membuat peraturan gubernur (pergub) yang berisi aturan-aturan teknis administratif dan mengatur hal-hal yang tidak mungkin dimuat dalam peraturan yang lebih tinggi. Berikut adalah rincian wewenang Gubernur Bali

1. Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan: Gubernur memiliki wewenang untuk mengelola dan memberikan izin serta berbagai layanan non-perizinan.

2. Pelaksanaan Melalui PTSP: Penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan ini dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Pelimpahan Wewenang: Gubernur dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas penerbitan izin dan layanan lainnya.

4. Pembuatan Peraturan Pelaksana: Gubernur juga memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub), yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dan mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif dan spesifik yang tidak dapat dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Secara umum, wewenang Gubernur Bali mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan pemerintahan daerah, dengan fokus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.^[6]

Residen Bali

Residen Bali
No.	Potret	Residen (lahir–wafat)	Partai		Awal menjabat	Akhir menjabar	Periode	Ket.
1		Anak Agung Bagus Sutedja (1923–1966)		Independen	1950	1958	I	[ket. 1]
2		I Gusti Bagus Oka (1910–1992)		Independen	1958	14 Agustus 1959

Gubernur Bali

Berikut adalah daftar Gubernur Bali dari masa ke masa.

Gubernur Bali
No.	Potret	Gubernur (lahir–wafat)	Partai		Awal menjabat	Akhir menjabat	Wakil Gubernur	Periode (Pilkada)	Ket.
1		Anak Agung Bagus Sutedja		Independen	14 Agustus 1959	1965	Dewa Made Wedagama	I	[ket. 2] [ket. 3]
2		I Gusti Putu Martha (1913–1992)		PNI	1965	1967	I Gusti Ngurah Pindha	II
3		Soekarmen (1925–1988)		ABRI–AD	1967	27 Agustus 1978	I Gusti Ngurah Pindha (1967–1971)	III
4		Ida Bagus Mantra (1928–1995)		Golkar	27 Agustus 1978	27 Agustus 1983	Lowong I Dewa Gde Oka	IV	[7]
					27 Agustus 1983	27 Agustus 1988		V
5		Ida Bagus Oka (1936–2010)		Golkar	27 Agustus 1988	27 Agustus 1993	I Dewa Gde Oka	VI
					27 Agustus 1993	23 Mei 1998	Ahim Abdurahim	VII	[ket. 4]
6		Dewa Made Beratha (l.1941)		Golkar	27 Agustus 1998	28 Agustus 2003	I Gusti Bagus Alit Putra	VIII
				PDIP	28 Agustus 2003	28 Agustus 2008	I. G. N. Kesuma Kelakan	IX (2003)	[8]
7		I Made Mangku Pastika (l.1951)		PDI-P	28 Agustus 2008	29 Agustus 2013	A. A. G. N. Puspayoga	X (2008)	[9]
				Demokrat	29 Agustus 2013	29 Agustus 2018	I Ketut Sudikerta	XI (2013)	[10][11]
8		I Wayan Koster (l.1962)		PDI-P	5 September 2018	5 September 2023	Tjokorda Ardana	XII (2018)
					20 Februari 2025	Petahana	I Nyoman Giri Prasta	XIII (2024)

Pengganti sementara

Berikut daftar Pelaksana Tugas Gubernur yang menggantikan Gubernur petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi

Potret	Nama	Partai		Mulai jabatan	Akhir jabatan	Masa	Ket.	Gubernur Definitif
	Ahim Abdurahim (Pelaksana Tugas)		Independen	23 Mei 1998	27 Agustus 1998	VII	[ket. 5][12]	Ida Bagus Oka
	Hamdani (Penjabat)		Nonpartisipan	29 Agustus 2018	5 September 2018	—	[ket. 6] [13]	Transisi
	Sang Made Mahendra Jaya (Penjabat)		Nonpartisipan	5 September 2023	20 Februari 2025	—		Transisi

Catatan