Muhidin

Muhidin
Potret Gubernur Kalimantan Selatan, 2025
Gubernur Kalimantan Selatan ke-11
Petahana
Mulai menjabat 16 Desember 2024 (Pelaksana tugas: 24 November – 16 Desember 2024)
Presiden	Prabowo Subianto
Wakil	Hasnuryadi Sulaiman
Pendahulu Sahbirin Noor Roy Rizali Anwar (Plh.) Pengganti Petahana
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ke-9
Masa jabatan 25 Agustus 2021 – 16 Desember 2024
Presiden	Joko Widodo Prabowo Subianto
Gubernur	Sahbirin Noor
Pendahulu Rudy Resnawan Pengganti Hasnuryadi Sulaiman
Wali Kota Banjarmasin ke-4
Masa jabatan 12 Agustus 2010 – 12 Agustus 2015
Wakil	Irwan Anshari
Pendahulu Yudhi Wahyuni Pengganti Ibnu Sina
Informasi pribadi
Lahir	6 Mei 1958 (umur 67) Binuang, Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Partai politik	PAN (2010–sekarang)
Afiliasi politik lainnya	PBR (2002–2010)
Anak	4
Pekerjaan	Politikus
Sunting kotak info • L • B

Muhidin (lahir 6 Mei 1958) adalah politikus Indonesia dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 16 Desember 2024. Sebelumnya, ia merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021–2024 dan Wali Kota Banjarmasin periode 2010–2015.

Kehidupan awal

Muhidin lahir pada tanggal 6 Mei 1958 di Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.^[1]

Karier

Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dari Partai Bintang Reformasi dari tahun 2004 hingga 2009. Setelah periodenya habis, dia menjabat kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Provinsi Kalsel) dari tahun 2009 hingga 2014 dengan partai yang sama.^[2] Sebelum habis jabatan, dia mengundurkan diri dan menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin periode 2010–2015 berpasangan dengan Irwan Anshari.^[3]

Pada tahun 2015, dia menjadi calon Gubernur Kalimantan Selatan bersama dari Gusti Farid Hasan Aman melalui jalur Independen.^[4] Namun, dia kalah dengan pasangan pasangan calon nomor urut 2, Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan yang unggul 41,06 persen atau 732.320 suara dengan perolehan suaranya dengan perolehan 40,38 persen atau 720.248 suara. Kedua perolehan ini menungguli pasangan Zairullah Azhar dan H. M. Safi`i sebesar 18,56 persen atau 330.970 suara.^[5] Pada tahun 2018, Muhidin menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. Namun, ia direncanakan dicopot dari posisinya karena menyatakan dukungan untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.^[6] Ia terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada periode 2020–2025 pada tahun 2021.^[7]

Ia kembali mengikuti pilkada pada Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Sahbirin Noor. Pada saat itu, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ia merupakan calon kandidat terkaya dalam pemilihan ini.^[2] Mereka mengalahkan lawannya dengan perolehan 871.123 suara yang mengungguli pasangan Denny Indrayana dan Difriadi Darjat yang meraih total suara 831.178.^[8] Sebelumnya, karena cuti kampanye, ia digantikan oleh Roy Rizali Anwar yang menjabat sementara sebagai Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan mulai 13 November 2024 sampai 23 November 2024. Sejak 13 November 2024, ia menggantikan Sahbirin yang mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas sebelum dinyatakan sebagai gubernur definitif pada 16 Desember.^[9]

Kemudian, ia maju dalam Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2024 bersama dengan Hasnuryadi Sulaiman.^[10] Mereka didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).^[11] Pasangan ini berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan 82,4 persen suara mengungguli pasangan Raudhatul Jannah dan Akhmad Rozanie yang hanya meraih 17,6 persen suara.^[12] Ia dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.^[13]

Kontroversi

Pada tanggal 1 September 2010, Muhidin terlibat dugaan gratifikasi kepada Ardiansyah, Bupati Tanah Laut untuk memperlancar pemberian izin tambang atas perusahaanya, yaitu PT Binuang Jaya Mulia.^[14] Namun, pada akhirnya Muhidin mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada tanggal 22 Juli 2014.^[15] Selain itu, ia juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana bantuan yang diduga dilakukan 55 anggota DPRD Kalsel dari tahun 2009–2010.^[16] Pada akhirnya, Suyono, mantan anggota DPRD Kalsel ditetapkan sebagai tersangka.^[17]

Menurut laporan Mongabay, ia bersama dengan Haji Ijai memiliki izin usaha pertambangan di wilayah Banua Anam, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.^[18]

Referensi

Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s