Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Konvensi london, kepada Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 |
Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen | |
|---|---|
 Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen | |
| Gubernur Jenderal Hindia Belanda | |
| Masa jabatan 1816–1826 | |
| Menteri Dinas Kehormatan dan Menteri Dalam Negeri | |
| Masa jabatan 1809 – 1811 | |
 Pendahulu Johan Hendrik Mollerus (dinas kehormatan) Adriaan Pieter Twent van Raphorst (menteri dalam negeri) Pengganti tidak ada  | |
| Menteri Jajahan dan Perdagangan | |
| Masa jabatan 1814–1814 | |
| |
| Komandan KNIL | |
| Masa jabatan 1819–1819 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 15 Desember 1778 Utrecht |
| Meninggal | 10 April 1848(1848-04-10) (umur 69) De Bilt, Utrecht |
| Kebangsaan | Belanda |
| |
  | |
Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (15 Desember 1778 – 10 April 1848) adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Konvensi london, kepada Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.
Van der Capellen, memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Ia merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.
Ia adalah seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Prancis. Namun, segera ia melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan beberapa wilayah Hindia Belanda lainnya karena orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada abad ke-18, pada masa VOC.
Di masanya ia juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan lainnya yang harus dihadapinya adalah Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan Perang Pattimura di Maluku.
Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian besar adalah petani. Ia menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Agung Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan menjadi perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang dikenal sebagai Perang Diponegoro antara tahun 1825 – 1830. Di Maluku, ia mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.
Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, ia mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melalui pendidikan umum dan profesional serta penelitian di bidang biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi karena pengajaran sekolah-sekolah ini memakai bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan mengenai sistem pendidikan warga asli sehingga dapat dimodernisasi. Dapat dikatakan ini adalah usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.
Di bidang kesehatan, tantangan yang harus dihadapi adalah mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan agar warga bersedia diimunisasi. Imunisasi berhasil dijalankan dan penyakit cacar berhasil ditekan penyebarannya.
Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda karena dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 ia dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan kepada Hendrik Merkus de Kock.
Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.
| Jabatan pemerintahan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Johan Hendrik Mollerus (Dinas kehormatan) Adriaan Pieter Twent van Raphorst (Menteri dalam negeri) |
Menteri Dinas Kehormatan dan Menteri Dalam Negeri 1809-1811 |
Diteruskan oleh: tidak ada |
| Didahului oleh: Paulus van der Heim (Menteri jajahan) Jacob Jan Cambier (Menteri perdagangan) |
Menteri Jajahan dan Perdagangan 1814 |
Diteruskan oleh: Joan Cornelis van der Hoop |
| Didahului oleh: John Fendall |
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 1816-1826 |
Diteruskan oleh: Hendrik Merkus de Kock |
| Didahului oleh: Carl Heinrich Wilhelm Anthing |
Komandan KNIL 1819 |
Diteruskan oleh: Hendrik Merkus de Kock |
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1610–1949) | ||
|---|---|---|
| Masa Kekuasaan Perusahaan Hindia Timur Belanda (1610–1800) |
|  |
| Masa Kekuasaan Hindia Belanda Pertama (1800–1811) |
| |
| Masa Kekuasaan Kerajaan Inggris (1800–1811) | ||
| Masa Kekuasaan Hindia Belanda Kedua (1811–1949) |
| |
| Komisaris Tinggi | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Akademik | |
| Orang | |
| Lain-lain | |
