Herman Willem Daendels adalah seorang perwira militer Belanda dan administrator kolonial yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Herman Willem Daendels | |
|---|---|
._Gouverneur-generaal_(1808-10)_Rijksmuseum_SK-A-3790.jpeg) Potret anumerta oleh Raden Saleh, 1838 | |
| Gubernur Jenderal Pantai Emas Belanda | |
| Masa jabatan 11 Maret 1816 – 2 Mei 1818 | |
| Penguasa monarki | Willem I |
 | |
| Gubernur Jenderal Hindia Belanda | |
| Masa jabatan 14 Januari 1808 – 15 Mei 1811 | |
| Penguasa monarki | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | (1762-10-21)21 Oktober 1762 Hattem, Republik Belanda |
| Meninggal | 2 Mei 1818(1818-05-02) (umur 55) Elmina, Pantai Emas Belanda (sekarang Ghana) |
| Makam | Pemakaman Belanda, Elmina |
| Partai politik | Patriottentijd |
| Karier militer | |
| Pihak | |
| Dinas/cabang | Grande Arméecode: fr is deprecated |
| Masa dinas | 1785–1813 |
| Pangkat | Mayor Jenderal |
| Komando | Legiun Batavia |
| Pertempuran/perang |
|
| Penghargaan | Légion d'honneur |
| Penghargaan   | |
  | |
Herman Willem Daendels (21 Oktober 1762 – 2 Mei 1818) adalah seorang perwira militer Belanda dan administrator kolonial yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811.[1][2]
Herman Willem Daendels lahir pada 21 Oktober 1762 di Hattem, Belanda. Ayahnya, Burchard Johan Daendels, menjabat sebagai sekretaris wali kota; ibunya adalah Josina Christina Tulleken. Daendels menempuh pendidikan hukum di Universitas Harderwijk dan memperoleh gelar doktor pada 10 April 1783.
Pada tahun 1806, ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis (Koning Lodewijk) untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur-Jenderal.
Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 menggantikan Albertus Wiese sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda. Daendels mengemban tugas yang diberikan oleh Raja Louis untuk melakukan reformasi pemerintahan Hindia Belanda yang korup sepeninggal VOC, selain juga untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Sebelum dikirim ke Jawa, Daendels diberi gelar kehormatan Marsekal Belanda pada 28 Januari 1807.[3] Pemberian gelar ini memunculkan rasa tidak senang dari Napoleon, dan ia sempat menegur adiknya, Louis Bonaparte, yang pada saat itu menjadi Raja Belanda. Napoleon melihat bahwa bangsa Belanda tidak pandai berperang sehingga tidak layak memiliki perwira dengan pangkat setinggi itu.[4]
Pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik. Hal ini dapat dilihat dari caranya berpakaian. Tidak seperti gubernur jenderal sebelumnya pada masa VOC yang menggenakan pakaian elite kerajaan, seragam yang ia pakai adalah seragam marsekal. Selain itu, pemerintahan yang ia dirikan memiliki penjenjangan terstruktur yang terpusat mirip dengan struktur komando pasukan Napoleon. Ia juga membagi Jawa menjadi sembilan daerah administrasi yang masing-masing terdiri dari distrik yang berada di bawah kekuasaan seorang bupati.[4]
Ong Hok Ham berpendapat mengenai gaya pemerintahan militeristik Daendels:
"Memuliakan militerisasi pemerintahan penjajahan dengan memberikan semua pejabat, baik yang keturunan Eropa maupun Jawa, sebuah pangkat militer. Mungkin ia berharap bahwa ini akan membuahkan disiplin yang lebih tinggi!"
Sejak saat itu dimulailah tradisi di antara para pejabat administratif penjajahan Belanda, yang pasca 1816 disebut sebagai Pangreh Praja (Binnenlands Bestuur) dan para priyayi pasca Perang Jawa mengenakan seragam bergaya militer sebagai tanda status pegawai negeri sipil. Sebuah praktik yang masih dilakukan hingga sekarang.[4]
Salah satu tindakan yang diambil oleh Daendels adalah reformasi total administrasi. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda dengan alasan agar terhindar dari beban pemerasan dan perlakuan menghina dari pejabat Eropa. Perubahan status ini menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan prestise dan kebebasan bertindak terhadap rakyat mereka.[5]
Daendels mengkritik sistem peradilan Batavia yang ia anggap tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tak tertahankan. Akibatnya ia melakukan perombakan terhadap sistem peradilan. Ia melakukan pemisahan pengadilan menjadi dua kelompok, pengadilan untuk orang Jawa dan pengadilan untuk orang Eropa, Cina, dan Arab. Untuk pengadilan pertama akan menggunakan peradilan menurut hukum dan adat istiadat Jawa. Sedangkan untuk kelompok kedua menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Perubahan ini menimbulkan kekacauan yurisdiksi di antara pengadilan-pengadilan yang berbeda. Hukum dan adat istiadat penduduk asli mungkin masih bisa diterima atau ditolak oleh pengadilan.[5]
Daendels tahu bahwa Batavia tidak akan pernah bisa dipakai sebagai pusat utama pertahanan Pulau Jawa. Istana tuanya, dengan tembok-tembok yang rapuh dapat dihancurkan dari laut. Iklimnya bisa membunuh serdadu garnisun bahkan sebelum musuh menyentuh pantai. Instruksi kepada Daendels memberinya hak untuk memindahkan pusat kota ke daerah yang lebih sehat dan Gubernur Jenderal pendahulunya, Van Overstraten, telah membuat rencana untuk memindahkan kedudukan pemerintahan ke pedalaman Jawa Tengah, tempat kekuatan gabungan Belanda dan raja-raja Jawa dapat melawan kekuatan yang berjumlah lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Daendels berpikir untuk memindahkan kota ke Surabaya tetapi ia urung melakukan rencana tersebut karena kesulitan memindahkan seluruh permukiman Batavia, gudang-gudangnya, dan kapal-kapal dengan barang dagangan yang berharga.[5]
Ia memutuskan untuk memindahkan perumahan tersebut ke pedalaman yang kala itu disebut dengan Weltevreden, yang sebelumnya merupakan salah satu lahan milik Chastelein. Bahan bangunan disediakan dengan menghancurkan sejumlah rumah dan kastil kuno Coen. Di selatan Weltevreden, satu perkampungan berbenteng dibangun dengan tujuan sebagai pusat pertahanan utama jika Britania menyerbu.[5]
Selain melakukan reformasi pemerintahan dengan gaya pemerintahan yang militeristik, Daendels juga menjadi pencetus pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan melihat kondisi Pulau Jawa pada saat itu yang sedang diblokade oleh Inggris di bawah pimpinan Laksamana Muda Sir Edward Pellew. Blokade yang dilakukan sepanjang pesisir utara Jawa ini mengakibatkan tidak satu pun kapal yang berlayar di pesisir utara Jawa bebas dari pengawasan armada kapal Inggris. Daendels tak kehabisan akal, ia menggunakan bubuk mesiu untuk membuka jalur yang melintasi Pegunungan Priangan melalui Puncak (Megamendung), Bandung, dan Cianjur.[4]
Sekembali Daendels di Eropa, Daendels kembali bertugas di tentara Prancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperang ke Rusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Daendels menawarkan dirinya kepada Raja Willem I, tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan patriot dan tokoh revolusioner ini. Akan tetapi, pada tahun 1815 ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Pantai Emas Belanda, Ghana dan meninggal di sana pada tanggal 2 Mei 1818[6] Ia meninggal dunia akibat penyakit malaria.[7]
| Jabatan pemerintahan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Albertus Wiese |
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 1808-1811 |
Diteruskan oleh: Jan Willem Janssens |
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1610–1949) | ||
|---|---|---|
| Masa Kekuasaan Perusahaan Hindia Timur Belanda (1610–1800) |
|  |
| Masa Kekuasaan Hindia Belanda Pertama (1800–1811) |
| |
| Masa Kekuasaan Kerajaan Inggris (1800–1811) | ||
| Masa Kekuasaan Hindia Belanda Kedua (1811–1949) |
| |
| Komisaris Tinggi | ||
