Jonkheer Carel Herman Aart van der Wijck adalah seorang Gubernur-Jenderal Hindia Belanda.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Jonkheer Carel Herman Aart van der Wijck (29 Maret 1840 – 8 Juli 1914) adalah seorang Gubernur-Jenderal Hindia Belanda.
Ia adalah putera Herman Constantijn van der Wijck, anggota Dewan Hindia. Carel Herman Aart van der Wijck memiliki 2 adik yang juga terjun ke dunia politik: Herman Marinus van der Wijck dan Herman van der Wijck.
Ia diangkat menjadi Gubernur-Jenderal oleh Ratu Emma van Waldeck-Pymont pada tanggal 15 Juni 1893. Ia lalu mulai memerintah antara tanggal 17 Oktober 1893 sampai tanggal 3 Oktober 1899. Pada masa pemerintahannya dilakukan operasi "pengendalian Lombok" (Lombok pacificatie) karena orang Lombok (Sasak) memberontak terhadap orang Bali yang menguasai daerah itu. Belanda membantu Lombok menyerang istana Cakranegara di Ampenan. Setelah kerajaan ini takluk dan istananya dibakar, Belanda mengklaim Lombok sebagai wilayahnya. Dari operasi inilah Naskah Negarakretagama diselamatkan dari pembakaran dan dibawa ke Belanda.
Pada tahun 1921, namanya diabadikan sebagai nama kapal mewah yang tenggelam di perairan Jawa pada tahun 1936. Kisah ini diceritakan kembali oleh Hamka dalam bukunya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Namanya juga diabadikan dalam saluran irigasi yang membentang 17 km di wilayah DI Yogyakarta (Saluran Van der Wijck).
Puterinya Caroline Angélique van der Wijck menikah dengan A.C.D. de Graeff, yang kelak juga menjabat sebagai GubJend. Hindia Belanda.
Provinsi Sulawesi Tengah baru benar-benar "diperhatikan" oleh Pemerintah Hindia Belanda pada periode tahun 1860-an. Seorang pejabat pemerintah bernama Johannes Cornelis Wilhelmus Diedericus Adrianus van der Wyck, berhasil mengunjungi Danau Poso pada tahun 1865—menjadi orang Eropa dan Belanda pertama yang melakukannya, dan memperkenalkan suku asli di Wilayah Grup Poso-Tojo yaitu Suku Bare'e (Bare'e-Stammen).
Suku Bare'e atau bahasa Belandanya Bare'e-stammen (De Bare'e-Sprekende jilid 1 halaman 119)[1] yang pada waktu itu sudah banyak yang beragama Islam yang disebut Belanda dengan nama Mohammadisme, dan sebagian kecil Orang Poso masih beragama Lamoa (Langit), cara Belanda mengidentifikasikan Alfouren yang disebut Belanda dengan istilah Toradja To Lampoe yaitu Orang Toraja To Lampoe tersebut berpenampilan seperti Gelandangan yang berbeda penampilannya dengan Suku Bare'e yang merupakan Suku Asli di wilayah Grup Poso-Tojo.
Setelah mempelajari Watu Mpogaa,[2] maka para gelandangan yang telah menjadi Umat Kristen tersebut mengetahui asal-usul mereka sebelum berada di wilayah Grup Poso-Tojo yaitu berasal dari wilayah Wotu.[3]
Dan Wilayah Poso dan Todjo kemudian dinamakan Grup Poso-Tojo (Toraja Poso-Tojo, atau Toraja Timur (Toradja Bare’e)) dengan Bahasa Bare’e (Bare'e-Taal)[4] sebagai bahasa asli di wilayah tersebut.
Nenek moyang Suku Bare'e berasal dari wilayah pedalaman Sulawesi Tengah, khususnya di sekitar wilayah yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Tojo yang didirikan tahun 1770 untuk mempersatukan keempat wilayah dari Suku Bare'e karena rasa persaudaraan berbudaya dan bahasa yang sama yaitu Bare'e, dan Bare'e (Bare'e-Stammen) merupakan penduduk asli yang mendiami lembah-lembah di Poso hingga wilayah Tojo. Berbeda dengan nenek moyang Suku To Lampoe (To Lampu) yang berasal dari nama kepala desa pertama di suatu desa di wilayah Saloe Magoe di Luwu Timur, yaitu To Lampoe (To Lampu), yang kemudian menamakan desa yang didirikannya seperti namanya sendiri yaitu Desa To Lampoe, yang mana penduduk Desa To Lampoe ini berasal dari penduduk Bekas Desa Pamona (Dorp Pamona) yang dulu pernah ada, dan dibuktikan dengan adanya Menhir Watu Mpogaa di Tentena, yang tunduk pada Kerajaan Luwu.[5]
Bugis dan To Luwu adalah masyarakat yang pertama kali menolak penyebutan Toraja untuk Umat Kristen di Sulawesi Selatan, dan hal tersebut diakui oleh Makkole dan Maddika Luwu saat itu, dan juga karena wilayah yang dihuni Suku Toraja adalah wilayah Kerajaan Luwu yang mana wilayah kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke utara Morowali,[6] dan dari Tenggara Kolaka (Mengkongga) sampai ke seluruh wilayah Tana Toraja, oleh karena itu To Luwu menolak terhadap istilah Toraja (Toradja) untuk penyebutan Umat Kristen di Sulawesi Selatan.
Penolakan atas istilah Toraja inilah yang membuat ragu masyarakat Sulawesi pada saat terjadi gerakkan Monangu Buaya oleh Kerajaan Luwu, karena bunyi dari Monangu Buaya adalah sangat bertentangan dengan penolakan istilah Toraja (Toradja) yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, karena bunyi dari Monangu Buaya (Monangu Buaja) adalah "Semua Suku Toraja (Toradja-Stammen) dan Umat Kristen di Tana Poso harus mendukung semua Budaya Luwu termasuk Monangu Buaya", dan itu sangat tidak mungkin terjadi dimana sedang terjadi salah paham dan "pengusiran" antara pihak masyarakat Sulawesi Selatan yang menentang istilah Toraja ciptaan misionaris Belanda dan Budaya Luwu Monangu Buaya yang didukung misionaris Belanda dengan kata lain sedang terjadi permusuhan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan pihak misionaris Belanda, sehingga semua masyarakat Sulawesi berkesimpulan bahwa gerakan menarik upeti Monangu Buaya (Monangu Buaja; krokodilzwemmen)[7] adalah bukan dari Kerajaan Luwu tetapi Monangu Buaya adalah ciptaan misionaris Hindia Belanda. Terbukti dari Monangu Buaya mengutip ayat dari Alkitab Injil yaitu " dengan melihat kepada Tokoh Alkitab Injil yaitu "sejarah kematian Lazarus" yang menceritakan bahwa Baju Adat Inodo bukan bajunya umat kristen yang diwakili tokoh Lazarus".[8]
Di zaman modern para peneliti dan akademisi Sulawesi seperti Priyanti Pakan, Mashudin Masyhuda, Andi Mattulada, dan Lorraine Aragon juga pada awalnya menolak penerapan istilah Toraja bagi penduduk Sulawesi Tengah.[9]
Pada 20 Oktober 1936 di pesisir utara Jawa, tepatnya di perairan Brondong, kapal Belanda van der Wijck tenggelam, sebuah peristiwa yang mengilhami novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck oleh Hamka. Kapal mewah yang dibuat di galangan kapal Feijenoord, Rotterdam, Belanda pada tahun 1921 merupakan kapal milik perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam. Tahun 2013, sebuah film mengangkat cerita tenggelamnya kapal tersebut berdasarkan buku Hamka dengan judul yang sama.
Atas jasa nelayan Brondong dan Blimbing, awak kapal dan penumpang dapat diselamatkan. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan monumen di halaman Kantor Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur[10] untuk mengenang peristiwa tersebut dan menghormati jasa nelayan.
| Jabatan pemerintahan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Frederik Beijerinck |
Residen Surabaya 1884-1888 |
Diteruskan oleh: Johannes Cornelis Theodorus Kroesen |
| Didahului oleh: Cornelis Pijnacker Hordijk |
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 1893-1899 |
Diteruskan oleh: Willem Rooseboom |