Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan keamanan internasional melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, seni, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Organisasi ini memiliki 194 negara anggota dan 12 anggota asosiasi, serta mitra dari sektor non-pemerintah, antarpemerintah, dan swasta. Berkantor pusat di Paris, Prancis, UNESCO memiliki 53 kantor wilayah lapangan dan 199 komisi nasional.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | |
 | |
| Singkatan | UNESCO |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 16 November 1945 (1945-11-16) |
| Status | Aktif |
| Jenis | Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| Kantor pusat | Paris, Prancis |
Direktur Jenderal | Khaled El-Enany |
Wakil Direktur Jenderal | Xing Qu |
Organisasi induk | Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa |
Jumlah Staf (2024[1]) | 2.384 |
| Situs web | unesco.org |
 Portal Politik | |
| Artikel ini adalah bagian dari seri mengenai |
| Perserikatan Bangsa-Bangsa |
|---|
 |
| Piagam |
| Sistem PBB |
| Dana, program, dan badan lainnya |
| Organisasi spesialis |
| Keanggotaan |
| Sejarah |
| Resolusi |
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO /juːˈnɛskoʊ/)[2][a] adalah sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan keamanan internasional melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, seni, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.[3][4] Organisasi ini memiliki 194 negara anggota dan 12 anggota asosiasi,[5] serta mitra dari sektor non-pemerintah, antarpemerintah, dan swasta.[6] Berkantor pusat di Paris, Prancis, UNESCO memiliki 53 kantor wilayah lapangan[7] dan 199 komisi nasional.[8][9]
UNESCO didirikan pada tahun 1945 sebagai penerus Komite Internasional untuk Kerja Sama Intelektual dari Liga Bangsa-Bangsa.[10] Misi pendirian UNESCO, yang dibentuk oleh peristiwa Perang Dunia II, adalah untuk memajukan perdamaian, pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia dengan memfasilitasi kolaborasi dan dialog antar bangsa.[11] Organisasi ini mengejar tujuan tersebut melalui lima program utama: pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial/humaniora, budaya, dan komunikasi/informasi. UNESCO mensponsori proyek-proyek yang meningkatkan literasi, menyediakan pelatihan teknis dan pendidikan, memajukan ilmu pengetahuan, melindungi media independen dan kebebasan pers, melestarikan sejarah regional dan budaya, serta mempromosikan keanekaragaman budaya.[12][13][14] Organisasi ini secara menonjol membantu menetapkan dan mengamankan Situs Warisan Dunia yang memiliki kepentingan budaya dan alam.[15]
UNESCO diatur oleh Konferensi Umum yang terdiri dari negara-negara anggota dan anggota asosiasi, yang bertemu dua tahun sekali untuk menetapkan program dan anggaran badan tersebut. Konferensi ini juga memilih anggota dewan eksekutif, yang mengelola pekerjaan UNESCO, dan menunjuk setiap empat tahun sekali seorang Direktur Jenderal, yang menjabat sebagai administrator utama UNESCO.
UNESCO dan mandatnya untuk kerja sama internasional dapat ditelusuri kembali ke resolusi Liga Bangsa-Bangsa pada 21 September 1921, untuk memilih sebuah komisi guna mempelajari kelayakan negara-negara untuk secara bebas berbagi pencapaian budaya, pendidikan, dan ilmiah.[16][17] Badan baru ini, Komite Internasional untuk Kerja Sama Intelektual (ICIC), dibentuk pada tahun 1922[10] dan memiliki tokoh-tokoh seperti Henri Bergson, Albert Einstein, Marie Curie, Robert A. Millikan, dan Gonzague de Reynold di antara anggotanya (dengan demikian merupakan sebuah komisi kecil dari Liga Bangsa-Bangsa yang pada dasarnya berpusat di Eropa Barat[18]). Institut Internasional untuk Kerja Sama Intelektual (IIIC) kemudian didirikan di Paris pada bulan September 1924, untuk bertindak sebagai badan pelaksana ICIC.[19] Namun, pecahnya Perang Dunia II sebagian besar mengganggu pekerjaan organisasi-organisasi pendahulu ini.[20] Adapun inisiatif swasta, Biro Pendidikan Internasional (IBE) mulai bekerja sebagai organisasi non-pemerintah dalam pelayanan pengembangan pendidikan internasional sejak Desember 1925[21] dan bergabung dengan UNESCO pada tahun 1969, setelah membentuk komisi bersama pada tahun 1952.[22]
Setelah penandatanganan Piagam Atlantik dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Menteri Pendidikan Sekutu (CAME) memulai pertemuan di London yang berlangsung dari 16 November 1942 hingga 5 Desember 1945. Pada 30 Oktober 1943, kebutuhan akan sebuah organisasi internasional dinyatakan dalam Deklarasi Moskow, yang disepakati oleh Tiongkok, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan USSR. Ini diikuti oleh proposal Konferensi Dumbarton Oaks pada 9 Oktober 1944. Atas usulan CAME dan sesuai dengan rekomendasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional (UNCIO), yang diadakan di San Francisco dari bulan April hingga Juni 1945, sebuah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendirian organisasi pendidikan dan budaya (ECO/CONF) diselenggarakan di London dari 1 hingga 16 November 1945 dengan empat puluh empat pemerintah yang hadir. Gagasan UNESCO sebagian besar dikembangkan oleh Rab Butler, Menteri Pendidikan untuk Inggris Raya, yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangannya.[23] Pada ECO/CONF, Konstitusi UNESCO diperkenalkan melalui Pasal 57, dan ditandatangani oleh 41 negara, dan sebuah Komisi Persiapan dibentuk.[24] Komisi Persiapan beroperasi antara 16 November 1945, dan 4 November 1946 — tanggal ketika Konstitusi UNESCO mulai berlaku dengan disimpannya ratifikasi kedua puluh oleh negara anggota.[25]
Konferensi Umum pertama berlangsung dari 19 November hingga 10 Desember 1946, dan memilih Julian Huxley sebagai Direktur Jenderal.[26] Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat, presiden universitas, dan advokat hak sipil Blake R. Van Leer juga bergabung sebagai anggota.[27] Konstitusi diubah pada bulan November 1954 ketika Konferensi Umum memutuskan bahwa anggota dewan eksekutif akan menjadi perwakilan dari pemerintah negara bagian di mana mereka menjadi warga negara dan tidak akan, seperti sebelumnya, bertindak dalam kapasitas pribadi mereka.[28] Perubahan dalam tata kelola ini membedakan UNESCO dari pendahulunya, ICIC, dalam hal bagaimana negara-negara anggota akan bekerja sama dalam bidang kompetensi organisasi. Saat negara-negara anggota bekerja sama dari waktu ke waktu untuk mewujudkan mandat UNESCO, faktor politik dan historis telah membentuk operasi organisasi, khususnya selama Perang Dingin, proses dekolonisasi, dan pembubaran Uni Soviet.[29][30]
Di antara pencapaian utama organisasi ini adalah karyanya melawan rasisme, misalnya melalui pernyataan-pernyataan berpengaruh tentang ras yang dimulai dengan deklarasi para antropolog (di antaranya adalah Claude Lévi-Strauss) dan ilmuwan lainnya pada tahun 1950 dan diakhiri dengan Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial tahun 1978.[31]
Pada tahun 1955, Republik Afrika Selatan menarik diri dari UNESCO dengan mengatakan bahwa beberapa publikasi organisasi tersebut merupakan "campur tangan" dalam "masalah rasial" negaranya.[32] Negara itu kembali bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 1994 di bawah kepemimpinan Nelson Mandela.[33][34]
Salah satu karya awal UNESCO di bidang pendidikan adalah proyek percontohan tentang pendidikan dasar di Lembah Marbial, Haiti, yang diluncurkan pada tahun 1947.[butuh rujukan] Mengikuti proyek ini, salah satu misi ahli ke negara lain, termasuk misi ke Afghanistan pada tahun 1949.[35] UNESCO merekomendasikan pada tahun 1948 agar negara-negara Anggota menjadikan pendidikan dasar gratis sebagai wajib dan universal.[35] Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, di Jomtien, Thailand, memulai gerakan global pada tahun 1990 untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak, pemuda, dan orang dewasa.[35] Pada tahun 2000, Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, mengarahkan pemerintah anggota untuk berkomitmen mencapai pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2015.[35]
Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Tinggi diadopsi oleh Konferensi Dunia UNESCO tentang Pendidikan Tinggi pada 9 Oktober 1998,[36] dengan tujuan menetapkan standar global tentang cita-cita dan aksesibilitas pendidikan tinggi.
Kegiatan awal UNESCO di bidang budaya termasuk Kampanye Internasional untuk Menyelamatkan Monumen Nubia, yang diluncurkan pada tahun 1960.[37] Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk memindahkan Kuil Agung Abu Simbel agar tidak terendam oleh Sungai Nil setelah pembangunan Bendungan Aswan. Selama kampanye 20 tahun, 22 monumen dan kompleks arsitektur dipindahkan. Ini adalah yang pertama dan terbesar dalam serangkaian kampanye termasuk Mohenjo-daro (Pakistan), Fes (Maroko), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonesia), dan Akropolis Athena (Yunani).[38] Pekerjaan organisasi tentang warisan mengarah pada adopsi, pada tahun 1972, Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia.[39] Pada tahun 1976, Komite Warisan Dunia dibentuk dan situs-situs pertama dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia pada tahun 1978.[40] Sejak itu, instrumen hukum penting tentang warisan budaya dan keanekaragaman telah diadopsi oleh negara-negara anggota UNESCO pada tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)[41] dan 2005 (Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).[42]
Pertemuan antar pemerintah UNESCO di Paris pada bulan Desember 1951 mengarah pada pembentukan Dewan Riset Nuklir Eropa, yang bertanggung jawab untuk mendirikan Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir (CERN)[43] kemudian, pada tahun 1954.[44]
Program Zona Kering, 1948–1966, adalah contoh lain dari proyek besar awal UNESCO di bidang ilmu pengetahuan alam.[45]
Pada tahun 1968, UNESCO menyelenggarakan konferensi antar pemerintah pertama yang bertujuan untuk menyelaraskan lingkungan dan pembangunan, sebuah masalah yang terus ditangani dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Hasil utama dari konferensi 1968 adalah pembentukan Program Manusia dan Biosfer UNESCO.[46]
UNESCO telah dikreditkan dengan penyebaran birokrasi ilmu pengetahuan nasional.[47]
Di bidang komunikasi, "aliran bebas gagasan melalui kata dan gambar" telah ada dalam konstitusi UNESCO sejak didirikan, mengikuti pengalaman Perang Dunia Kedua ketika kendali atas informasi menjadi faktor dalam indoktrinasi penduduk untuk agresi.[48] Pada tahun-tahun segera setelah Perang Dunia II, upaya terkonsentrasi pada rekonstruksi dan identifikasi kebutuhan sarana komunikasi massa di seluruh dunia. UNESCO mulai menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk jurnalis pada tahun 1950-an.[48] Menanggapi seruan untuk "Tatanan Komunikasi dan Informasi Dunia Baru" pada akhir 1970-an, UNESCO membentuk Komisi Internasional untuk Studi Masalah Komunikasi,[49] yang menghasilkan laporan MacBride tahun 1980 (dinamai sesuai ketua komisi, penerima Nobel Perdamaian Seán MacBride).[49] Pada tahun yang sama, UNESCO menciptakan Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi (IPDC), sebuah forum multilateral yang dirancang untuk mempromosikan pengembangan media di negara-negara berkembang.[50] Pada tahun 1993, Konferensi Umum UNESCO mengesahkan Deklarasi Windhoek tentang kemerdekaan media dan pluralisme, yang mengarahkan Majelis Umum PBB untuk mendeklarasikan tanggal adopsinya, 3 Mei, sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia.[51] Sejak tahun 1997, UNESCO telah memberikan Hadiah Kebebasan Pers Dunia UNESCO / Guillermo Cano setiap tanggal 3 Mei.[52]
Pada tahun 2011, UNESCO menerima Palestina sebagai anggota.[53][54][55]
Undang-undang telah disahkan di Amerika Serikat setelah Palestina mengajukan keanggotaan UNESCO dan WHO pada bulan April 1989[56][57] yang berarti bahwa Amerika Serikat tidak dapat memberikan kontribusi finansial kepada organisasi PBB mana pun yang menerima Palestina sebagai anggota penuh.[58][59] Akibatnya, Amerika Serikat menarik pendanaannya, yang menyumbang sekitar 22% dari anggaran UNESCO.[60] Israel juga bereaksi terhadap diterimanya Palestina di UNESCO dengan membekukan pembayaran Israel ke UNESCO dan menjatuhkan sanksi terhadap Otoritas Palestina,[61] dengan menyatakan bahwa diterimanya Palestina akan merugikan "potensi perundingan damai".[62]
Pada tahun 2013, dua tahun setelah menghentikan pembayaran iurannya ke UNESCO, Amerika Serikat dan Israel kehilangan hak suara UNESCO, tetapi tanpa kehilangan hak untuk dipilih; dengan demikian, Amerika Serikat terpilih sebagai anggota dewan eksekutif untuk periode 2016 hingga 2019.[63] Pada tahun 2019, Israel meninggalkan UNESCO setelah 69 tahun menjadi anggota, dengan duta besar Israel untuk PBB Danny Danon menulis: "UNESCO adalah badan yang terus-menerus menulis ulang sejarah, termasuk dengan menghapus hubungan Yahudi dengan Yerusalem... itu dikorupsi dan dimanipulasi oleh musuh-musuh Israel... kami tidak akan menjadi anggota organisasi yang dengan sengaja bertindak melawan kami."[64]
Juga pada tahun 2023, Amerika Serikat menyatakan niatnya untuk bergabung kembali dengan UNESCO, lima tahun setelah keluar, dan membayar tunggakan iuran sebesar US$600 juta.[65] Amerika Serikat diterima kembali oleh Konferensi Umum UNESCO pada bulan Juli tahun itu.[66] Tiga tahun kemudian, pada tahun 2025, Amerika Serikat menyatakan niatnya untuk menarik diri lagi, yang akan berlaku efektif pada Desember 2026.[67]
Pada tahun 2023, Rusia tidak diperpanjang sebagai anggota komite eksekutif untuk pertama kalinya, setelah gagal mendapatkan suara yang cukup.[68]
Dalam konteks pandemi COVID-19 dan upaya di seluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, UNESCO mengaktifkan kembali pada tahun 2022 siklus Konferensi MONDIACULT (Konferensi Dunia tentang Kebijakan Budaya dan Pembangunan Berkelanjutan) yang edisi pertamanya telah diadakan di Mexico City pada tahun 1982. Konferensi MONDIACULT 2022 diadakan lagi di Meksiko, dan edisi 2025 direncanakan di Barcelona, Spanyol.
UNESCO melaksanakan kegiatannya melalui lima bidang program: pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial dan manusia, budaya, serta komunikasi dan informasi.[69]
Portal transparansi UNESCO dirancang untuk memungkinkan akses publik terhadap informasi mengenai kegiatan Organisasi, seperti anggaran agregatnya untuk dua tahunan, serta tautan ke dokumen program dan keuangan yang relevan. Kedua kumpulan informasi yang berbeda ini dipublikasikan di registry IATI, masing-masing berdasarkan Standar Aktivitas IATI dan Standar Organisasi IATI.[93]
Dua daftar UNESCO baru telah diusulkan.[94]
Daftar pertama yang diusulkan akan berfokus pada warisan budaya bergerak seperti artefak, lukisan, dan biofakta. Daftar tersebut dapat mencakup objek budaya, seperti Patung Venus Jomon Jepang, Mona Lisa Prancis, Pisau Gebel el-Arak Mesir, Gelombang Kesembilan Rusia, Patung Wanita Duduk Çatalhöyük Turki, David (Michelangelo) Italia, Herakles Mathura India, Guci Manunggul Filipina, Mahkota Baekje Korea Selatan, The Hay Wain Inggris Raya, dan Perunggu Benin Nigeria.[94]
Daftar kedua yang diusulkan akan berfokus pada spesies hidup di dunia.[94][95]
UNESCO dan lembaga khususnya menerbitkan sejumlah majalah.
Didirikan pada tahun 1945, majalah The UNESCO Courier menyatakan misinya untuk "mempromosikan cita-cita UNESCO, mempertahankan platform untuk dialog antar budaya dan menyediakan forum untuk perdebatan internasional". Sejak Maret 2006 tersedia gratis secara online, dengan edisi cetak terbatas. Artikel-artikelnya mengungkapkan pendapat para penulis yang belum tentu merupakan pendapat UNESCO. Ada jeda dalam penerbitan antara tahun 2012 dan 2017.[96]
Pada tahun 1950, UNESCO memulai tinjauan triwulanan Impact of Science on Society (juga dikenal sebagai Impact) untuk membahas pengaruh ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Jurnal ini berhenti terbit pada tahun 1992.[97]
UNESCO memiliki hubungan resmi dengan 322 organisasi non-pemerintah internasional (LSM).[98] Sebagian besar dari ini adalah apa yang disebut UNESCO sebagai "operasional"; beberapa yang terpilih bersifat "formal".[99] Bentuk afiliasi tertinggi ke UNESCO adalah "asosiasi formal", dan 22 LSM[100] dengan hubungan asosiasi formal (ASC) yang menempati kantor di UNESCO adalah:
Institut adalah departemen khusus dari organisasi yang mendukung program UNESCO, menyediakan dukungan khusus untuk kantor klaster dan nasional.
| Singkatan | Nama | Lokasi |
|---|---|---|
| IBE | Biro Pendidikan Internasional | Jenewa[101] |
| UIL | Institut UNESCO untuk Pembelajaran Seumur Hidup | Hamburg[102] |
| IIEP | Institut Internasional UNESCO untuk Perencanaan Pendidikan | Paris (kantor pusat) dan Buenos Aires serta Dakar (kantor regional)[103] |
| IITE | Institut UNESCO untuk Teknologi Informasi dalam Pendidikan | Moskow[104] |
| IICBA | Institut Internasional UNESCO untuk Pengembangan Kapasitas di Afrika | Addis Ababa[105] |
| IESALC | Institut Internasional UNESCO untuk Pendidikan Tinggi di Amerika Latin dan Karibia | Caracas[106] |
| MGIEP | Institut Pendidikan Mahatma Gandhi untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan | New Delhi[107] |
| UNESCO-UNEVOC | Pusat Internasional UNESCO-UNEVOC untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan | Bonn[108] |
| ICWRGC | Pusat Internasional untuk Sumber Daya Air dan Perubahan Global | Koblenz[109] |
| IHE | Institut IHE-Delft untuk Pendidikan Air | Delft[110] |
| ICTP | Pusat Internasional untuk Fisika Teoretis | Trieste[111] |
| UIS | Institut Statistik UNESCO | Montreal[112] |
UNESCO memberikan 26 penghargaan[113] di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial dan manusia, budaya, komunikasi dan informasi serta perdamaian:
-* Penghargaan UNESCO-Sharjah untuk Budaya Arab
Hari Internasional yang diperingati di UNESCO disediakan dalam tabel di bawah ini:[116]
Hingga Juli 2023[update][[Kategori:Artikel yang mungkin berisi pernyataan yang sudah kedaluwarsa dari tahun Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga]], UNESCO memiliki 194 negara anggota dan 12 anggota asosiasi.[127] Beberapa anggota bukan negara merdeka dan beberapa anggota memiliki Komite Pengorganisasian Nasional tambahan dari beberapa wilayah dependensi mereka.[128] Negara pihak UNESCO adalah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (kecuali Israel[129] dan Liechtenstein), serta Kepulauan Cook, Niue dan Palestina.[130][131] Israel meninggalkan UNESCO pada 31 Desember 2018.[132][133]
Pada 4 Mei 2025, Nikaragua mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari UNESCO, efektif 31 Desember 2026.[134][135]
Amerika Serikat meninggalkan UNESCO pada tahun 1984, bergabung kembali pada tahun 2003, keluar lagi pada tahun 2018, dan bergabung kembali pada tahun 2023.[65][66][136] Pada 22 Juli 2025, Amerika Serikat memberitahu Direktur Jenderal tentang keputusannya untuk menarik diri lagi, efektif 31 Desember 2026.[136][137][138]
Hingga Juni 2023[update][[Kategori:Artikel yang mungkin berisi pernyataan yang sudah kedaluwarsa dari tahun Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga]], telah ada 12 Direktur Jenderal UNESCO sejak didirikan – sembilan pria dan dua wanita. Ke-12 Direktur Jenderal UNESCO berasal dari tujuh wilayah dalam organisasi: Eropa Barat (5), Amerika Tengah (1), Amerika Utara (2), Afrika Barat (1), Asia Timur (1), Eropa Timur (1), Timur Tengah (1).
Sampai saat ini, belum ada Direktur Jenderal terpilih dari sepuluh wilayah lainnya di UNESCO: Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah dan Utara, Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Australia-Oseania, dan Amerika Selatan.
Daftar Direktur Jenderal UNESCO sejak didirikan pada tahun 1946 adalah sebagai berikut:[139]
| Urutan | Gambar | Nama | Negara | Masa Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
Julian Huxley |  Britania Raya | 1946–1948 |
| 2 | .jpg) |
Jaime Torres Bodet |  Meksiko | 1948–1952 |
| – |  |
John Wilkinson Taylor |  Amerika Serikat | plt. 1952–1953 |
| 3 |  |
Luther Evans | Amerika Serikat | 1953–1958 |
| 4 |  |
Vittorino Veronese |  Italia | 1958–1961 |
| 5 | %2C_UNESCO_Director_General_(1961-1974).JPG) |
René Maheu |  Prancis | plt. 1961; 1961–1974 |
| 6 |  |
Amadou-Mahtar M'Bow |  Senegal | 1974–1987 |
| 7 | .jpg) |
Federico Mayor Zaragoza |  Spanyol | 1987–1999 |
| 8 |  |
Koïchiro Matsuura |  Jepang | 1999–2009 |
| 9 |  |
Irina Bokova |  Bulgaria | 2009–2017 |
| 10 | .jpg) |
Audrey Azoulay | Prancis | 2017–2025 |
| 11 | .jpg) |
Khaled al-Anani |  Mesir | 2025–Petahana |
Ini adalah daftar sidang Konferensi Umum UNESCO yang diadakan sejak tahun 1946:[140]
| Sidang | Lokasi | Tahun | Dipimpin oleh | dari |
|---|---|---|---|---|
| ke-1 | Paris | 1946 | Léon Blum | Prancis |
| ke-2 | Mexico City | 1947 | Manuel Gual Vidal |  Meksiko |
| ke-3 | Beirut | 1948 | Hamid Bey Frangie |  Lebanon |
| ke-1 (luar biasa) | Paris | 1948 | ||
| ke-4 | Paris | 1949 | Edward Ronald Walker |  Australia |
| ke-5 | Firenze | 1950 | Stefano Jacini | Italia |
| ke-6 | Paris | 1951 | Howland H. Sargeant |  Amerika Serikat |
| ke-7 | Paris | 1952 | Sarvepalli Radhakrishnan |  India |
| ke-2 (luar biasa) | Paris | 1953 | ||
| ke-8 | Montevideo | 1954 | Justino Zavala Muniz |  Uruguay |
| ke-9 | New Delhi | 1956 | Abul Kalam Azad | India |
| ke-10 | Paris | 1958 | Jean Berthoin | Prancis |
| ke-11 | Paris | 1960 | Akale-Work Abte-Wold |  Etiopia |
| ke-12 | Paris | 1962 | Paulo de Berrêdo Carneiro |  Brasil |
| ke-13 | Paris | 1964 | Norair Sisakian |  Uni Soviet |
| ke-14 | Paris | 1966 | Bedrettin Tuncel |  Turki |
| ke-15 | Paris | 1968 | William Eteki Mboumoua |  Kamerun |
| ke-16 | Paris | 1970 | Atilio Dell'Oro Maini |  Argentina |
| ke-17 | Paris | 1972 | Toru Haguiwara | Jepang |
| ke-3 (luar biasa) | Paris | 1973 | ||
| ke-18 | Paris | 1974 | Magda Jóború |  Hungaria |
| ke-19 | Nairobi | 1976 | Taaita Toweett |  Kenya |
| ke-20 | Paris | 1978 | Napoléon LeBlanc |  Kanada |
| ke-21 | Beograd | 1980 | Ivo Margan |  Yugoslavia |
| ke-4 (luar biasa) | Paris | 1982 | ||
| ke-22 | Paris | 1983 | Saïd Tell |  Yordania |
| ke-23 | Sofia | 1985 | Nikolai Todorov |  Bulgaria |
| ke-24 | Paris | 1987 | Guillermo Putzeys Alvarez |  Guatemala |
| ke-25 | Paris | 1989 | Anwar Ibrahim |  Malaysia |
| ke-26 | Paris | 1991 | Bethwell Allan Ogot | Kenya |
| ke-27 | Paris | 1993 | Ahmed Saleh Sayyad |  Yaman |
| ke-28 | Paris | 1995 | Torben Krogh |  Denmark |
| ke-29 | Paris | 1997 | Eduardo Portella | Brasil |
| ke-30 | Paris | 1999 | Jaroslava Moserová |  Ceko |
| ke-31 | Paris | 2001 | Ahmad Jalali |  Iran |
| ke-32 | Paris | 2003 | Michael Omolewa |  Nigeria |
| ke-33 | Paris | 2005 | Musa Bin Jaafar Bin Hassan |  Oman |
| ke-34 | Paris | 2007 | Georgios Anastassopoulos |  Yunani |
| ke-35 | Paris | 2009 | Davidson Hepburn |  Bahama |
| ke-36 | Paris | 2011 | Katalin Bogyay | Hungaria |
| ke-37[141] | Paris | 2013 | Hao Ping |  Tiongkok |
| ke-38 | Paris | 2015 | Stanley Mutumba Simataa[142] |  Namibia |
| ke-39 | Paris | 2017 | Zohour Alaoui[143] |  Maroko |
| ke-40 | Paris | 2019 | Turki | |
| ke-41[145] | Paris | 2021 | Santiago Irazabal Mourão | Brasil |
| ke-42[146] | Paris | 2023 | Simona Miculescu |  Rumania |
| ke-43 | Samarkand | 2025 | Khondker Talkha |  Bangladesh |
Pemilihan diadakan dua tahun sekali, dengan 58 perwakilan terpilih menjabat selama empat tahun.
| Masa Jabatan | Grup I (9 kursi) |
Grup II (7 kursi) |
Grup III (10 kursi) |
Grup IV (12 kursi) |
Grup V(a) (13 kursi) |
Grup V(b) (7 kursi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017– 2021 |
|
|
||||
| 2019–2023[147] |
|
|||||
| 2021–2025[148] | ||||||
| 2023–2027[149] |
|
|
Markas besar UNESCO terletak di Place de Fontenoy di Paris, Prancis. Beberapa arsitek berkolaborasi dalam pembangunan markas besar, termasuk Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer, dan Luigi Nervi.[150]
Terdapat sebuah Taman Perdamaian yang disumbangkan oleh Pemerintah Jepang.[151] Taman ini dirancang oleh seniman pematung Amerika-Jepang Isamu Noguchi pada tahun 1958 dan ditata oleh penata taman Jepang Toemon Sano. Pada tahun 1994–1995, untuk mengenang 50 tahun UNESCO, sebuah ruang meditasi dibangun oleh Tadao Ando.[152]
Kantor lapangan UNESCO di seluruh dunia dikategorikan ke dalam empat tipe kantor utama berdasarkan fungsi dan cakupan geografisnya: kantor klaster, kantor nasional, biro regional, dan kantor penghubung.
Daftar semua Kantor Lapangan UNESCO berikut ini diorganisir secara geografis menurut Wilayah UNESCO dan mengidentifikasi negara anggota dan anggota asosiasi UNESCO yang dilayani oleh setiap kantor.[153]
| kantor | negara/organisasi yang dicakup |
|---|---|
| Abidjan | Kantor Nasional untuk Pantai Gading |
| Abuja | Kantor Nasional untuk Nigeria |
| Accra | Kantor Klaster untuk Benin, Pantai Gading, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone dan Togo |
| Addis Ababa | Kantor Penghubung dengan Uni Afrika dan dengan Komisi Ekonomi untuk Afrika |
| Bamako | Kantor Klaster untuk Burkina Faso, Guinea, Mali dan Niger |
| Brazzaville | Kantor Nasional untuk Republik Kongo |
| Bujumbura | Kantor Nasional untuk Burundi |
| Dakar | Biro Regional untuk Pendidikan di Afrika dan Kantor Klaster untuk Tanjung Verde, Gambia, Guinea-Bissau, dan Senegal |
| Dar es Salaam | Kantor Klaster untuk Komoro, Madagaskar, Mauritius, Seychelles dan Tanzania |
| Harare | Kantor Klaster untuk Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia dan Zimbabwe |
| Juba | Kantor Nasional untuk Sudan Selatan |
| Kinshasa | Kantor Nasional untuk Republik Demokratik Kongo |
| Libreville | Kantor Klaster untuk Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon dan São Tomé dan Príncipe |
| Maputo | Kantor Nasional untuk Mozambik |
| Nairobi | Biro Regional untuk Ilmu Pengetahuan di Afrika dan Kantor Klaster untuk Burundi, Jibuti, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan Selatan dan Uganda |
| Windhoek | Kantor Nasional untuk Namibia |
| Yaoundé | Kantor Klaster untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah dan Chad |
UNESCO telah menjadi pusat kontroversi pada masa lalu, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, Britania Raya, Singapura, dan bekas Uni Soviet. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, dukungan UNESCO untuk "Tatanan Komunikasi dan Informasi Dunia Baru" dan laporan MacBride-nya yang menyerukan demokratisasi media dan akses yang lebih egaliter terhadap informasi dikutuk di negara-negara tersebut sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers. UNESCO dipandang sebagai platform bagi komunis dan diktator Dunia Ketiga untuk menyerang Barat, berbeda dengan tuduhan yang dibuat oleh Uni Soviet pada akhir 1940-an dan awal 1950-an.[157] Pada tahun 1984, Amerika Serikat menahan kontribusinya dan menarik diri dari organisasi sebagai protes, diikuti oleh Britania Raya pada tahun 1985.[158] Singapura juga menarik diri pada akhir tahun 1985, dengan alasan biaya keanggotaan yang meningkat.[159] Setelah pergantian pemerintahan pada tahun 1997, Inggris bergabung kembali. Amerika Serikat bergabung kembali pada tahun 2003, diikuti oleh Singapura pada 8 Oktober 2007.[160]
UNESCO telah dikritik karena digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk menyajikan versi sejarah Partai Komunis Tiongkok dan untuk mencairkan kontribusi kelompok etnis minoritas di Tiongkok seperti Uighur dan orang Tibet.[161][162][163]
Israel diterima di UNESCO pada tahun 1949, satu tahun setelah pendiriannya. Israel telah mempertahankan keanggotaannya sejak saat itu. Pada tahun 2010, Israel menetapkan Gua Para Leluhur di Hebron dan Makam Rahel di Bethlehem – keduanya di Tepi Barat – sebagai Situs Warisan Nasional dan mengumumkan pekerjaan restorasi, yang memicu kritik dari pemerintahan Obama dan protes dari Palestina.[164] Pada bulan Oktober 2010, dewan eksekutif UNESCO memilih untuk menyatakan situs-situs tersebut sebagai "al-Haram al-Ibrahimi/Makam Para Leluhur" dan "Masjid Bilal bin Rabah/Makam Rahel" dan menyatakan bahwa situs-situs tersebut adalah "bagian integral dari Wilayah Pendudukan Palestina" dan tindakan sepihak Israel merupakan pelanggaran hukum internasional.[165] UNESCO menggambarkan situs-situs tersebut sebagai situs yang penting bagi "umat Muslim, Kristen, dan tradisi Yahudi", dan menuduh Israel hanya menonjolkan karakter Yahudi dari situs-situs tersebut.[166] Israel pada gilirannya menuduh UNESCO "melepaskan Bangsa Israel dari warisannya", dan menuduhnya bermotif politik.[167] Rabbi Tembok Barat mengatakan bahwa makam Rahel sebelumnya tidak pernah dinyatakan sebagai situs suci Muslim.[168] Israel untuk sementara menangguhkan hubungan dengan UNESCO. Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon menyatakan bahwa resolusi itu adalah "bagian dari eskalasi Palestina". Zevulun Orlev, ketua Komite Pendidikan dan Kebudayaan Knesset, merujuk pada resolusi tersebut sebagai upaya untuk merusak misi UNESCO sebagai organisasi ilmiah dan budaya yang mempromosikan kerja sama di seluruh dunia.[169][170]
Pada 28 Juni 2011, Komite Warisan Dunia UNESCO, atas desakan Yordania, mengkritik[butuh klarifikasi] keputusan Israel untuk membongkar dan membangun kembali Jembatan Gerbang Mughrabi di Yerusalem karena alasan keamanan. Israel menyatakan bahwa Yordania telah menandatangani perjanjian dengan Israel yang menyatakan bahwa jembatan yang ada harus dibongkar karena alasan keamanan; Yordana membantah perjanjian itu, mengatakan bahwa itu ditandatangani hanya di bawah tekanan AS. Israel juga tidak dapat berbicara di hadapan komite UNESCO karena keberatan dari Mesir.[171]
Pada Januari 2014, beberapa hari sebelum dijadwalkan dibuka, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, "menunda tanpa batas waktu" dan secara efektif membatalkan sebuah pameran yang dibuat oleh Pusat Simon Wiesenthal berjudul "The People, The Book, The Land: The 3,500-year relationship between the orang Yahudi dan Tanah Israel". Acara tersebut dijadwalkan berlangsung dari 21 Januari hingga 30 Januari di Paris. Bokova membatalkan acara tersebut setelah perwakilan negara-negara Arab di UNESCO berargumen bahwa penayangannya akan "merusak proses perdamaian".[172] Penulis pameran, profesor Robert Wistrich dari Universitas Ibrani Pusat Studi Anti-Semitisme Vidal Sassoon, menyebut pembatalan itu sebagai "tindakan yang mengerikan", dan mencirikan keputusan Bokova sebagai "tindakan sinisme total yang sewenang-wenang dan, sungguh, penghinaan terhadap orang Yahudi dan sejarahnya". UNESCO mengamendemen keputusan untuk membatalkan pameran dalam tahun yang sama, dan dengan cepat meraih popularitas dan dipandang sebagai kesuksesan besar.[173]
Pada 1 Januari 2019, Israel secara resmi meninggalkan UNESCO mengikuti penarikan AS atas dugaan bias anti-Israel yang terus-menerus.[174]
Pada 13 Oktober 2016, UNESCO mengeluarkan resolusi tentang Yerusalem Timur yang mengutuk Israel atas "agresi" oleh polisi dan tentara Israel dan "tindakan ilegal" terhadap kebebasan beribadah dan akses Muslim ke tempat-tempat suci mereka, sambil juga mengakui Israel sebagai kekuatan pendudukan. Para pemimpin Palestina menyambut baik keputusan tersebut.[175] Meskipun teks tersebut mengakui "pentingnya Kota Tua Yerusalem dan tembok-temboknya bagi tiga agama monoteistik", teks tersebut hanya menyebut kompleks puncak bukit suci di Kota Tua Yerusalem dengan nama Muslimnya "Al-Haram al-Sharif", bahasa Arab untuk Tempat Suci Mulia. Sebagai tanggapan, Israel mengecam resolusi UNESCO karena penghilangan kata-kata "Temple Mount" atau "Har HaBayit", dengan menyatakan bahwa itu menyangkal ikatan Yahudi dengan situs suci utama.[175][176] Setelah menerima kritik dari banyak politisi dan diplomat Israel, termasuk Benjamin Netanyahu dan Ayelet Shaked, Israel membekukan semua hubungan dengan organisasi tersebut.[177][178] Resolusi tersebut dikutuk oleh Ban Ki-moon dan Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, yang mengatakan bahwa Yudaisme, Islam, dan Kristen memiliki hubungan sejarah yang jelas dengan Yerusalem dan "menyangkal, menyembunyikan, atau menghapus tradisi Yahudi, Kristen, atau Muslim mana pun merusak integritas situs tersebut.[179][180] "Masjid Al-Aqsa [atau] Al-Haram al-Sharif" juga merupakan Temple Mount, yang Tembok Baratnya adalah tempat paling suci dalam Yudaisme."[181] Resolusi ini juga ditolak oleh Parlemen Ceko yang mengatakan resolusi tersebut mencerminkan "sentimen anti-Israel yang penuh kebencian",[182] dan ratusan orang Yahudi Italia berdemonstrasi di Roma atas abstainnya Italia.[182] Pada 26 Oktober, UNESCO menyetujui versi revisi dari resolusi tersebut, yang juga mengkritik Israel atas "penolakannya yang terus-menerus untuk mengizinkan para ahli badan tersebut mengakses situs-situs suci Yerusalem untuk menentukan status konservasinya".[183] Meskipun mengandung beberapa pelunakan bahasa menyusul protes Israel atas versi sebelumnya, Israel terus mengecam teks tersebut.[184] Resolusi tersebut hanya merujuk situs yang oleh orang Yahudi dan Kristen sebut sebagai Temple Mount, atau Har HaBayit dalam bahasa Ibrani, dengan nama Arabnya – sebuah keputusan semantik signifikan yang juga diadopsi oleh dewan eksekutif UNESCO, memicu kecaman dari Israel dan sekutunya. Duta Besar AS Crystal Nix Hines menyatakan: "Butir ini seharusnya dikalahkan. Resolusi yang dipolitisasi dan sepihak ini merusak kredibilitas UNESCO."[185]
Pada Oktober 2017, Amerika Serikat dan Israel mengumumkan akan menarik diri dari organisasi tersebut, dengan menyebutkan sebagian bias anti-Israel.[186][187]
Pada Februari 2011, sebuah artikel diterbitkan di majalah remaja Palestina di mana seorang gadis remaja menggambarkan salah satu dari empat panutannya sebagai Adolf Hitler. Pada Desember 2011, UNESCO, yang sebagian mendanai majalah tersebut, mengutuk materi tersebut dan kemudian menarik dukungannya.[188]
Pada tahun 2012, UNESCO memutuskan untuk mendirikan kursi di Universitas Islam Gaza di bidang astronomi, astrofisika, dan ilmu antariksa,[189] memicu kontroversi dan kritik. Israel membom sekolah tersebut pada tahun 2008 dengan tuduhan bahwa mereka mengembangkan dan menyimpan senjata di sana, yang diulangi Israel dalam mengkritik langkah UNESCO.[190][191]
Ketua, Kamalain Shaath, membela UNESCO, dengan menyatakan bahwa "Universitas Islam adalah universitas yang murni akademis yang hanya tertarik pada pendidikan dan perkembangannya".[192][193][194] Duta Besar Israel untuk UNESCO Nimrod Barkan berencana untuk mengirimkan surat protes dengan informasi tentang hubungan universitas dengan Hamas, terutama marah karena ini adalah universitas Palestina pertama yang dipilih UNESCO untuk diajak bekerja sama. Dia tidak pernah memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya tentang hubungan dengan Hamas.[195] Organisasi Yahudi B'nai B'rith juga mengkritik langkah tersebut.[196]
Pada tahun 2015, Jepang mengancam akan menghentikan pendanaan UNESCO karena keputusan organisasi tersebut untuk memasukkan dokumen terkait pembantaian Nanjing tahun 1937 dalam daftar terbaru untuk program "Memory of the World".[197] Pada Oktober 2016, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengkonfirmasi bahwa pendanaan tahunan Jepang sebesar ¥4,4 miliar untuk tahun 2016 telah ditangguhkan, meskipun ia membantah adanya hubungan langsung dengan kontroversi dokumen Nanjing.[198]
Amerika Serikat menarik diri dari UNESCO pada tahun 1984, dengan alasan sifat organisasi yang "sangat dipolitisasi", permusuhannya terhadap "institusi dasar masyarakat bebas, terutama pasar bebas dan pers bebas", serta "ekspansi anggaran yang tidak terkendali", dan manajemen yang buruk di bawah Direktur Jenderal saat itu, Amadou-Mahtar M'Bow dari Senegal.[199]
Pada 19 September 1989, Anggota Kongres AS Jim Leach menyatakan di hadapan subkomite kongres:[200]
Alasan penarikan Amerika Serikat dari UNESCO pada tahun 1984 sudah diketahui dengan baik; pandangan saya adalah kita bereaksi berlebihan terhadap seruan beberapa pihak yang ingin meradikalisasi UNESCO, dan seruan pihak lain yang menginginkan Amerika Serikat memimpin dalam melemahkan sistem PBB. Faktanya adalah UNESCO adalah salah satu institusi internasional paling tidak berbahaya yang pernah ada. Meskipun beberapa negara anggota di UNESCO mencoba mendorong pandangan jurnalistik yang bertentangan dengan nilai-nilai barat, dan terlibat dalam membashing Israel, UNESCO sendiri tidak pernah mengadopsi sikap radikal seperti itu. Amerika Serikat memilih diplomasi kursi kosong, setelah memenangkan, bukan kalah, pertempuran yang kami ikuti... Sangat gila untuk keluar, dan akan lebih gila lagi untuk tidak bergabung kembali.
Leach menyimpulkan bahwa catatan menunjukkan pembashingan Israel, seruan untuk tatanan informasi dunia baru, manajemen uang, dan kebijakan kontrol senjata menjadi pendorong di balik penarikan diri; ia menegaskan bahwa sebelum meninggalkan UNESCO, penarikan dari IAEA telah didorong kepadanya.[200] Pada 1 Oktober 2003, Amerika Serikat bergabung kembali dengan UNESCO.[199]
Pada 12 Oktober 2017, Amerika Serikat memberitahu UNESCO bahwa mereka akan kembali menarik diri dari organisasi tersebut, pada 31 Desember 2018; Israel mengikuti jejak yang sama.[201] Departemen Luar Negeri menyebutkan "tunggakan iuran yang membengkak di UNESCO, perlunya reformasi mendasar dalam organisasi, dan bias anti-Israel yang terus berlanjut di UNESCO".[186]
Amerika Serikat belum membayar lebih dari $600 juta iuran[202] sejak berhenti membayar iuran tahunan UNESCO sebesar $80 juta ketika Palestina menjadi anggota penuh pada tahun 2011. Israel dan Amerika Serikat termasuk di antara 14 suara yang menentang keanggotaan tersebut dari 194 negara anggota.[203] Ketika Amerika Serikat mengumumkan akan bergabung kembali dengan badan tersebut pada tahun 2023, mereka juga berjanji untuk membayar semua pembayaran yang telah jatuh tempo.[65]
Pada 4 Februari 2025, Gedung Putih mengatakan akan melakukan peninjauan terhadap keanggotaan AS di UNESCO.[204] Pada 22 Juli, Donald Trump memutuskan bahwa AS akan kembali menarik diri dari UNESCO, efektif pada akhir tahun 2026.[205]
Pada 25 Mei 2016, penyair Turki dan aktivis hak asasi manusia Zülfü Livaneli mengundurkan diri sebagai satu-satunya duta besar niat baik UNESCO dari Turki. Dia menyoroti situasi hak asasi manusia di Turki dan penghancuran distrik bersejarah Sur di Diyarbakır, kota terbesar di Turki tenggara yang mayoritas penduduk Kurdi, selama pertempuran antara tentara Turki dan militan Kurdi sebagai alasan utama pengunduran dirinya. Livaneli mengatakan: "Berkhotbah tentang perdamaian sambil tetap diam terhadap pelanggaran semacam itu adalah kontradiksi dengan cita-cita fundamental UNESCO."[206]
Pada tahun 2020 UNESCO menyatakan bahwa ukuran perdagangan gelap properti budaya mencapai 10 miliar dolar setahun. Sebuah laporan pada tahun yang sama oleh Organisasi Rand menunjukkan bahwa pasar sebenarnya "tidak mungkin lebih besar dari beberapa ratus juta dolar setiap tahun". Seorang ahli yang dikutip oleh UNESCO sebagai pengait angka 10 miliar membantahnya, mengatakan dia "tidak tahu" dari mana angka itu berasal. Pedagang seni sangat kritis terhadap angka UNESCO karena itu mencapai 15% dari total pasar seni dunia.[207]
Pada November 2020, bagian dari kampanye iklan UNESCO yang dimaksudkan untuk menyoroti perdagangan gelap artefak yang dijarah secara internasional harus ditarik kembali setelah secara keliru menampilkan serangkaian karya seni yang dipegang museum dengan provenans yang diketahui sebagai objek yang baru dijarah yang disimpan dalam koleksi pribadi. Iklan tersebut mengklaim bahwa kepala Buddha dalam koleksi Museum Metropolitan sejak tahun 1930 telah dijarah dari Museum Kabul pada tahun 2001 dan kemudian diselundupkan ke pasar seni AS, bahwa monumen pemakaman dari Palmyra yang diperoleh Met pada tahun 1901 baru-baru ini dijarah dari Museum Palmyra oleh militan Negara Islam dan kemudian diselundupkan ke pasar barang antik Eropa, dan bahwa topeng Pantai Gading dengan provenans yang menunjukkan bahwa topeng itu berada di Amerika Serikat pada tahun 1954 dijarah selama bentrokan bersenjata pada tahun 2010–2011. Setelah keluhan dari Met, iklan tersebut ditarik.[208]
UNESCO mengembangkan, memelihara, dan menyebarluaskan, secara gratis, dua paket perangkat lunak yang saling terkait untuk manajemen basis data (CDS/ISIS [jangan disamakan dengan paket perangkat lunak polisi Inggris ISIS]) dan penambangan data/analisis statistik (IDAMS).[210]
The International Committee on Intellectual Cooperation (ICIC) was created on 4 January 1922, as a consultative organ composed of individuals elected based on their personal qualifications.Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link).
...1989 Senate and House efforts like... Senate Resolution 875 and House Resolution 2145, both of which contained language similar to that found in the public laws of 1990 and 1994. Sen. Robert Kasten, Jr. (R-WI) was the primary sponsor of S 875, and Rep. Tom Lantos sponsored HR 2145. In a nutshell, recognition by any UN body of the Palestinians' right to statehood or its achievement of statehood status would trigger a suspension of US funding to the "offending" UN body under these laws.
To bolster the idea of a Han-centric identity, the party seeks to dilute the contributions of minority groups in UNESCO claims. For example, documents filed with the organisation state that Tibet's Potala Palace, the winter home of Dalai Lamas from 1649 to 1959, exhibits the skills of many ethnic groups, not just Tibetans. The government uses "radical selectivity" in choosing which places, people and practices to emphasise, says Rachel Harris of the School of Oriental and African Studies, part of the University of London.
| Cari tahu mengenai UNESCO pada proyek-proyek Wikimedia lainnya: | |
 | Gambar dan media dari Commons |
| Entri basisdata #Q7809 di Wikidata |
| Sistem PBB |  | |
|---|---|---|
| Program dan lembaga | ||
| Resolusi | ||
| Topik terkait | ||
Templat:ECOSOC Templat:UN Charter Templat:Supranationalism/World government topics Templat:Humanitarian partners of the European Commission
