Rudy Mas'ud

Kontroversi

Pada momen Pemilihan Umum 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Samarinda melakukan pemanggilan terhadap Rudy Mas'ud yang menjadi calon legislatif DPR RI. Rudy dilaporkan atas dugaan praktik politik uang dengan dugaan memberikan uang transportasi dan materi lain dalam kegiatan pemberian bimbingan teknis calon saksi pemilu. Rudy juga dituding melakukan politik uang dengan memberikan 50 kapal nelayan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 16 Oktober 2018. Rudy membantah tudingan tersebut. Menurutnya, kehadiran dirinya pada pembagian bantuan kapal nelayan di PPU bukan bagian dari kampanye politik, melainkan sebagai undangan dan bagian dari warga PPU.^[14] Ketika memenuhi panggilan Bawaslu pada 18 Maret 2019, Rudi mengklarifikasi tuduhan politik uang dan keterlibatan seorang dosen Aparatur Sipil Negara yang bernama Muliadi dalam kampanyenya.^[15] Kelak, Muliadi diangkat sebagai Plt Sekretaris Daerah di Kabupaten PPU yang dipimpin oleh adik kandung Rudy Mas'ud, yakni Abdul Gafur Mas'ud, yang keduanya terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 Januari 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).^[16][17] Muliadi menjalani hukuman penjara sebagai terpidana selama 4 tahun 9 bulan, sedangkan Abdul Gafur selama 5 tahun 6 bulan.^[18][19]

Pada 11 Februari 2021 kapal tanker berwarna merah putih bernama Grace Vapal terbakar dan meledak di sekitar galangan PT Barokah Perkasa, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14:50 dan menimbulkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di sekitar kawasan perairan Sungai Mahakam. Peristiwa ini menjadi perhatian publik. Rudy Mas’ud selaku Komisaris PT Barokah Perkasa Group pada hari kejadian saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa kapal yang terbakar tersebut merupakan aset anak perusahaannya.^[20][21] Keesokan hari tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menemukan 2 jenazah dalam kondisi tidak utuh yang diduga kuat merupakan awak kapal Grace V yang terbakar. Satu korban lain masih dalam proses pencarian oleh aparat.^[22] Namun, pada 12 Februari 2021 itu manajemen PT Barokah Perkasa menyatakan bahwa Rudy sudah tidak lagi berkecimpung di perusahaan sejak 2018.^[23]

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rudy Mas'ud dilaporkan memiliki utang pribadi sebesar Rp137,7 miliar. Adapun total kekayaan Rudy Mas'ud mencapai Rp183,3 miliar, yang terdiri atas tanah dan bangunan Rp26,5 miliar termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp15 miliar serta di Samarinda sebesar Rp3 miliar, alat transportasi dan mesin Rp325 juta termasuk Honda CRV dan Suzuki X-Over, harta bergerak lainnya Rp450 juta, kas dan setara kas Rp28,7 miliar, harta lainnya Rp265 miliar. Tim pemenangan Rudy-Seno mengklarifikasi bahwa utang tersebut wajar karena Rudy Mas'ud memiliki latar belakang pengusaha, dan aset nya lebih banyak daripada utangnya.^[24][25]

Pada pertengahan Februari 2026, Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai sekitar Rp8,5 miliar. Kebijakan tersebut menuai kritik dari sebagian masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran daerah. Menanggapi polemik yang viral tersebut, Rudy menyatakan bahwa dirinya belum menerima kendaraan dinas tersebut dan dalam aktivitas sehari-hari masih menggunakan kendaraan pribadi. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta dipertimbangkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah. Pada 23 Februari 2026, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut Rudy Mas'ud untuk memberikan penjelasan terkait polemik tersebut. Dalam pertemuan tersebut, ia bersikeras bahwa proses pengadaan kendaraan dinas telah mengikuti regulasi yang berlaku. ^{[26] [27]} Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri memantau polemik ini. Akhirnya, pada 27 Februari 2026 Rudy Mas'ud memutuskan untuk membatalkan pembelian mobil dinas dan mengembalikan dananya ke kas daerah.^[28][29]