Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 31 Oktober 1991. Usai mengulang resolusi-resolusi 668 (1990) dan 717 (1991), dan menyatakan soal Konferensi Paris, sebuah perjanjian politik yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait situasi di Kamboja, DKPBB meminta Sekjen untuk memberikan laporan soal biaya untuk Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, sebelum pembentukannya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Resolusi 718 Dewan Keamanan PBB | |
|---|---|
 Kamboja | |
| Tanggal | 31 Oktober 1991 |
| Sidang no. | 3.015 |
| Kode | S/RES/718 (Dokumen) |
| Topik | Situasi di Kamboja |
Ringkasan hasil | 15 mendukung Tidak ada menentang Tidak ada abstain |
| Hasil | Diadopsi |
| Komposisi Dewan Keamanan | |
Anggota tetap | |
Anggota tidak tetap | |
Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 31 Oktober 1991. Usai mengulang resolusi-resolusi 668 (1990) dan 717 (1991), dan menyatakan soal Konferensi Paris, sebuah perjanjian politik yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait situasi di Kamboja, DKPBB meminta Sekjen untuk memberikan laporan soal biaya untuk Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, sebelum pembentukannya.[1][2]
Karya yang berkaitan dengan Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wikisource
