Brunei Darussalam rentan terhadap sejumlah konsekuensi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahaya utamanya meliputi hilangnya keanekaragaman hayati, naiknya permukaan air laut, dan polusi udara di daerah perkotaan. Karena topografinya yang rendah dan jumlah penduduknya yang sedikit, yakni 470.000 jiwa, Brunei menghadapi masalah kenaikan permukaan air laut yang serius. Bahan bakar fosil juga merupakan sumber energi utama di Brunei dan merupakan ekspor penting bagi negara tersebut. Selain itu, Brunei akan kehilangan lebih dari dua pertiga pertumbuhannya dalam produk domestik bruto (PDB) jika seluruh dunia beralih dari bahan bakar fosil, khususnya minyak mentah.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Brunei Darussalam rentan terhadap sejumlah konsekuensi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahaya utamanya meliputi hilangnya keanekaragaman hayati, naiknya permukaan air laut, dan polusi udara di daerah perkotaan. Karena topografinya yang rendah dan jumlah penduduknya yang sedikit, yakni 470.000 jiwa, Brunei menghadapi masalah kenaikan permukaan air laut yang serius. Bahan bakar fosil juga merupakan sumber energi utama di Brunei dan merupakan ekspor penting bagi negara tersebut. Selain itu, Brunei akan kehilangan lebih dari dua pertiga pertumbuhannya dalam produk domestik bruto (PDB) jika seluruh dunia beralih dari bahan bakar fosil, khususnya minyak mentah.[1]
Negara ini hanya menyumbang sekitar 0,025% dari emisi karbon dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir sejak 2021, emisi karbon dioksida di negara ini telah bertahan sekitar 17.000.000 ton (17.000.000 ton panjang; 19.000.000 ton pendek). Pada tahun 2035, diproyeksikan bahwa negara ini akan menghasilkan 30 juta ton CO2 di bawah status quo. Fakta bahwa ia memiliki sekitar 16 ton emisi per orang sedangkan Malaysia, negara tetangga, hanya memiliki 4 ton, sama-sama mengkhawatirkan. Namun, Brunei telah membuat kemajuan signifikan dalam melindungi hutannya, dengan 44% dari luas daratan negara itu sekarang terdiri dari hutan lindung, termasuk dua Taman Nasional dan 47 suaka hutan dan suaka margasatwa.[1]
.jpg)
Kepala Sekretariat Perubahan Iklim Brunei (BCCS) membagikan pernyataan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang menyatakan tahun 2018, 2019, dan 2020 merupakan tiga tahun terhangat yang pernah tercatat. Ditekankan perlunya perubahan transformasional untuk menjaga peningkatan suhu global pada 1,5 derajat Celsius, serta perlunya dunia mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan pengurangan emisi gas rumah kaca global sebesar 45% pada tahun 2030. Meskipun negara tersebut mungkin merupakan salah satu negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap pemanasan global, tetapi negara tersebut tetap terdampak oleh tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan.[3]
Di Brunei, banjir terjadi selama musim hujan (Oktober hingga Mei), meskipun angin topan jarang menjadi masalah karena negara tersebut tidak berada di jalurnya. Tidak ada bencana banjir yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banjir terbatas di wilayah metropolitan tersebut disebabkan oleh hujan lebat. Ibu kota Bandar Seri Begawan mengalami kerusakan akibat banjir akibat hujan badai pada tanggal 21 Januari 2009 dan 15 Januari 2010. Basis Data Bencana Internasional (EM-DAT) tidak mencantumkan kerusakan ini. Kerusakan banjir skala besar belum terjadi, meskipun hujan badai sepanjang musim hujan (Oktober hingga Mei) biasanya menyebabkan banjir. Infrastruktur transportasi terdampak oleh genangan air lokal, dan sebagian besar wilayah pemukiman terletak di dataran pantai yang dengan cepat tergenang.[4]
Suhu rata-rata meningkat pada tingkat 0,25 derajat Celsius setiap dekade, menurut Departemen Meteorologi Brunei Darussalam (BDMD). Pada tanggal 28 Maret 1983, tercatat suhu maksimum tertinggi di Brunei, yaitu 38 derajat Celsius. Negara ini telah mengalami sejumlah kebakaran hutan dan semak belukar selama terjadinya El-Nino, seperti pada tahun 1997–1998 dan 2015–2016, yang mengakibatkan kondisi kabut asap yang sangat buruk.[5]
Negara ini rentan terhadap erosi pasang surut dan banjir karena sebagian besar kotanya berada di dekat laut. Ada potensi bahwa permukaan air Brunei akan naik ketika terjadi pasang surut dan hujan pada saat yang bersamaan. Banjir akan terjadi karenanya, terutama di daerah dataran rendah di negara ini. Menurut studi oleh Satuan Tugas Kenaikan Muka Air Laut (bahasa Inggris: Sea Level Rise Task Force; SLRTF), permukaan air di Brunei telah naik sekitar 5–5,5 milimeter (0,20–0,22 in) setiap tahunnya. Berdasarkan hal ini, diperkirakan bahwa permukaan laut akan naik sebesar 0,44–0,45 meter (1 kaki 5 inci – 1 kaki 6 inci) pada tahun 2100.[5]
Berdasarkan skenario emisi tinggi, diantisipasi bahwa pada tahun 2080, akan ada 51 kematian akibat panas per 100.000 orang di Brunei, dibandingkan dengan estimasi dasar yaitu nol kematian per 100.000 orang per tahun antara tahun 1961 dan 1990. Pada tahun 2080, kematian akibat panas di kalangan lansia dapat dikurangi menjadi 7 kematian per 100.000 orang jika emisi global dikurangi dengan cepat.[6]
Dalam menghadapi perubahan pola iklim yang tidak menguntungkan, Brunei mengambil pendekatan yang melibatkan seluruh bangsa. Negara ini berdedikasi untuk meletakkan dasar bagi negara yang berkelanjutan melalui kebijakan yang efektif, perencanaan yang cermat, dan administrasi. Gagasan, keyakinan, dan taktik untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan penyerapan karbon, dan meningkatkan ketahanan iklim secara nasional didukung oleh Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Brunei Darussalam ini.[7]
Menurut laporan tahun 2015, adaptasinya adalah melakukan evaluasi nasional terhadap dampak perubahan iklim, kerentanan, dan kemampuan adaptasi kesehatan. Terus memperluas inisiatif untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur kesehatan terhadap perubahan iklim di luar kesiapan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor. Terus menetapkan estimasi dan alokasi biaya yang melampaui pengawasan dan pengendalian vektor untuk mencakup semua langkah adaptasi yang diperlukan guna mencapai ketahanan kesehatan terkait perubahan iklim.[6]
Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) disetujui oleh Brunei pada tanggal 7 Agustus 2007. Pengesahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2007. Pada tanggal 20 Agustus 2009, dua tahun setelah ditandatangani, Brunei meratifikasi Protokol Kyoto. Departemen Energi dan Industri di Jabatan Perdana Menteri bersedia menyampaikan Komunikasi Nasional Awal (INC) kepada Konferensi Para Pihak dalam posisinya sebagai titik fokus nasional negara tersebut pada UNFCCC. INC memberikan data tentang upaya negara tersebut untuk memitigasi dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan iklim berdasarkan kondisi dan kapasitas nasionalnya, serta inventaris gas rumah kaca untuk tahun 2010. [8]
Tahun 2020 menandai peluncuran Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Brunei Darussalam (BNCCP), yang mencakup 10 langkah utama untuk masa depan yang rendah karbon dan tangguh terhadap iklim. Sekretaris Tetap Perencanaan, Penggunaan Lahan, dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa upaya lebih lanjut akan dilakukan tahun ini untuk menanggulangi serapan karbon saat ini. Pada tahun 2021, BNCCC melampaui target 26.000 pohon dengan menanam 33.507 pohon.[9]
Wawasan Brunei 2035 adalah nama visi nasional Brunei, yang menggambarkan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan negara tersebut. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan penduduk serta sumber daya alam negara tersebut dipandang memerlukan penguatan ketahanan iklim, adaptasi, dan strategi mitigasi. Untuk upaya adaptasi perubahan iklim tambahan, pemerintah telah menetapkan enam sektor utama, termasuk: Keanekaragaman Hayati, Kehutanan, Perlindungan Pesisir dan Banjir, Kesehatan, Pertanian, dan Perikanan merupakan prioritas utama.[6]
