Desa di Brunei

Brunei Darussalam
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Brunei Darussalam
Sultan Hassanal Bolkiah Konstitusi Dewan Penasihat Perdana Menteri Hassanal Bolkiah Kabinet Dewan Suksesi Dewan Agama Islam Dewan Legislatif Yudikatif Pengadilan Sipil Pengadilan Syariah Pembagian administratif Distrik Mukim Desa Kota Hubungan luar negeri Menteri Luar Negeri Melayu Islam Beraja (Kerajaan Melayu Islam) (filsafat nasional)
Negara lainnya Atlas
l b s

Desa (bahasa Melayu: kampungcode: ms is deprecated atau kampong) adalah pembagian administratif ketiga dan terendah di Brunei Darussalam. Desa dikepalai oleh seorang kepala desa (ketua kampung). Beberapa desa dikelompokkan bersama untuk membentuk mukim. Desa pada umumnya adalah permukiman pedesaan tradisional, khususnya dalam pengertian kampong atau desa tradisional Melayu, tetapi desa juga dapat berupa permukiman perkotaan di dalam atau di dekat ibu kota atau kota kecil, atau bagian dari perumahan umum. Jumlah penduduknya bervariasi dari ratusan hingga beberapa ribu jiwa.^[1]

Administrasi

Desa-desa dikelola di bawah kantor distrik di distrik tempat desa tersebut berada.

Sebuah desa dikepalai oleh seorang ketua kampung. Kepala kampung adalah posisi yang dipilih oleh rakyat, di mana penduduk mencalonkan kandidat untuk jabatan distrik dan memberikan suara di antara para kandidat yang disetujui.^[2] Calon tersebut dapat berusia antara 30 dan 55 tahun.^[3] Orang yang dipilih akan menjabat hingga sepuluh tahun.^[4]

Suatu desa juga dapat memiliki Majelis Perundingan Kampung, yang merupakan padanan dari asosiasi masyarakat setempat. Salah satu hasil utama dari dewan ini adalah Satu Kampung Satu Produk (disingkat "1K1P"), yang mempromosikan produk-produk lokal yang diproduksi di desa tersebut.^[5]

Kampong Ayer

Meskipun Kampong Ayer memiliki istilah kampong dalam namanya, secara resmi kampong ini bukan merupakan subdivisi desa. Faktanya, Kampong Ayer terdiri dari beberapa desa yang membentuk beberapa mukim.^[6]

Lihat pula

• Mukim di Brunei
• Distrik di Brunei

Referensi

1. ↑ "Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam - Carta Organisasi". moha.gov.bn (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diarsipkan dari asli tanggal 2017-03-12. Diakses tanggal 2017-03-09.
2. ↑ "},"date":{"wt":"16 September 2018"},"title":{"wt":"Meeting Session With Heads Of Mukim And Village Chiefs"},"url":{"wt":"https://brudirect.com/news.php?id=54409"},"work":{"wt":"brudirect.com"},"access-date":{"wt":"18 July 2021"}},"i":0}}]}' id="mwVA"/>"Meeting Session With Heads Of Mukim And Village Chiefs". brudirect.com. 16 September 2018. Diakses tanggal 18 July 2021.
3. ↑ Kon, James (27 January 2019). "No nominations received for 37 village head, penghulu posts". Borneo Bulletin Online. Diakses tanggal 18 July 2021.
4. ↑ Hajah Siti Zuraihah Haji Awang Sulaiman (14 May 2015). "Skim Perkhidmatan Penghulu, Ketua Kampung 2013 dikuatkuasakan 1 April 2015 Tanda pengiktarafan" (PDF). Pelita Brunei (dalam bahasa Melayu). No. 58. Information Department (dipublikasikan 16 May 2015). hlm. 1, 24. Diakses tanggal 18 July 2021.
5. ↑ "News - Launch of One Village One Product Expo". www.rtbnews.rtb.gov.bn. Diakses tanggal 11 December 2017.
6. ↑ "Brunei-Muara District" (PDF). Information.gov.bn (Edisi 2nd). Information Department, Prime Minister's Office, Brunei Darussalam. 2010. hlm. 8. ISBN 978-99917-49-24-2. Diakses tanggal 3 May 2024.