Pemerintah Kota Depok

Pemerintah Kota Depok

bahasa Sunda: Pamaréntah Kota Dépokcode: su is deprecated
Lambang Kota Depok
Balai Kota Depok
Informasi lembaga
Dibentuk	April 27, 1999; 26 tahun lalu (1999-04-27)
Nomenklatur sebelumnya	Gemeente Bestuur Depok Pemerintah Kota Administratif Depok
Wilayah hukum	Pemerintah Indonesia
Kantor pusat	Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Pancoran Mas
Slogan	"Paricara Darma"
Pegawai	5.870 (2023)[1]
Anggaran tahunan	Rp4.625.303.018.678 (2025)[2]
Pejabat eksekutif	Supian Suri, Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Wakil Wali Kota Depok
Departemen induk	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Lembaga induk	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[3]
Situs web	www.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok (Akronim: Pemkot Depok) adalah instansi pemerintahan daerah setingkat kota di Indonesia. Lembaga ini dikoordinasikan langsung oleh Wali Kota Depok dengan dibantu pekerjaannya oleh wakilnya yang terpilih secara demokratis dan sah menurut UUD 1945 dalam jangka waktu lima tahun sekali melalui pemilihan umum. Pada beberapa kasus tertentu, posisi eksekutif tertinggi di Kota Depok, yakni wali kota bisa dijabat oleh seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dimutasikan sebagai penjabat, pelaksana tugas, maupun pelaksana harian wali kota. Pemerintah kota merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam merencanakan kebijakan publik di Kota Depok dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dirancang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok setiap tahunnya. Pada umumnya, anggaran disesuaikan dengan pendapatan asli daerah tersebut.

Pemerintah daerah ini merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Depok. Pada hakikatnya, otonomi daerah bertujuan agar daerah, khususnya Kota Depok, mampu menjalankan program rencana pembangunan daerah, konsep tata ruang, pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.^[4] Di Depok, pelaksanaan kebijakan pemerintah guna mengkoordinasikan pelayanan publik di 11 kecamatan dan 63 kelurahan.

Hari jadi

Tahun	Lambang resmi	Usia	Tema	Surat edaran wali kota
2018		19	Depok Kota Cerdas dan Berbudaya
2019		20	Ramé-Ramé Berbudaya (bahasa Indonesia: Ramai-Ramai Berbudayacode: id is deprecated )
2020		21	Spirit of Humanity (bahasa Indonesia: Semangat Kemanusiaancode: id is deprecated )
2021		22	Nyok Kita Bangkit! (bahasa Indonesia: Ayo Kita Bangkit!code: id is deprecated )	003.3/114
2022		23	Maju Bersama	003/173
2023		24	Beragam Suku Berpadu untuk Depok Lebih Maju	003/167
2024		25	Harmoni untuk Negeri	003/202
2025		26	Bersama Depok Maju	003/195

Aparatur sipil negara

Statistik berdasarkan jenjang pendidikan

Pendidikan menjadi syarat agar seseorang dapat bekerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Mereka berasal dari jenjang pendidikan yang beragam, baik dari tingkat sekolah dasar hingga penyandang gelar doktoral. Tinggi rendahnya intensitas jenjang pendidikan tergantung pada birokrat yang menempuh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang birokrat yang menyandang gelar sarjana suatu waktu akan menempuh pendidikan pascasarjana maupun pendidikan doktor. Berikut merupakan data terkait jenjang pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok.^[1]

Tahun	Sekolah dasar					Sekolah menengah pertama					Sekolah menengah atas					Ahli pratama dan ahli muda					Ahli madya atau sarjana muda dan sarjana terapan					Sarjana dan pascasarjana					Jumlah
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
2014	47	94,00%	3	6,00%	50	71	86,59%	11	13,41%	82	863	70,97%	353	29,03%	1.216	329	29,12%	801	70,88%	1.130	207	29,70%	490	70,30%	697	1.853	41,23%	2.641	58,77%	4.494	3.370	43,94%	4.299	56,06%	7.669
2015	49	94,23%	3	5,77%	52	80	86,96%	12	13,04%	92	983	65,06%	528	34,94%	1.511	317	29,06%	774	70,94%	1.091	214	28,12%	547	71,88%	761	1.723	39,68%	2.619	60,32%	4.342	3.366	42,88%	4.483	57,12%	7.849
2016	35	97,22%	1	2,78%	36	53	86,89%	8	13,11%	61	963	65,91%	498	34,09%	1.461	282	27,95%	727	72,05%	1.009	208	27,66%	544	72,34%	752	1.510	39,46%	2.317	60,54%	3.827	3.051	42,70%	4.095	57,30%	7.146
2017	28	96,55%	1	3,45%	29	51	86,44%	8	13,56%	59	914	66,04%	470	33,96%	1.384	263	27,74%	685	72,26%	948	198	27,16%	531	72,84%	729	1.454	38,46%	2.327	61,54%	3.781	2.908	41,96%	4.022	58,04%	6.930
2018	28	96,30%	1	3,70%	27	46	88,46%	6	11,54%	52	841	66,22%	429	33,78%	1.270	226	27,53%	595	72,47%	821	188	26,86%	512	73,14%	700	1.418	37,45%	2.368	62,55%	3.786	2.745	41,24%	3.911	58,76%	6.656

Tahun	Sekolah dasar					Sekolah menengah pertama					Sekolah menengah atas					Ahli pratama					Ahli muda					Ahli madya atau sarjana muda					Sarjana terapan					Sarjana					Pascasarjana					Doktor					Jumlah
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
2020	14	100,00%	0	0,00%	14	35	92,11%	3	7,89%	38	664	71,17%	269	28,83%	933	2	10,00%	18	90,00%	20	140	35,62%	253	64,38%	393	178	22,22%	623	77,78%	801	26	42,62%	35	57,38%	61	1.312	34,10%	2.535	65,90%	3.847	247	41,72%	345	58,28%	592	2	100,00%	0	0,00%	2	2.620	39,10%	4.081	60,90%	6.701
2021	13	100,00%	0	0,00%	13	31	93,94%	2	6,06%	33	599	72,69%	225	27,31%	824	2	11,11%	16	88,89%	18	89	35,60%	161	64,40%	250	166	21,36%	611	78,64%	777	28	44,44%	35	55,56%	63	1.252	33,60%	2.474	66,40%	3.726	247	40,63%	361	59,38%	608	2	100,00%	0	0,00%	2	2.429	38,47%	3.885	61,53%	6.314
2022	8	100,00%	0	0,00%	8	23	88,46%	3	11,54%	26	532	74,41%	183	25,59%	715	2	16,67%	10	83,33%	12	52	36,62%	90	63,38%	142	169	20,76%	645	79,24%	814	29	31,87%	62	68,13%	91	1.194	33,47%	2.373	66,53%	3.567	248	37,75%	409	62,25%	657	2	100,00%	0	0,00%	2	2.259	37,44%	3.775	62,56%	6.034
2023	8	88,89%	1	11,11%	9	18	85,71%	3	14,29%	21	504	75,79%	161	24,21%	665	2	20,00%	8	80,00%	10	39	43,82%	50	56,18%	89	177	21,69%	639	78,31%	816	30	31,91%	64	68,09%	94	1.147	33,11%	2.317	66,89%	3.464	265	37,91%	434	62,09%	699	3	100,00%	0	0,00%	2	2.193	37,36%	3.677	62,64%	5.870

Pejabat eksekutif

Wali Kota merupakan pejabat eksekutif di daerah otonomi tingkat dua, yakni kota. Seorang birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat memimpin kursi eksekutif selama wali kota definitif sedang berhalangan. Adapun seorang wali kota definitif dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dinyatakan keluar sebagai pemenang. Untuk menjadi wali kota secara sah menurut hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto.^[5] Di dalamnya tertuang bahwa Wali Kota Depok bersama dengan wakilnya yang terpilih dalam pemilihan umum dilantik secara bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. Mereka diangkat sumpah oleh presiden di Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Usai dilantik, wali kota pada periode sebelumnya akan menyerahkan jabatan kepada wali kota petahana.

Sebelum peraturan tersebut disahkan, Wali Kota Depok beserta wakilnya mengucap sumpah dan janji jabatan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014.^[6] Peraturan tersebut menyatakan bahwa wali kota bersama wakilnya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam urusan tertentu dapat digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan bila berhalangan dapat dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan penjabat wali kota diangkat sumpah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan pelantikan pun dilakukan di Gedung Sate, Bandung sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat. Penyerahan dan penerimaan jabatan sendiri digelar pascapelantikan di Balai Kota Depok. Adapun sejak pelantikan pertama Wali Kota Administratif Depok hingga pelantikan terakhir Nur Mahmudi Ismail pada 2011, prosesi pengangkatan sumpah pemimpin kota dilaksanakan oleh Menter Dalam Negeri. Pelantikan Badrul Kamal dan Nur Mahmudi Ismail sendiri dieksekusikan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Cilodong.

Wali Kota berperan dalam memimpin pemerintahan dan dapat merencanakan anggaran tahun berikutnya bersama dewan perwakilan rakyat daerah melalui rapat paripurna yang diadakan setiap menjelang akhir tahun. Tidak hanya anggaran, wali kota juga dapat mengajukan sebuah rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna tersebut. Saat ini, Wali Kota Depok disandang oleh Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok dijabat oleh Chandra Rahmansyah sejak 20 Februari 2025.^[7]

Perangkat daerah

Seorang wali kota memiliki hak prerogatif dalam memimpin birokrasi di Kota Depok selama kurun waktu lima tahun, terhitung sejak awal mengangkat sumpah oleh pelantik. Dalam menjalankan roda pemerintahan, wali kota yang mengemban tugas bersama wakilnya berhak mengatur perangkat daerah. Susunan perangkat daerah ditentukan dan dituangkan melalui peraturan daerah.

Sekretaris Daerah

Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Pada masa Kota Administratif Depok aktif menjalankan pemerintahan, fungsi sekretaris menduduki posisi kedua di pemerintahan kota administratif. Oleh karenanya, sekretaris kota administratif dapat menduduki jabatan Wali Kota Administratif Depok apabila pejabat yang ada sedang berhalangan, mundur, atau meninggal dunia. Setelah menjadi kota otonom, jabatan Sekretaris Daerah Kota Depok menduduki posisi ketiga di pemerintahan setelah Wakil Wali Kota Depok. Di Pemerintah Kota Depok, perangkat daerah tertinggi adalah sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.^[8] Berikut merupakan daftar Sekretaris Daerah Kota Depok.

Sekretaris Kota Administratif

No.	Potret	Sekretaris Kota Administratif		Usia saat dilantik	Menjabat	Masa jabatan	Orsospol	Ref.
1			Masdi Rouminto		17 Januari 1983 – Tidak diketahui		Golkar[a]	[10]
2			Erno Hadi Suharno				Golkar[a]	[11]
3			Nanang Subarna		Tidak diketahui – 8 Januari 1994		Golkar[a]
4			Yuyun Wirasaputra	48 tahun, 207 hari	8 Januari 1994 – 24 Desember 1996	2 tahun, 351 hari	Golkar[a]	[12][13]
5			Tjepy Supriana		24 Desember 1996 – Tidak diketahui		Golkar[a]	[14]

Sekretaris Daerah

No.	Potret	Sekretaris Daerah	Usia saat dilantik	Menjabat	Masa jabatan	Ref.
1		A. Mochammad Harris		Tidak diketahui – 2003
2		Winwin Winantika		2003 – 30 Juni 2009		[15]
		Utuh Karang Topanesa sebagai Pelaksana Harian	53 tahun, 94 hari	1 Juli 2009 – 14 Oktober 2009	105 hari
3		Ety Suryahati	45 tahun, 301 hari	14 Oktober 2009 – 1 Juli 2015	5 tahun, 260 hari	[16]
4		Harry Prihanto	48 tahun, 207 hari	1 Juli 2015 – 26 Juli 2017	2 tahun, 25 hari	[17]
		Widyati Riyandani sebagai Pelaksana Tugas	48 tahun, 231 hari	4 Agustus 2017 – 21 November 2017	109 hari	[18]
5		Hardiono	56 tahun, 298 hari	21 November 2017 – 1 Februari 2021	3 tahun, 72 hari	[19][20]
		Sri Utomo sebagai Pelaksana Tugas	57 tahun, 286 hari	1 Februari 2021 – 22 Juli 2021	171 hari	[21]
6		Supian Suri	46 tahun, 145 hari	22 Juli 2021 – 1 Juni 2024	2 tahun, 315 hari	[22]
		Nina Suzana sebagai Penjabat	57 tahun, 279 hari	1 Juni 2024 – 20 Agustus 2025	1 tahun, 80 hari	[23]
7		Mangnguluang Mansur	53 tahun, 135 hari	20 Agustus 2025 – Petahana	247 hari	[24]

Lihat pula

• Pemerintahan daerah di Indonesia

Referensi