Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, umumnya disingkat Menteri KKP adalah kepala dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono sejak 21 Oktober 2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | |
|---|---|
.svg){kind=logo} Logo Kementerian | |
 Bendera Kementerian | |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Hamzah Atmohandojo |
| Dibentuk | Juni 4, 1964 (1964-06-04) |
| Wakil | Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia |
| Situs web | www |
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, umumnya disingkat Menteri KKP adalah kepala dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono sejak 21 Oktober 2024.[1]
Dalam Kabinet Persatuan Nasional, Presiden Abdurrahman Wahid mendirikan Departemen Eksplorasi Kelautan dan mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan pertama yang menjabat sejak 1999 sampai 2001.[2] Kemudian pada perombakan kabinet, posisi Sarwono diganti oleh Rokhmin Dahuri yang kemudian melanjutkan bekerja dalam Kabinet Gotong Royong.[3] Jabatan Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia di Kabinet Persatuan Nasional berganti nama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.[4]
Sejak 21 Oktober 2024, posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia diduduki oleh Sakti Wahyu Trenggono.[5] Ia melanjutkan jabatannya sebagai Menteri yang sama dalam Kabinet Indonesia Maju, dimana dia menjabat sejak 23 Desember 2020 hingga 20 Oktober 2024.[6]
Sejak tanggal 4 Juni 1964 hingga saat ini, terdapat 9 orang yang telah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Sakti Wahyu Trenggono.
Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.[7]
Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.[8]
| Unsur pembantu pimpinan | | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut • Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap • Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya • Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan • Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | |
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||
