Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan waktu pembentukan

₰

• 
  Lambang Jawa Timur
• 
  Peta lokasi Jawa Timur di Indonesia
• 
  Peta kabupaten di Jawa Timur

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Jawa Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	35.26	Bangkalan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	18	8/273
2	35.10	Banyuwangi	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	25	28/189
3	35.05	Blitar	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	22	28/220
4	35.22	Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	28	11/419
5	35.11	Bondowoso	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	23	10/209
6	35.25	Gresik	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974[2]	1 November 1974	18	26/330
7	35.09	Jember	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	31	22/226
8	35.17	Jombang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	21	4/302
9	35.06	Kediri	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	26	1/343
10	35.24	Lamongan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	27	12/462
11	35.08	Lumajang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	21	7/198
12	35.19	Madiun	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	15	8/198
13	35.20	Magetan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	18	28/207
14	35.07	Malang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	33	12/378
15	35.16	Mojokerto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	18	5/299
16	35.18	Nganjuk	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	20	20/264
17	35.21	Ngawi	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	19	4/213
18	35.01	Pacitan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	12	5/166
19	35.28	Pamekasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	13	11/178
20	35.14	Pasuruan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	24	24/341
21	35.02	Ponorogo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	21	26/281
22	35.13	Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	24	5/325
23	35.27	Sampang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	14	6/180
24	35.15	Sidoarjo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	18	31/322
25	35.12	Situbondo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	17	4/132
26	35.29	Sumenep	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	27	4/330
27	35.03	Trenggalek	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	14	5/152
28	35.23	Tuban	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	20	17/311
29	35.04	Tulungagung	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	19	14/257
30	35.79	Kota Batu	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001[3]	21 Juni 2001	3	5/19
31	35.72	Kota Blitar	Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965[4]	1 September 1965	3	21/-
32	35.71	Kota Kediri	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5]	14 Agustus 1950	3	46/-
33	35.77	Kota Madiun	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5]	14 Agustus 1950	3	27/-
34	35.73	Kota Malang	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[5]	14 Agustus 1950	5	57/-
35	35.76	Kota Mojokerto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	3	18/-
36	35.75	Kota Pasuruan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[6]	14 Agustus 1950	4	34/-
37	35.74	Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	5	29/-
38	35.78	Kota Surabaya	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[1]	8 Agustus 1950	31	154/-

Lihat pula

• Daftar ibu kota kabupaten di Jawa Timur

Referensi