Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan berdasarkan waktu pembentukan

• 
  Lambang Provinsi Sumatera Selatan
• 
  Peta Lokasi Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia
• 
  Peta kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Selatan berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	16.07	Kabupaten Banyuasin	Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002[1]	10 April 2002	21	16/288
2	16.11	Kabupaten Empat Lawang	Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007[2]	2 Januari 2007	10	9/147
3	16.04	Kabupaten Lahat	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	24	18/360
4	16.03	Kabupaten Muara Enim	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	22	10/245
5	16.06	Kabupaten Musi Banyuasin	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	14	13/227
6	16.05	Kabupaten Musi Rawas	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	14	13/186
7	16.13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013[4]	10 Juli 2013	7	7/82
8	16.10	Kabupaten Ogan Ilir	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5]	18 Desember 2003	16	14/227
9	16.02	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	18	13/314
10	16.01	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	13	14/143
11	16.09	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5]	18 Desember 2003	19	7/252
12	16.08	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5]	18 Desember 2003	20	7/305
13	16.12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013[6]	11 Januari 2013	5	6/65
14	16.73	Kota Lubuk Linggau	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[7]	21 Juni 2001	8	72/-
15	16.72	Kota Pagaralam	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001[8]	21 Juni 2001	5	35/-
16	16.71	Kota Palembang	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3]	26 Juni 1959	18	107/-
17	16.74	Kota Prabumulih	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001[9]	21 Juni 2001	6	25/12

Referensi

Pranala luar