Sejarah Jakarta

Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar Indonesia. Terletak di estuari Sungai Ciliwung, di bagian barat laut Jawa, daerah ini telah lama menopang pemukiman manusia. Bukti bersejarah dari Jakarta berasal dari abad ke-4 M, saat ia merupakan sebuah permukiman dan pelabuhan Hindu. Kota ini telah diklaim secara berurutan oleh kerajaan bercorak India Tarumanegara, Kerajaan Sunda Hindu, Kesultanan Banten Muslim, dan oleh pemerintahan Belanda, Jepang, dan Indonesia.^[1] Hindia Belanda membangun daerah tersebut sebelum direbut oleh Kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia II dan akhirnya menjadi merdeka sebagai bagian dari Indonesia.

Jakarta telah dikenal dengan beberapa nama. Ia disebut Sunda Kalapa selama periode Kerajaan Sunda dan Jayakarta, Djajakarta, atau Jacatra selama periode singkat Kesultanan Banten. Setelah itu, Jakarta berkembang dalam tiga tahap. "Kota Tua Jakarta", yang dekat dengan laut di utara, berkembang antara 1619 dan 1799 pada era VOC. "Kota baru" di selatan berkembang antara 1809 dan 1942 setelah pemerintah Belanda mengambil alih penguasaan Batavia dari VOC yang gagal yang sewanya telah berakhir pada 1799. Yang ketiga adalah perkembangan Jakarta modern sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945. Di bawah pemerintahan Belanda, ia dikenal sebagai Batavia (1619–1949), dan Djakarta (dalam bahasa Belanda) atau Jakarta, selama pendudukan Jepang dan masa modern.^[2][3]

Kerajaan-kerajan awal (abad ke-4 M)

Daerah pesisir dan pelabuhan Jakarta di utara Jawa Barat telah menjadi lokasi permukiman manusia sejak kebudayaan Buni abad ke-4 SM. Catatan sejarah paling awal yang ditemukan di Jakarta adalah Prasasti Tugu, yang ditemukan di Kecamatan Tugu, Jakarta Utara. Ia merupakan salah satu prasasti tertua dalam Sejarah Indonesia. Daerah tersebut adalah bagian dari kerajaan bercorak India Tarumanegara.

Pada tahun 397 M, Raja Purnawarman mendirikan Sunda Pura, yang terletak di pantai utara Jawa Barat, sebagai ibu kota baru kerajaan.^[4] Ibu kota kerajaan Tarumanagara tersebut kemungkinan besar terletak di suatu tempat antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Purnawarman meninggalkan tujuh batu peringatan di seluruh daerah tersebut, termasuk Provinsi Banten dan Jawa Barat saat ini, yang terdiri dari prasasti yang memuat namanya.^[5]

Kerajaan Sunda (669–1527)

Setelah kekuasaan Tarumanagara melemah, wilayahnya kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Menurut sumber Tiongkok, Chu-fan-chi yang ditulis oleh Chou Ju-kua pada awal abad ke-13, kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatra menguasai Sumatra, Semenanjung Malaya, dan Jawa bagian barat (dikenal sebagai Sunda). Pelabuhan Sunda digambarkan sebagai pelabuhan yang strategis dan ramai, dengan lada dari Sunda terkenal karena kualitasnya yang sangat baik. Penduduk di wilayah tersebut bekerja di bidang pertanian, dan rumah mereka dibangun di atas tiang kayu.^[6]

Salah satu pelabuhan di muara Sungai Ciliwung kemudian dinamai Sunda Kelapa atau Kalapa (Kelapa Sunda), sebagaimana tertulis dalam naskah Hindu Bujangga Manik, yaitu manuskrip lontar seorang resi, yang merupakan salah satu peninggalan berharga dari sastra Sunda Kuno.^[7] Pelabuhan tersebut melayani ibu kota Pakuan Pajajaran (sekarang Bogor), pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Pada abad ke-14, Sunda Kelapa berkembang menjadi pelabuhan perdagangan utama kerajaan.

Catatan para penjelajah Eropa abad ke-16 menyebut sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya berfungsi sebagai pelabuhan utama kerajaan Hindu Sunda.^{[1][pranala nonaktif]} Pada tahun 1522, pihak Portugis membuat perjanjian politik dan ekonomi yang disebut Luso-Sundanese padrão dengan Kerajaan Sunda, sebagai otoritas pelabuhan tersebut. Sebagai imbalan atas bantuan militer menghadapi ancaman Kesultanan Demak yang sedang bangkit, Prabu Surawisesa, raja Sunda pada masa itu, memberikan mereka akses bebas dalam perdagangan lada. Orang-orang Portugis yang mengabdi pada raja pun menetap di Sunda Kelapa.

Kesultanan Banten (1527–1619)

Untuk mencegah Portugis mendapatkan pijakan di Jawa, Fatahillah, atas nama Demak, menyerang Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil merebut pelabuhan tersebut pada 22 Juni. Setelah itu, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta.^{[1][pranala nonaktif][8][Verifikasi gagal]} Kemudian, pelabuhan tersebut menjadi bagian dari Kesultanan Banten, yang terletak di sebelah barat Jayakarta.^{[butuh rujukan]}

Menjelang akhir abad ke-16, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Pangeran Jayawikarta, seorang pengikut Sultan Banten, mendirikan pemukiman di tepi barat Sungai Ciliwung, dengan membangun pos militer untuk menguasai pelabuhan di muara sungai tersebut.^{[9][Verifikasi gagal]}

Batavia Belanda (1610–1942)

Perusahaan Hindia Timur Belanda (1610–1800)

Kegiatan perdagangan Belanda ke Hindia Timur dimulai pada tahun 1595. Selama 25 tahun berikutnya, terjadi persaingan antara Belanda dan Inggris di satu sisi, serta antara Kesultanan Banten dan Pangeran Jayawikarta di sisi lain.

Pada tahun 1602, pemerintah Belanda memberikan monopoli perdagangan Asia kepada Perusahaan Hindia Timur Belanda (Belanda: Vereenigde Oost-Indische Compagniecode: nl is deprecated (VOC); secara harfiah^[10] berarti Perusahaan Hindia Timur Bersatu).^{[11]: 26 [12]: 384–385}

Pada tahun 1603, pos dagang permanen Belanda pertama di Indonesia didirikan di Bantam, Jawa Barat. Pada tahun 1610, Pangeran Jayawikarta memberikan izin kepada para pedagang Belanda untuk membangun sebuah gudang kayu dan rumah-rumah di tepi timur Sungai Ciliwung, berhadapan dengan Jayakarta. Pos ini didirikan pada tahun 1611.^[13]: 29

Persaingan ini akhirnya diselesaikan pada tahun 1619, ketika Belanda menjalin hubungan yang lebih erat dengan Banten dan melakukan intervensi militer di Jayakarta, di mana mereka mengambil alih pelabuhan tersebut setelah menghancurkan kota yang ada.^[14] Kota baru yang dibangun di lokasi tersebut secara resmi dinamai Batavia pada tanggal 18 Januari 1621,^[14] dari sinilah Hindia Belanda kemudian memerintah seluruh wilayah tersebut.^{[butuh rujukan]}

Batavia di bawah kendali VOC pada dasarnya merupakan sebuah company town (kota perusahaan), berada di bawah otoritas seorang gubernur jenderal di Batavia dan dewan direksi di Amsterdam yang melayani kepentingan para pedagang Belanda di kawasan tersebut, terutama perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Maluku.^[15] Pusat administrasi kota baru ini adalah Kastil Batavia.

Pada masa VOC, Batavia berpusat di kawasan yang disebut Benedenstad atau “Kota Bawah”. Kawasan ini terdiri dari Kota yang berdinding, pelabuhan lama di Sunda Kelapa, serta permukiman Tionghoa di Glodok. Pada pertengahan abad ke-18, Batavia juga mencakup wilayah pinggiran sepanjang kanal Molenvliet (kini Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk), Noordwijk (kini Jalan Juanda), Rijswijk (kini Jalan Veteran), sepanjang Gunung Sahari, serta Jacatraweg (kini Jalan Pangeran Jayakarta). Termasuk pula pasar-pasar di Tanah Abang dan Senen, yang merupakan pasar tertua di Jakarta.^[15]

Batavia berada di bawah kendali VOC hingga perusahaan tersebut bangkrut dan piagamnya berakhir pada tahun 1799.

Hindia Belanda (1800–1942)

Setelah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1800, Republik Batavia menasionalisasi utang dan asetnya, serta memperluas seluruh klaim teritorial VOC menjadi koloni penuh yang bernama Hindia Belanda. Batavia berkembang dari lokasi markas regional perusahaan menjadi ibu kota koloni. Kota ini secara bertahap meluas ke arah selatan.^[15]

Selama periode ini, gedung-gedung administrasi dipindahkan ke daerah yang saat itu dikenal sebagai Weltevreden, misalnya ke sebelah selatan Koningsplein, Waterlooplein, dan Rijswijk (Jalan Veteran). Kawasan tersebut, yang saat itu dikenal sebagai Weltevreden, mencakup Koningsplein, Rijswijk, Noordwijk, Tanah Abang, Kebon Sirih, dan Prapatan, menjadi distrik perumahan, hiburan, dan komersial yang populer bagi elit kolonial Eropa. Nama Weltevreden bertahan hingga tahun 1931 sebelum secara resmi dikenal sebagai Batavia Centrum (Batavia Pusat).^[15]

Periode ini juga menyaksikan pembangunan pasar Pasar Baru pada tahun 1820-an, penyelesaian pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1886, pengembangan kota taman Menteng dan Gondangdia pada tahun 1910-an, serta penggabungan Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) ke dalam Jakarta pada tahun 1935.^[15]

Pendudukan Jepang (1942–1945)

Pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Belanda secara resmi menyerah kepada pasukan pendudukan Jepang pada 9 Maret 1942, dan kekuasaan koloni dialihkan ke Jepang. Kota ini berganti nama menjadi Jakarta (secara resmi ジャカルタ特別市 Jakaruta tokubetsu-shi, Kotamadya Khusus Jakarta, sesuai dengan status khusus yang diberikan kepada kota tersebut).

Untuk memperkuat posisinya di Indonesia, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1942 sebagai bagian dari "Restorasi Sistem Administrasi Regional". UU ini membagi Jawa menjadi beberapa Syuu ("Karesidenan") yang masing-masing dipimpin oleh seorang Residen. Setiap Syuu dibagi menjadi beberapa Shi ("Kotamadya") yang dipimpin oleh seorang Wali Kota. Di bawah Shi terdapat beberapa distrik yang dipimpin oleh Wedana. Di bawah Wedana terdapat Asisten Wedana (Camat), yang pada gilirannya membawahi Lurah, yang kemudian bertanggung jawab atas Kepala Kampung.

Seorang schichoo (Wali Kota) memiliki kedudukan lebih tinggi dari semua pejabat tersebut, mengikuti undang-undang yang dibuat oleh Gunseikan ("Kepala Pemerintahan Militer Jepang"). Efek dari sistem ini adalah struktur "pemerintahan satu orang" tanpa dewan atau badan perwakilan. Schichoo pertama Jakarta adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa.^[16]

Situasi ekonomi dan kondisi fisik kota-kota di Indonesia memburuk selama masa pendudukan, termasuk Jakarta. Bangunan kolonial dan hotel yang indah diubah menjadi barak militer. Banyak bangunan dirusak karena logam sangat dibutuhkan untuk perang, dan banyak patung besi dari masa kolonial Belanda dibawa oleh pasukan Jepang. Di antara tengara kolonial yang hancur selama pendudukan Jepang adalah patung Jan Pieterszoon Coen di Waterlooplein.^{[butuh rujukan]}

Pada tahun 1943, pemerintahan militer Jepang sedikit merevisi administrasi Jakarta dengan menambahkan badan penasihat khusus. Badan ini terdiri dari dua belas pemimpin lokal Jawa yang dianggap setia kepada Jepang; di antara mereka adalah Suwiryo (yang menjadi wakil dari schichoo Jakarta) dan Dahlan Abdullah.^[16]

Catatan dan referensi

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar

1. Pictures and Map from 1733 (Homannische Erben, Nuernberg-Germany)