Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi (IUUcode: en is deprecated )

Penangkapan ikan secara berlebihan dipandang sebagai penyumbang terbesar degradasi ekosistem pesisir di seluruh dunia.^[7] Penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated memiliki andil dalam eksploitasi ikan secara tidak wajar dan merusak pemulihan populasi ikan dan ekosistem. IUUcode: en is deprecated selain dapat merusak lingkungan laut, juga merusak persaingan dan merugikan para pelaku yang beroperasi secara sah (legal). Penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan, terutama di negara-negara berkembang di mana masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya ikan untuk pangan dan pendapatan mereka.^[8][9] Penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated dapat terjadi di perairan dangkal atau perairan dalam di disudut-sudut lautan terpencil. Hal Ini menjadi masalah khusus di negara-negara di mana manajemen perikanannya kurang baik, atau sumber daya yang terbatas untuk menegakkan peraturan melalui alat-alat utama seperti pengendalian penambatan, pemeriksaan kapal dan patroli di lautan. IUUcode: en is deprecated merupakan ancaman utama bagi mata pencaharian, keamanan pangan dan kesehatan laut secara global.^[10]

Faktor pendorong penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated biasanya karena hasilnya yang lebih menguntungkan. Sebuah kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi biaya operasi dalam hal perizinan dan persyaratan lain yang menyertainya (misalnya pajak dan aturan tenaga kerja, penggunaan sistem pemantauan kapal dan dokumentasi yang benar). Pelaku IUUcode: en is deprecated juga dapat mengabaikan penjatahan (kuota).^[11] Selain itu penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated sering menargetkan spesies demersal bernilai tinggi (habitat di dasar laut) seperti ikan kod, salmon, trout, lobster dan udang. Karena spesies-spesies ini hanya dapat diperdagangkan dalam jumlah kecil, permintaan dan harganya tinggi, menjadikannya sebagai usaha yang menggiurkan bagi para nelayan IUUcode: en is deprecated .^[12] Penyebab lainnya adalah kurang efektifnya pemerintahan dan pemikiran jangka pendek serta kurangnya kepedulian pelaku ketika memutuskan untuk mengekploitasi sumber daya.^[7]

Sebagai pengimpor produk ikan terbesar di dunia, UE adalah pasar tujuan yang penting bagi operator IUUcode: en is deprecated . UE mengimpor banyak produk bernilai tinggi melalui mitra dagangnya di semua benua. Negara-negara anggota UE juga meminjamkan bendera mereka pada sebagian besar kapal yang menangkap ikan untuk pasar UE. Sehingga kebijakan-kebijakan UE dapat berdampak signifikan pada perdagangan ikan global.^[13]

Penunjukan pelabuhan

Hanya fasilitas pelabuhan yang ditunjuk oleh negara-negara UE yang terbuka untuk kapal dari negara-negara non-UE serta penambatan kapal dan pengalihan (transshipmentcode: en is deprecated ) produk perikanan antara kapal-kapal dari negara-negara non-UE dan kapal UE, hanya boleh dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk.^[16] Sebelum kapal mendaratkan tangkapannya, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.^[12]

Inspeksi pelabuhan

Negara UE di mana pelabuhan berada bertanggung jawab untuk memantau produk perikanan yang diimpor ke UE. Negara tersebut harus memastikan bahwa produk tersebut legal dan kapalnya mematuhi regulasi, yaitu memegang lisensi dan otorisasi yang sesuai, serta jumlah yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang ditambatkan atau yang dialihkan.^[16] Terhadap kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan UE dilakukan prosedur pemeriksaan:^[12]

• Lisensi penangkapan ikan, termasuk lisensi operasi kapal yang dikeluarkan oleh negara bendera dan informasi yang menunjukkan siapa yang berwenang mengoperasikan kapal tersebut.
• Izin penangkapan ikan. Berisi informasi terperinci mengenai aktivitas penangkapan yang diizinkan, termasuk jenis ikan, waktu, lokasi, dan jumlah.
• Sertifikat tangkapan. Berisi informasi tentang tangkapan yang ada di atas kapal, termasuk di mana dan kapan tangkapan dilakukan.
• Buku catatan dalam format elektronik. Pemilik kapal harus mencatat setiap hari kapan dan di mana ikan ditangkap, dan berapa jumlahnya.

Jika sebuah kapal tidak memiliki dokumen yang relevan, tidak akan diizinkan untuk mendaratkan tangkapannya dan harus menuju pelabuhan di luar UE. Izin untuk mendaratkan tangkapan juga ditolak jika ada perbedaan antara angka yang diberikan dalam sertifikat tangkapan dan entri harian dalam buku catatan. Dalam hal ini, lembaga pengendali perikanan memerlukan data pemantauan kapal. Perangkat elektronik atau "kotak biru" (blue boxcode: en is deprecated ), dipasang di kapal penangkap ikan dan merupakan bagian dari sistem pemantauan kapal berbasis satelit (VMScode: en is deprecated ).^[17]

Sertifikasi penangkapan

Sertifikasi penangkapan menjamin bahwa produk yang diimpor ke UE tidak berasal dari penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated . Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara tempat kapal penangkap ikan terdaftar (flag statecode: en is deprecated ). Sertifikat ini menyertai produk perikanan di seluruh rantai suplai sehingga memungkinkan pemeriksaan yang berkelanjutan.^[16]

Pendugaan IUU

Komisi Eropa akan mengidentifikasi kapal-kapal penangkap ikan untuk memutuskan mereka terlibat penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated atau tidak. Kemudian Komisi akan memberi tahu negara-negara bendera (negara-negara non-UE maupun UE) yang kapal penangkap ikannya telah diidentifikasi. Langkah Ini juga akan menghasilkan daftar kapal-kapal yang terlibat penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated . Prosedur ini untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap kapal-kapal dan negara yang bersangkutan.^[16]

Negara-negara non-UE yang non-kooperatif

Negara-negara non-UE dapat diidentifikasi sebagai negara yang non-kooperatif jika negara tersebut tidak melaksanakan perannya sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir atau negara pemasar dalam mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated .^[16]

Sanksi-sanki

Negara-negara UE diharuskan menerapkan sanksi-sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat mencegah terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan IUUcode: en is deprecated . Sanksi maksimum setidaknya 5 kali dari nilai produk perikanan yang diperoleh. Jika terjadi pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 tahun, negara-negara UE harus memberlakukan sanksi maksimal setidaknya 8 kali dari nilai produk perikanan yang telah diperoleh.^[16][18]

Skema sertifikasi penangkapan

Regulasi IUUcode: en is deprecated mengharuskan negara bendera yang mengekspor produk perikanannya ke UE agar memastikan asal-usul dan legalitas ikan tangkapan melalui sertifikat penangkapan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk agar negara tersebut mematuhi peraturan konservasi dan manajemen serta menaati aturan perikanan internasional. Sampai saat ini, lebih dari 90 negara ketiga telah memiliki instrumen hukum, prosedur khusus dan menerapkan struktur administratif yang tepat untuk menerapkan sertifikasi tangkapan pada kapal yang mengibarkan bendera mereka.^[19]

Skema pemberian kartu

Komponen kunci kedua Regulasi IUUcode: en is deprecated mengharuskan negara-negara pengekspor atau yang meminjamkan bendera mereka pada kapal yang memasok ke UE, bekerja sama dalam melawan penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated . Negara-negara dengan kebijakan yang kurang memadai untuk menjamin penangkapan ikan secara legal dapat diperingatkan secara formal (kartu kuning) agar dilakukan perbaikan. Jika mereka gagal memperbaikinya, maka ikan-ikan mereka dilarang masuk pasar UE (kartu merah). Jika mereka melakukan perbaikan yang diperlukan, mereka akan dihapus dari daftar (kartu hijau).^[20]

Mekanisme pemberian kartu dimulai dari Komisi Eropa yang mengidentifikasi atau menandai jika ada negara-negara non-UE yang gagal melaksanakan tugas mereka di bawah hukum internasional dalam mengambil kebijakan untuk melawan penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated . Komisi akan memulai perundingan dengan mereka, jika dialog tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka Komisi akan memberitahukan perihal risiko ditandai sebagai negara non-kooperatif. Pemberitahuan ini dikenal sebagai tahap "pra-identifikasi", atau "kartu kuning". Komisi kemudian akan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai agar negara non-UE dapat mengatasi masalah tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan.^[3]

Dalam kasus di mana negara yang ditandai sebelumnya gagal menyelesaikan masalah penangkapan ikan IUUcode: en is deprecated , Komisi akan menandainya sebagai negara non-kooperatif, dalam tahap "identifikasi", atau "kartu merah", kemudian mengusulkan kepada Dewan untuk memasukkan negara tersebut dalam "listing" atau daftar negara non-kooperatif. Ketika negara yang ditandai sebelumnya membuat kemajuan nyata dalam menyelesaikan masalah, Komisi melepas status pra-identifikasi atau mengusulkan kepada Dewan untuk menghapus negara tersebut dari daftar negara non-kooperatif, yaitu memberikan "kartu hijau".^[21]