Tahta Suci merupakan sebuah entitas dengan luas wilayah 0.44 km2 dan berpenduduk sekitar 1,000 jiwa yang telah lama menjadi subjek hukum internasional di samping negara, Palang Merah International, Organisasi Internasional dan lain-lain. Takhta Suci sering kali disalah artikan dengan Vatikan melalui penggunaan Metonimia atau ketika digunakan secara kolektif.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Tahta Suci (bahasa Latin: Sancta Sedes) merupakan sebuah entitas dengan luas wilayah 0.44 km2 dan berpenduduk sekitar 1,000 jiwa yang telah lama menjadi subjek hukum internasional di samping negara, Palang Merah International, Organisasi Internasional dan lain-lain.[1] Takhta Suci sering kali disalah artikan dengan Vatikan melalui penggunaan Metonimia atau ketika digunakan secara kolektif.
Berdirinya negara Vatikan tidak lepas dari perjanjian antara Italia dan Takhta Suci atau dikenal dengan Perjanjian Lateran (Lateran Treaty) pada 11 Februari 1929 mengenai pengembalian sebidang tanah kepada Takhta Suci sehingga keberadaannya mulai diakui sebagai entitas atas nama Vatikan. Merujuk pada Perjanjian Lateran, pada rtikel 3 tertulis; Italia mengakui 'kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan otoritas berdaulat dan yurisdiksi Takhta Suci atas Vatikan'[2]. Secara geografis, negara merdeka terkecil dan berdaulat di dunia ini terletak di dalam kota Roma dengan Paus Francis (Bishop of Rome) berperan sebagai pemimpin umat katholik dunia sejak tahun 2013.[1][3]
Takhta Suci bahkan memiliki representasi resmi di negara lain yang diwakilkan oleh utusan diplomat dimana 183 negara berdaulat termasuk Palestina dan Spanyol sebagai negara-negara pertama yang melakukan hubungan bilateral di abad ke-15. Takhta Suci juga mengadakan sejumlah kerja sama dengan berbagai institusi pemerintah maupun non pemerintah diantaranya PBB dengan posisi sebagai pengamat (UN observer) termasuk hubungan diplomatik dengan Uni Eropa yang dibuka secara resmi sejak 13 Desember 2007. Hubungan bilateral antara Takhta Suci dengan Uni Eropa kemudian terbentuk pada tahun 1970 bersamaan dengan berdirinya European Coal and Steel Community (ECSC) yang digagas oleh empat tokoh yakni Jean Monnet, Alcide de Gasperi, Robert Schuman dan Konrad Adenauer dimana berdirinya ECSC didasarkan pada inspirasi dari nilai-nilai Katolik yang mengkonstruksi pemikiran para tokoh.[4][5]
Takhta Suci berdiri dengan sistem teokrasi yang tidak memiliki sistem pasar bebas dan demokrasi sebagai salah satu syarat proses keanggotaan Uni Eropa (Enlargement of EU) yang terangkum dalam Kriteria Kopenhagen di Traktat Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht pasal 49 yang diadopsi pada tahun 1993. Untuk itu, ekonomi Takhta Suci lebih bersifat non komersial yang sebagian besar didapatkan dari sumbangan lembaga, keuskupan, individu serta investasi, misi diplomatik pendapatan real estate, penjualan koin, perangko, souvenir dan lain-lain.[6][7] Seiring terbukanya Takhta Suci dengan berbagai negara dan sejumlah institusi termasuk Uni Eropa kemudian memunculkan banyaknya polemik ketimpangan identitas Takhta Suci sebagai negara Katolik yang harus berbaur dengan masyarakat plural di mana para petinggi Takhta Suci harus menghadapi budaya sekulerisme.[8]
| Uni Eropa | Takhta Suci | |
| Populasi | 516,195,432 | 1,000 (2017) |
| Luas wilayah | 4,479,968 km2 | 0.44 km2 |
| Ibu kota | Brussels (Belgia) | Vatican City |
| Sistem pemerintahan | Supranasional (mengikat) dan intergovernmental (tidak mengikat) | Monarki Absolut dengan sistem Teokrasi |
| Badan legislatif | Dewan dan Komisi Uni Eropa | Komisi Keuskupan |
| Pemimpin | Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk; Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker | Paus Francis |
| Wakil pemimpin | Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Frans Timmermans | Sekretaris Negara Pietro Parolin |
| Bahasa resmi | Inggris 38%, Jerman 16% | Italia, Latin, Prancis, dan lain-lain |
| Agama dan kepercayaan | Katolik Roma 48%, Protestan 12%, Ortodok 8%, Kristen 4%, Islam 2%, lainnya 1% (termasuk Yahudi, Sikh, Buddha, Hindu), Atheis 7%, Agnostik 16%, tidak spesifik 2% | Katolik Roma |
| PDB | $16.52 triliun (2017) | (tidak tercantum) |
| Pertumbuhan PDB | 1.9% (2017) | (tidak tercantum) |
| PDB per kapita | $39,200 (2017) | (tidak tercantum) |
| Pertumbuhan produksi industri | 1.8% (2017) | (tidak tercantum) |
| Tenaga kerja | 234.7 juta | 4,822 (2016) |
| Angka Pengangguran | 9.4% (2016) | (tidak tercantum) |
| Angka kemiskinan | 9.8% | (tidak tercantum) |
| Nilai ekspor | $1.9 triliun (2016) | (tidak tercantum) |
| Nilai impor | $1.727 triliun (2016) | (tidak tercantum) |
| Utang luar negeri | $13.05 triliun (31 Desember 2016) | (tidak tercantum) |
Takhta Suci bukan merupakan anggota Uni Eropa namun hubungan diplomatik kedua entitas tersebut telah ada sejak tahun 1970 melalui diplomasi Nuncio yang sempat terhenti dan hanya terhubung melalui perwakilan Uni Eropa di Roma. Pada Juni 2006, Luis Ritto, kepala delegasi pertama di Uni Eropa berkunjung untuk menerima akreditasi oleh Takhta Suci setelah sebelumnya pada 5 Mei 2006, Presiden Komisi Eropa, Josè Manuel Barosso mengunjungi Paus Benediktus XVI untuk memperoleh akreditasi tersebut di samping pengutaraan untuk membangun mitra dalam hubungan diplomatik.
Pada 6 Februari 2012, melalui diplomat Laurence Argimon-Pistre, Uni Eropa resmi menempatkan utusannya di Vatikan setelah pertemuan berulang kalinya dengan Paus Benediktus XVI serta telah mengatur sejumlah kerangka kerja sama dan dialog baik itu kelanjutan maupun sesuatu yang baru.[3]
Takhta Suci terikat perjanjian dengan Italia pada tahun 1930 terkait aturan bea cukai dan pajak di mana arus ekspor Vatikan ke negara tersebut tidak dikenai tarif. Pada tahun 2000, Dewan Menteri Uni Eropa di Italia (EU Council of Ministers) merundingkan perjanjian keuangan baru terkait Euro dengan Takhta Suci dan telah disepakati pada waktu yang sama. Perjanjian tersebut terkait pembatasan pencetakan mata uang Euro oleh Takhta Suci dari €670.000 menjadi €1 juta pada tahun 2004 dengan kelonggaran tambahan sebesar €300.000 setiap tahun pada acara-acara khusus seperti hari kemerdekaan, hari kepausan dan lain-lain.[3]
Hubungan Takhta Suci dan Uni Eropa lebih fokus pada dialog antar agama serta isu politik internasional termasuk di dalamnya masalah pengungsi, konflik Palestina-Israel, ketegangan di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, isu lingkungan, kemiskinan dan kelaparan.[3] Terkait konflik Palestina-Israel, Takhta Suci secara resmi mengakui Palestina sebagai negara secara de facto sejak tahun 2012 yang merupakan tahun di mana Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara non anggota sebagai pengamat. Selain Takhta Suci dan Swedia yang menjadi negara pertama yang mengakui Negara Palestina, secara keseluruhan Uni Eropa tidak mengakui adanya negara Palestina melainkan hanya dukungan negosiasi Palestina-Israel bukan melalui proses unilateral. Namun kedua entitas sepakat untuk meredakan konflik berkepanjangan melalui jalan damai dan solusi dua negara (two-state solution).[12]
Takhta Suci sebagai pusat persatuan gereja Katolik Uni Eropa memiliki sebuah lembaga The Catholic Church in The European Union atau dikenal dengan nama COMECE. Sekretaris COMECE ini juga menjadi salah satu penggerak hak-hak para migran, pengungsi, dan masyarakat transnasional lain untuk dapat berbaur dengan nilai-nilai Uni Eropa dan ajaran Kristen di mana misi ini disokong oleh Working Group on Migration and Asylum.[13] Nilai-nilai politik yang mulai didasarkan pada pluralisme dan sekulerisme telah mendorong Takhta Suci untuk turut bertindak dalam menangani krisis Eropa terkait masalah pengungsi atas dasar HAM di tengah sentimen anti-migran yang bermunculan di negara-negara anggota Uni Eropa seiring dengan merebaknya aksi teror di Eropa oleh sebagian besar pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.[8][14]
Terlepas dari banyaknya sentimen anti-migran, Takhta Suci melalui Paus Francis menuturkan bahwasanya ‘menjadi seorang migran bukanlah tindakan kriminal’ yang disampaikan di hadapan Kanselir Jerman, Angela Markel selaku tokoh sentral Uni Eropa yang menangani krisis pengungsi terbesar sejak tahun 1945 termasuk pesannya untuk Dewan, Parlemen, Komisi dan Bank Sentral Eropa dengan menyinggung masalah kemanusiaan, demokrasi dan kebebasan.[15]
Pada tahun 2016, Duta Besar Polandia, Jan Tombinski ditunjuk sebagai delegasi Uni Eropa untuk Takhta Suci setelah memperoleh Letters of Credence di mana kerangka dialog pada tahun itu akan difokuskan mengenai keterkaitan antara institusi politik dan agama seperti moratorium hukuman mati, resolusi konflik bersenjata, imigrasi, pembangunan di negara-negara Afrika dan lain-lain sebagaimana pernyataan Tombinski bahwasannya Uni Eropa yang merupakan entitas dengan multi agama dan eklesi ingin mengambil bagian dalam dialog antar agama.
Terkait dialog mengenai hukuman mati baik Takhta Suci maupun Uni Eropa menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak fundamental setiap manusia. Mengenai resolusi konflik bersenjata, kedua entitas menegaskan perlunya pencegahan konflik untuk mewujudkan perdamaian yang diatur dalam undang-undang internasional. Sementara dialog antara delegasi Uni Eropa, Presiden Komisi Keadilan dan Perdamaian serta Sekretaris Negara Takhta Suci juga menyinggung konflik berkelanjutan di Venezuela, Republik Afrika Tengah serta Sudan dan Sudan Selatan.
Masalah imigrasi juga masih menjadi pembicaraan hangat terkait konflik di negara-negara Afrika dan Asia yang mendorong perpindahan manusia terbesar sejak Perang Dunia II ke Eropa serta adanya isu perubahan iklim yang memunculkan pengungsi akibat pemanasan global (global warming refugee) yang mengkaitkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam dengan perilaku seluruh umat manusia.[16]
