Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Dewan Dayak Besar (1946–1949) adalah sebuah dewan yang dibentuk oleh Belanda sebagai pemerintah wilayah Daerah Dayak Besar yang dikelola oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Anggota Dewan Dayak Besar sebanyak 20 orang dan umumnya berasal dari kelas birokrat yang disebut demang oleh suku Dayak. Dewan Dayak Besar dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1949 setelah perwakilannya memilih beralih mendukung Republik Indonesia dalam pembentukan negara kesatuan setelah dibujuk oleh Hasan Basry. Mantan anggota Dewan Dayak Besar ada yang mengikuti Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dan menjadi anggota parlemen di Indonesia.
Pada tahun 1946, Tentara Kerajaan Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan atas wilayah Dayak Besar selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.[1] Dewan Dayak Besar didirikan pada tanggal 7 Desember 1946 melalui penerbitan Staatsblad Nomor 134 Tahun 1946.[2] Pembentukan Dewan Dayak Besar dilakukan di Kota Banjarmasin.[1]
Peran Dewan Dayak Besar sebagai pemimpin atas wilayah Daerah Dayak Besar yang dihuni oleh kelompok etnik yang bersifat homogen yaitu suku Dayak.[3] Wilayah Dayak Besar yang dikelola oleh Dewan Dayak Besar mencakup seluruh wilayah Afdeling Kapuas-Barito tetapi tidak termasuk Swapraja Kotawaringin. Dewan Dayak Besar juga memerintah di Onderafdeling Dusun Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari Afdeling Hulu Sungai dan kemudian digabungkan dalam Daerah Dayak Besar.[1]
Dewan Dayak Besar merupakan badan legislatif yang anggotanya ditentukan melalui pemilihan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Jumlah anggota Dewan Dayak Besar pada pemilihan yang pertama kali sebanyak 20 anggota. Pengurusan Dewan Dayak Desar dilakukan oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan sebuah badan pengurus harian yang terdiri dari 4 orang. Dari hasil pemilihan, Mochran bin Hadji Ali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Dayak Besar dengan wakil ketua yaitu Helmuth Kunom. Sekretaris untuk Dewan Dayak Besar bernama J. M. Roosenschoen yang berasal dari Kantor Residen Borneo Selatan. Semetara itu, anggota badan pengurus harian untuk Dewan Dayak Besar yaitu Markasi, Barthelman Koetin, Adenan Matarip, dan E. D. Toendang.[1]
Pada bulan Desember 1948, diadakan pemilihan anggota Dewan Dayak Besar. Hasilnya terpilih sebanyak 19 orang anggota yang hampir seluruhnya tidak berasal dari partai politik yang mendukung Indonesia menjadi negara kesatuan. Satu-satunya partai politik yang mendukung pembentukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan dan memiliki anggota di dalam Dewan Dayak Besar ialah Partai Serikat Kerakyatan Indonesia. Namun Partai Serikat Kerakyatan Indonesia hanya memiliki sedikit pengaruh organisasi di wilayah selatan Pulau Kalimantan. Hampir semua anggota Dewan Dayak Besar yang terpilih pada bulan Desember 1948 merupakan anggota keluarga dari kelas birokrat lokal suku Dayak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda yaitu demang.[4]
Pada bulan Mei 1949, A. G. Deelman selaku Residen Belanda yang membawahi Daerah Dayak Besar dan Daerah Banjar mengirimkan masing-masing satu anggota dari kedua dewan yang sedang berada di Kota Banjarmasin menuju ke Kota Jakarta Pusat. Perwakilan dari Daerah Dayak Besar ialah Mochran, sedangkan perwaklian dari Daerah Banjar ialah Mohammad Hanafiah. Perjalanan ini bertujuan untuk menyampaikan argumentasi pihak Belanda yang dapat membuat Pemerintah Republik Indonesia menghentikan dukungan terhadap gerilya suku Dayak muslim terhadap Belanda yang dipimpin oleh Hasan Basry di Daerah Dayak Besar. Namun Pemerintah Republik Indonesia menolak penghentian dukungan kepada Hasan Basry.[5]
Pada bulan Agustus 1949, Hasan Basry mengundang Mochran dan Hanafiah untuk menghadiri Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta. Mochran dan Hanafiah setuju dan akhirnya mengubah dukungan dari memihak Belanda menjadi memihak Republik Indonesia.[5] Pada tanggal 17 Agustus 1949, Hasan Basry menyatakan bahwa Dewan Dayak Besar dan Dewan Banjar secara bersamaan digabungkan dalam Dewan Nasional Republik Indonesia Serikat yang kemudian mengambil alih pemerintahan di Daerah Dayak Besar dan Daerah Banjar. Pemerintahan resmi atas Daerah Dayak Besar dan Daerah Banjar oleh Republik Indonesia dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan federal Republik Indonesia atas kedua wilayah tersebut.[5] Daerah Dayak Besar kemudian menjadi salah satu daerah otonom di Republik Indonesia Serikat yang pembentukannya secara resmi dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat.[6]
Pada bulan Maret 1950, Dewan Dayak Besar menyatakan persetujuan untuk bergabung menjafi bagian dari Republik Indonesia dan laporan pernyataannya disampaikan oleh George Obus dalam forum sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Pernyataan persetujuan kemudian disampaikan ke Parlemen Republik Indonesia Serikat di Jakarta dan Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat juga menyetujuinya. Pada tanggal 4 April 1950, Derah Dayak Besar yang masih dikelola oleh Dewan Dayak Besar sepenuhnya dihapuskan dan kemudian digabungkan dalam pemerintahan Republik Indonesia.[7]
Mantan anggota Dewan Dayak Besar ada yang mengikuti Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dan menjadi anggota parlemen di Indonesia, yaitu Mahir Mahar dan Mochran bin Hadji Ali. Mahir Mahar menjadi anggota Parlemen Indonesia mewakili Partai Kristen Indonesia. Sedangkan Mochran bin Hadji Ali menjadi anggota Parlemen Indonesia mewakili Partai Indonesia Raya.[8]
