Berikut adalah daftar kebijakan, program, dan proyek yang dicetuskan, diumumkan, dan dilaksanakan selama kepemerintahan Prabowo Subianto baik oleh Prabowo Subianto, tingkatan kementrian, ataupun di bawahnya baik yang sedang berlangsung maupun sedang direncanakan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar kebijakan, program, dan proyek yang dicetuskan, diumumkan, dan dilaksanakan selama kepemerintahan Prabowo Subianto baik oleh Prabowo Subianto, tingkatan kementrian, ataupun di bawahnya baik yang sedang berlangsung maupun sedang direncanakan.
Daftar ini tidak mencakup program-program warisan dari periode kepemerintahan sebelumnya yang kurang relevan dengan masa kepemerintahan Prabowo Sibianto.
Program 3 juta Rumah per Tahun merupakan program yang diresmikan pada Agustus 2025 oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk membangun dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.[1]
Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah program yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, skrining diabetes, jantung, kanker, fungsi ginjal, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan indera khusus saat hari ulang tahun.
Cetak sawah adalah program yang dicetuskan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelang transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto tepatnya pada 13 September 2024, di Kalimantan Timur. Program Cetak sawah merupakan program yang bertujuan untuk mengekstensifikasi dan mengolah tanah atau lahan yang tidak produktif menjadi sawah demi menuju swasembada pangan nasional. Program cetak sawah dianggap terlalu berfokus pada beras dan mengesampingkan sumber bahan-bahan pokok di Indonesia yang beragam.[2]
Danantara adalah program yang dibentuk pada 24 Februari 2025 oleh Pemerintah berupa badan pengelolaan dana investasi pemerintah yang secara langsung yang berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara dinilai bermasalah karena menghadapi isu-isu seperti Isu utama meliputi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN, risiko korupsi dan transparansi, potensi menjadi beban fiskal baru, serta keraguan atas independensi pengelolaan aset BUMN.[3]
Pemerintah Indonesia menerapkan efisiensi anggaran sejak tahun 2025 melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, menargetkan penghematan hingga Rp750 triliun dari APBN/APBD. Fokus utamanya adalah memangkas belanja operasional, seperti perjalanan dinas (50%) dan ATK (hingga 90%), guna mendanai program prioritas. Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik seperti perpustakaan nasional, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.[4]
Gerakan Indonesia ASRI (singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah) adalah gerakan yang dicetuskan Prabowo pada 2 Februari 2026, yang bertujuan mengajak warga Indonesia dalam ikut serta menyelenggarakan keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.[5]
Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa Jakarta) adalah megaproyek pembangunan tembok raksasa utama sepanjang 500-700 km dari Banten hingga Gresik untuk melindungi kawasan industri dan 20 juta penduduk dari banjir rob dan penurunan muka tanah. Proyek ini dilaksanakan sejak 2014 dan diproyeksikan rampung pada 2027. Pada periode Prabowo Subianto, megaproyek ini didesak untuk dipercepat penyelesaiannya dengan sumber dana dari kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) dengan investor dari Tiongkok, Belanda, dan Jepang.
Indonesia Game Rating System merupakan program yang diluncurkan pada 12 Oktober 2026 oleh Komdigi berupa sistem klasifikasi konten permainan video berdasarkan kategori konten dan usia pengguna. Program ini dinilai kontroversial karena mengklasifikasikan permainan video secara keliru, seperti melabeli permainan video yang kurang ramah anak menjadi ramah anak.[7][8]
Internet Rakyat (IRA) adalah program pemerintah berupa penyediaan layanan WiFi berbasis 5G Fixed Wireless Access (FWA) dengan harga terjangkau dan cakupan yang mencapai ke daerah pelosok. Program ini merupakan isiatif yang dijalankan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge) bekerja sama dengan PT OREX SAI Indonesia, perusahaan patungan antara NTT Docomo dan NEC Corporation.[9]
Kampung Nelayan Merah Putih adalah program yang dicetuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berupa pembangunan infrastruktur pesisir, pengelolaan alat produksi perikanan, dan pemberdayaan ekonomi maritim melalui koperasi desa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.[10]
Koperasi Merah Putih secara resmi diluncurkan dan mulai dilaksanakan pada 21 Juli 2025 yang dinisiasi BAPPENAS dan Prabowo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Permodalan koperasi ini mencapai Rp. 5 miliar per desa dengan subbisnis yang meliputi klinik desa, bengkel, gerai obat, unit usaha simpan pinjam, gerai sembako, produk pertanian, dan fasilitas penyimpanan dingin. Program ini dinilai bermasalah karena dalam beberapa kasus terbukti memangkas 50-70% dana operasional desa sehingga menghambat pembangunan desa. Koperasi Merah Putih juga dinilai kurang berkelanjutan dan kurang dilirik masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan rentan penyalahgunaan simpan pinjam.[11][12]
Atraksi menunggangi gajah untuk keperluan komersial maupun non-komersial di lembaga konservasi telah resmi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Larangan ini diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan sejak pertengahan Desember 2025.[13]
Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui. Program ini dinilai kontroversial karena mengalihkan anggaran negara untuk hal yang dinilai kurang darurat, rawan korupsi, dan banyak penerima program ini mengalami keracunan massal.[14][15]
Penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan proyek Pemerintah Indonesia untuk memperbarui naskah sejarah Indonesia yang ada dan beredar di masyarakat saat ini. Proyek ini dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dan diketuai oleh Susanto Zuhdi, guru besar Sejarah maritim dari Universitas Indonesia. Secara keseluruhan, program ini menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 9 miliar dan melibatkan setidaknya 100 sejarawan.[17][18]
Proyek yang dirampungkan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 ini dinilai bermasalah karena menghapus peristiwa-peristiwa penting seperti Tragedi Rumoh Geudong, Penculikan Aktivis, Tragedi Trisakti, Penembakan Misterius, Peristiwa Simpang KKA Aceh, dan lain-lain.
Pada 1 Februari 2025 atas gagasan Menteri Sumber Daya Alam dan Manusia Bahlil Lahadalia, pengecer dan warung resmi dilarang menjual gas 3kg bersubsidi dan warga wajib membelinya melalui subpangkalan gas Pertamina secara langsung. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran terutama untuk rumah tangga, usaha mikro, petani kecil, dan nelayan kecil. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena menyulitkan aksesibilitas gas 3kg bersubsidi kepada masyarakat. Namun baru beberapa ninggu berlangsung, kebijakan ini langsung dicabut oleh Prabowo karena ditentang oleh masyarakat.[19]
Program Magang Bergaji merupakan program yang diresmikan pada 17 Oktober 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bertujuan untuk menyediakan pemagangan kerja multisektor dengan manfaat penerimaan gaji sesuai standar daerah dan JKM.[20]
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 pada 5 November 2024, yang memutihkan utang macet bagi UMKM, pekebun, petani, peternak, nelayan, dan pekerja kreatif di bank BUMN. Kebijakan ini menyasar sekitar 1 juta pelaku usaha dengan utang maksimal Rp500 juta (badan usaha) dan Rp300 juta (perorangan).[21]
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis SD-SMA yang diluncurkan pada 27 Maret 2025 berupa pembangunan dan pembinaan sekolah asrama khusus yang ditujukan eksklusif untuk masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Prioritas diberikan kepada siswa yang berisiko putus sekolah dengan persyaratan utama minat belajar tinggi dan bukan prestasi akademik, berbeda dengan program SMA Unggul Garuda yang mengutamakan siswa berprestasi dan bernilai tinggi. Program ini dianggap bermasalah karena tidak inklusif, dan militeristik. Selain itu, gaji guru yang ditetapkan di Sekolah Rakyat sangatlah tinggi dibanding dengan guru-guru sekolah konvensional sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang kentara.[22]
SMA Unggul Garuda atau Sekolah Garuda adalah program pendidikan gratis yang diluncurkan pada 27 November 2025 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berupa Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan sistem asrama, yang berfokus pada pemerataan pendidikan gratis dan penyaluran beasiswa bagi para siswa yang berprestasi dan ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau universitas. SMA Unggul Garuda direncanakan dibangun sebanyak 100 titik, tetapi sampai saat ini hanya rampung sebanyak 16 titik dengan 12 titik di antaranya dikategorikan sebagai Sekolah Garuda Transformasi, dan 4 titik sisanya dikategorikan sebagai Sekolah Garuda Baru. Sekolah Garuda Transformasi merupakan program penguatan dan pemberdayaan pada lembaga atau sekolah yang sudah sedia ada, sedangkan Sekolah Garuda Baru adalah program pembangunan sekolah garuda dari nol.[23]
Swasembada pangan adalah program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sumber pangan nasional dengan mengekstensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Indonesia. Meski swasembada pangan nasional adalah program yang dicetuskan sejak dahulu, terdapat beberapa hal baru dalam swasembada pangan dalam era Prabowo Subianto.
Program Waste to Energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi (Listrik) merupakan program yang dicetuskan Prabowo sejak 2025 berupa pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) merata yang bertujuan mengurangi beban tempat pembuangan sampah dan menghasilkan energi alternatif selain sumber fosil. Untuk mendukung dan mempercepat realisasi program ini, Danantara sebagai penyalur dana utama membentuk anak usaha baru bernama PT. Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) sebagai koordinator utama dalam pembangunan 34 proyek PLTSA di sejumlah titik di Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta dan Bandung dengan estimasi Rp.2,5 triliun sampai Rp.2,8 triliun per proyek.[24]
Proyek ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto atas arahan langsung dari Prabowo pada 14 Januari 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor industri garmen dan tekstil Indonesia dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berfokus pada sektor tekstil. Proyek ini diberikan modal dari Danantara Indonesia senilai USD 6 miliar atau setara Rp 101 triliun.[25]
Kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah adalah kebijakan yang diusulkan Prabowo pada 11 Maret 2026 atas respon krisis energi dan sumber daya alam global. Selain itu, Prabowo juga melarang warga Indonesia untuk mengunakan mobil pribadi jika hanya ditumpangi satu orang.
Gerakan ini diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 1 April 2026 yang bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal dan berkunjung ke destinasi wisata lokal yang ada di Nusantara. Untuk mendorong gerakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meluncurkan dan mendistribusikan Kartu Ayo Berwisata seharga Rp50.000 yang memberikan akses gratis ke seluruh destinasi wisata milik pemerintah selama satu tahun.[26]
Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) adalah gerakan yang dicetuskan oleh Ustaz Adi Hidayat dan diluncurkan resmi oleh Prabowo pada 23 April 2025 di Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Gerakan ini berfokus pada menanam pangan mandiri, riset pupuk khusus, dan inovasi lahan untuk mencapai swasembada pangan nasional.[27]
Pada 26 Agustus 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia sempat mencanangkan pembelian Gas 3KG menggunakan Kartu Tanda Penduduk pada 2026 dengan batasan kuota satu unit per hari.[28]
Nutri-level adalah program yang diluncurkan pada 14 April 2026 oleh BPOM dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berupa pencantuman label klasifikasi nutrisi pada makanan dan minuman kemasan. Label ini terdiri dari empat golongan bersimbol huruf dan berwarna, dengan penilaian nutrisi yang didasarkan pada jumlah gula, garam, dan lemak (GGL). Golongan A dengan warna hijau adalah klasifikasi nutrisi paling sehat, dan semakin ke kanan terus ke golongan D berwarna merah adalah klasifikasi nutrisi yang paling tak sehat.[29]
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Transisi Energi pada 5 Maret 2026, dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mempercepat konversi 120 juta motor BBM ke listrik dan konversi PLTD ke PLTS dalam 3-4 tahun. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi subsidi BBM dan impor LPG, serta membangun 100 GW PLTS guna mengamankan pasokan energi domestik. Meski sudah dibentuk, pelaksanaan dan sistematika dari satuan tugas ini belum juga terealisasi sampai saat ini.
Pada 11 April 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan skema pembelian tiket haji dengan cara "siapa cepat dia dapat" atau berebut. Dahnil Anzar berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kuota haji diisi oleh jemaah yang benar-benar siap secara istitha’ah pada tahun berjalan.[30]
