Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan Ketua Mahkamah Agung adalah lima tahun.

Pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung
Diperbarui 22 Februari 2026

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung.[1] Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.[2] Masa jabatan Ketua Mahkamah Agung adalah lima tahun.[3]

Daftar

Berikut adalah daftar pejabat yang pernah menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia:

No Foto Ketua Mulai menjabat Selesai menjabat Jabatan sebelumnya Ket.
1 Kusumah Atmadja 19 Agustus 1945 11 Agustus 1952
  • anggota BPUPKI
  • Ketua Pengadilan Negeri Semarang
[Ket. 1]
[Ket. 2]
2 Wirjono Prodjodikoro 13 Oktober 1952 21 Juni 1966 Hakim Agung [Ket. 3]
3 Soerjadi 21 Juni 1966 17 Februari 1968 Ketua PN Semarang [5]
4 Soebekti 17 Februari 1968 22 Januari 1974 Wakil Ketua Mahkamah Agung [5][6]
5 Oemar Seno Adji 22 Januari 1974 9 Februari 1981 Menteri Kehakiman [7]
6 Mudjono 9 Februari 1981 14 April 1984 Menteri Kehakiman [Ket. 2]
7 Ali Said 14 April 1984 1 Juli 1992 Menteri Kehakiman  
8 Purwoto Gandasubrata 12 Agustus 1992 31 Oktober 1994 Wakil Ketua Mahkamah Agung [8]
9 Soerjono 1 November 1994 1 November 1996 Hakim Agung  
10 Sarwata 1 November 1996 1 Agustus 2000 Hakim Agung  
Plh. Th. Ketut Suraputra 1 Agustus 2000 13 Desember 2000 Wakil Ketua Mahkamah Agung [Ket. 4]
[9][10]
Plt. Taufiq 21 Desember 2000 18 Mei 2001 Wakil Ketua Mahkamah Agung [Ket. 4]
[9]
11 Bagir Manan 18 Mei 2001 31 Oktober 2008
  • Rektor Universitas Islam Bandung
  • Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Plt. Harifin A. Tumpa 1 November 2008 15 Januari 2009 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial [Ket. 5]
12 15 Januari 2009 1 Maret 2012 Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung
13 Muhammad Hatta Ali 1 Maret 2012 30 April 2020
  • Juru Bicara Mahkamah Agung
  • Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung
14 Muhammad Syarifuddin 30 April 2020 22 Oktober 2024 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial [11]
15 Sunarto 22 Oktober 2024 petahana Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial [12]

Keterangan

  1. ↑ Kusumah Atmadja merangkap anggota Mahkamah Arbitrasi Uni Indonesia-Belanda (1950–1952)[4]
  2. 1 2 Wafat pada saat menjabat
  3. ↑ Wirjono Prodjodikoro merangkap Menteri Kehakiman (1963 & 1966) serta Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri (1963)
  4. 1 2 Merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung
  5. ↑ Merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial

Referensi

  1. ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 30 Desember 1985. Diakses tanggal 20 Februari 2026.
  2. ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 12 Januari 2009. Diakses tanggal 20 Februari 2026.
  3. ↑ "Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 15 Januari 2004. Diakses tanggal 20 Februari 2026.
  4. ↑ "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 171 Tahun 1950 Pengangkatan Mr. Dr. Kusumah Atmadja Menjadi Anggota Mahkamah Arbitrase Uni". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 27 April 1950. Diakses tanggal 21 Februari 2026.
  5. 1 2 "Perpres, Keppres, Inpres (1947–1992)" (PDF). Pemerintah Kabupaten Lebong. Diakses tanggal 22 Februari 2025.
  6. ↑ Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1968
  7. ↑ "Presiden Soeharto Melantik Ketua dan Wakil Ketua MA". Soeharto.co. 22 Januari 1974. Diakses tanggal 21 Februari 2026.
  8. ↑ "Presiden Soeharto Menghadiri Pengangkatan Sumpah Ketua MA". Soeharto.co. 12 Agustus 1992. Diakses tanggal 21 Februari 2026.
  9. 1 2 Ibnu Sina Chandranegara (Desember 2019). "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition". Constitutional Review (dalam bahasa Inggris). 2 (2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 21 Februari 2026.
  10. ↑ https://www.liputan6.com/news/read/5070/pelaksana-harian-ma-pensiun
  11. ↑ "Presiden Jokowi Lantik Muhammad Syafruddin Jadi Ketua MA di Istana Negara". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 30 April 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2026.
  12. ↑ "Presiden Prabowo Ambil Sumpah Ketua MA Sunarto". detikNews. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 21 Februari 2026.

Lihat pula

  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia


  • l
  • b
  • s
Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pimpinan
  • Ketua (daftar)
  • Wakil Ketua (daftar)
  • Ketua Kamar (daftar)
Logo Resmi MA RI
Hakim Anggota
  • Hakim Agung (daftar)
  • Hakim Ad Hoc
Kepaniteraan
  • Panitera
  • Panitera Muda
  • Panitera Muda Kamar
  • Panitera Pengganti
Sekretariat
Direktorat Jenderal
  • Badan Peradilan Umum
  • Badan Peradilan Agama
  • Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Badan
  • Pegawasan
  • Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
  • Urusan Administrasi
Pengadilan Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi • Pengadilan Tinggi Agama • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer Utama • Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Negeri • Pengadilan Agama • Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer • Pengadilan Militer Tinggi
Putusan
  • Yurisprudensi
  • Daftar putusan penting (landmark decisions)

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Daftar
  2. Keterangan
  3. Referensi
  4. Lihat pula

Artikel Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

konstitusi Republik Indonesia

Lembaga Kenegaraan Republik Indonesia

artikel daftar Wikimedia

Lembaga Tinggi Negara

institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026