Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini sejak 2025, telah mengagaskan beberapa rencana dan ide untuk menjelang dan sejak pelantikannya yang kedua yang akan memperluas pengaruh dan wilayah politik Amerika Serikat. Dalam pidato pelantikannya yang kedua, Trump secara langsung menyinggung potensi perluasan wilayah Amerika Serikat dan menjadi presiden pertama yang menggunakan kata Takdir Nyata dalam pidato pelantikannya. Amerika terakhir kali mengekspansi wilayah kekuasaannya pada tahun 1947, dengan menambahkan Kepulauan Marshall, Kepulauan Caroline dan Kepulauan Mariana.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Amerika Serikat Raya | |
|---|---|
| United States | |
.svg) Bendera  Lambang | |
.svg) |
.svg)
| ||
|---|---|---|
Kampanye presiden Kontroversi Rusia Bisnis dan pribadi
 |
||
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini sejak 2025, telah mengagaskan beberapa rencana dan ide untuk menjelang dan sejak pelantikannya yang kedua yang akan memperluas pengaruh dan wilayah politik Amerika Serikat.[1] Dalam pidato pelantikannya yang kedua, Trump secara langsung menyinggung potensi perluasan wilayah Amerika Serikat dan menjadi presiden pertama yang menggunakan kata Takdir Nyata dalam pidato pelantikannya.[2][3] Amerika terakhir kali mengekspansi wilayah kekuasaannya pada tahun 1947, dengan menambahkan Kepulauan Marshall, Kepulauan Caroline dan Kepulauan Mariana.
Sejak Trump dilantik, ia kerap menyatakan bahwa ia akan menaklukkan Kanada, Greenland dan Terusan Panama. Ia juga kadang menambahkan Meksiko dan bahkan pernah menyatakan ingin merebut Jalur Gaza. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk menginvasi Venezuela dan juga mendikte arah politik Gereja Katolik Roma. Trump menilai gagasannya untuk menyelimuti seluruh benua Amerika dibawah pengaruh Amerika Serikat adalah bentuk kebangkitan Doktrin Monroe.[4][5]
Menurut survei dari YouGov pada Februari 2025, hanya 4% mendukung gagasan ini jika harus menggunakan kekuatan militer, 33% mendukung gagasan ini jika menggunakan pengaruh ekonomi, dan 48% menolak gagasan itu.[6]
Sebelum menjabat untuk kedua kalinya, Trump telah mengindikasikan niatnya untuk menerapkan tarif yang besar terhadap Kanada, serta menyatakan pada tanggal 7 Januari bahwa ambisinya adalah menggunakan "kekuatan ekonomi" untuk memaksa Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Sejak menjabat, Trump terus mengancam Kanada dengan tarif yang luas.
Proposal untuk aneksasi Kanada dan menjadikan Kanada sebagai wilayah Amerika Serikat sudah bermula sejak Revolusi Amerika Serikat. Namun, untuk kali ini Donald Trump awalnya ingin memberlakukan tarif sebesar 25% terhadap seluruh produk buatan Kanada sebagai ancaman agar pemerintahan Kanada menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba seperti yang dicurigai Trump di Perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada.[7] Kanada membalas dengan mengancam akan melakukan tarif balasan dan menghentikan pasokan listrik menuju Amerika Serikat bagian Utara.[8] Trump menanggapi ancaman itu dengan meledek Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, memanggilnya "Gubernur dari Negara Bagian Kanada yang agung" dan menawarkan agar Kanada bergabung ke Amerika Serikat.[9]
Pada tanggal 3 Desember, Sebagai tanggapan terhadap seseorang yang menyatakan bahwa Kanada akan terlalu liberal, Trump menyarankan agar Kanada akan bergabung dengan Uni sebagai dua negara bagian, satu lebih konservatif, satu lebih liberal.[10] Dalam konfigurasi ini, Kanada direncanakan untuk dianeksasi ke Amerika Serikat tidak dengan konfigurasi sekarang yang memiliki sepuluh provinsi dan tiga wilayah,[11] tetapi malah menduduki setidaknya dua posisi baru dalam struktur federal AS, menjadi negara bagian ke-51 dan ke-52. Dengan nada humor yang sama, Senator Vermont Bernie Sanders yang independen namun berhaluan kiri menyatakan ia akan mendukung proposal Trump untuk menguasai Kanada sebagai negara bagian asalkan kebijakan kesehatan Kanada disimpan dan ditiru oleh Amerika Serikat.[12]
Pada tanggal 7 Januari 2025, saat konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok Kanada, melainkan menganjurkan "kekuatan ekonomi" untuk menekan Kanada agar bergabung. Dia berargumentasi bahwa penggabungan akan meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi pengeluaran AS untuk perlindungan perbatasan.[13] Trump kemudian mengunggah gambar di Truth Social dengan bendera AS terpampang di seluruh wilayah AS dan Kanada dengan teks yang merujuk pada lagu kebangsaan Kanada.[14] Pada saat yang sama, Jesse Watters, seorang pembawa berita dari Fox News Channel menyatakan dalam siarannya keinginan untuk melakukan invasi militer ke Kanada dengan mengatakan bahwa hal itu akan "memuaskan dahaga imperialisnya".[15] Dia juga menyatakan bahwa warga Kanada harus menganggap pengambilalihan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah kehormatan.[16][17][18][19]
Berbicara di Davos dalam acara Forum Ekonomi Dunia, Donald Trump menyatakan bahwa Kanada bukanlah mitra perdagangan penting Amerika Serikat, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak perlu minyak, gas, mobil, atau kayu Kanada. Dalam pidatonya, Trump menegaskan kembali ancamannya terhadap tarif yang luas, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan para pemimpin politik Kanada dan memicu diskusi mengenai potensi tindakan balasan. Pernyataan Trump selaras dengan perspektif lamanya bahwa Kanada menimbulkan ketidakseimbangan perdagangan bagi AS.[20][21] Ia menegaskan bahwa Kanada dapat menghindari tarif ekonomi dengan syarat bahwa Kanada harus menjadi wilayah Amerika Serikat, mengejutkan para hadirin yang mendengarkan.[22][23]
Pada tanggal 1 Februari 2025, Presiden Trump mengumumkan Tarif 25% untuk semua barang Kanada, yang akan berlaku pada tanggal 4 Februari 2025; keputusan ini disambut dengan kemarahan oleh para pejabat Kanada.[24] Keesokan harinya melalui postingan di Truth Social, Trump menegaskan kembali keinginannya untuk mencaplok Kanada dalam sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Kanada harus menjadi "Negara Bagian ke-51 yang Dihargai" dengan menjanjikan tidak adanya tarif dan menjamin keamanan militer Kanada jika mereka melakukan hal tersebut.[25]
Saat Ontario dan Quebec mengecam keras tindakan Donald Trump yang berencana menganeksasi Kanada, jajak pendapat menunjukkan penduduk Alberta sedikit lebih menerima gagasan tersebut, meskipun masih ditentang oleh sebagian besar penduduk. Para pendukung separatisme Alberta memandang budaya mereka lebih mirip dengan budaya Montana dan Amerika Serikat, daripada budaya Kanada bagian timur.[26] Jajak pendapat pada Januari 2025 oleh Angus Reid Institute menunjukkan bahwa sekitar 18% responden di Alberta mendukung usulan aneksasi Trump, yang tertinggi di antara provinsi mana pun di Kanada.[27]
.jpg)
Donald Trump juga kerap menyatakan keinginannya untuk mengambil Greenland dari Denmark jauh sejak masa jabatan pertamanya. Pada Desember 2024, Trump menyatakan proposal lebih lanjut bagi Amerika Serikat untuk membeli Greenland dari Denmark, dan menggambarkan kepemilikan dan kendali atas pulau tersebut sebagai “kebutuhan mutlak” untuk tujuan keamanan nasional. Hal ini didasarkan pada tawaran sebelumnya dari Trump untuk membeli Greenland pada masa jabatan pertamanya, yang ditolak oleh Pemerintah Denmark, sehingga menyebabkan Trump membatalkan kunjungannya ke Denmark pada bulan Agustus 2019.[28] Pada 7 Januari 2025, putranya Donald Trump Jr. dan Charlie Kirk datang ke Nuuk, ibukota Greenland dan membagi-bagi topi MAGA kepada rakyat setempat.[28] Pada konferensi pers keesokan harinya, Trump menolak mengesampingkan perintah kekuatan militer atau ekonomi untuk mengambil alih Greenland atau Terusan Panama.[29] Namun, ia hanya akan melakukan penekanan ekonomi terhadap Kanada.[29]
Pada tanggal 12 Januari, Wakil Presiden terpilih JD Vance berulang kali menyatakan bahwa pengendalian Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS dan mengatakan ada "kesepakatan yang harus dibuat di Greenland".[30] Saat ditanya oleh Senator Mazie Hirono mengenai potensi pengunaan penekanan militer untuk menguasai Greenland secara paksa, calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth enggan memberikan keterangan lanjut dalam forum publik.[30] Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark bukanlah "lelucon", mengutarakan niat Presiden Trump untuk menguasai Greenland demi "kepentingan bangsa" dan tidak mengesampingkan opsi militer jika diperlukan.[31]
Pada tanggal 14 Januari, Nelk Boys yang berafiliasi dengan Trump juga mengunjungi Nuuk, membagikan uang dolar kepada penduduk setempat.[32] Pada 16 Januari, para CEO perusahaan besar Denmark, Novo Nordisk, Vestas, dan Carlsberg, berkumpul untuk pertemuan krisis di Kementerian Luar Negeri untuk membahas situasi tersebut.[33][34] Keesokan harinya, mantan kepala eksekutif Friis Arne Petersen di Kementerian Luar Negeri Denmark menggambarkan situasi tersebut sebagai "yang belum pernah terjadi sebelumnya", sementara Noa Redington, penasihat khusus mantan perdana menteri Helle Thorning-Schmidt, membandingkan tekanan internasional terhadap Denmark seperti yang terjadi pada kontroversi kartun Jyllands-Posten Muhammad tahun 2005.[35] Komentator politik Henrik Qvortrup menyatakan pada tanggal 17 bahwa penyebutan Greenland selama pidato pengukuhan Trump pada tanggal 20 Januari akan mengkonfirmasi keseriusan Trump, menjadikan situasi ini sebagai salah satu krisis internasional terbesar di Denmark sejak Perang Dunia II.[36]
.svg)
Karena keinginan Trump untuk menganeksasi Greenland, Raja Frederik X dari Denmark secara simbolis mengantikan lambang negara Denmark sebagai isyarat bahwa Denmark berhasrat untuk mempertahankan kedaulatannya di Greenland.[37] Perubahan ini dilakukan dengan menghapus lambang tiga mahkota yang sebelumnya melambangkan sejarah Denmark sebagai bagian dari Uni Kalmar yang juga merupakan simbol kebesaran Swedia dan memperbesar lambang beruang kutub (yang melambangkan Greenland) dan lambang domba (melambangkan Kepulauan Faroe).[37]
Sebuah undang-undang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Andy Ogles kepada DPR AS untuk mengotorisasi pemerintahan Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland atas nama AS, memberikan kepada Kongres periode peninjauan selama 60 hari sebelum integrasi wilayah Greenland ke Amerika Serikat.[38] Pada tanggal diperkenalkan, RUU tersebut memiliki 12 sponsor dan telah dirujuk ke Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat untuk ditinjau.[38]
Pada tanggal 26 Januari 2025, mantan Menteri Greenland Tom Høyem menyatakan bahwa perjanjian tahun 1917 dengan Britania Raya masih berlaku, sehingga memberi mereka hak penolakan pertama jika terjadi penjualan pulau-pulau tersebut.[29]
Pada 10 Februari 2025, anggota DPR AS Buddy Carter mengusulkan undang-undang yang akan menamai ulang Greenland menjadi "Red, White and Blueland" (secara harfiah diterjemah sebagai Tanah Merah, Putih, dan Biru) dan memberi mandat kepada Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland dengan cara apapun.[39] Carter menjelaskan, “Ketika Kepala Negosiator kami menandatangani perjanjian bersejarah ini, kami akan dengan bangga menyambut penduduk Greenland untuk bergabung dengan negara paling bebas dalam sejarah. Presiden Trump telah dengan tepat mengidentifikasi pembelian ini sebagai prioritas keamanan nasional.”[40] Undang-undang tersebut memberikan waktu enam bulan kepada Kantor Menteri Dalam Negeri setelah disahkan untuk memastikan bahwa dokumen federal diperbarui untuk mencerminkan perubahan nama.[39]
Pada awal Mei 2025, pemerintah Denmark memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Denmark sebagai tanggapan atas laporan Wall Street Journal bahwa pejabat yang bekerja untuk Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard telah menginstruksikan kepala Badan Intelijen Pusat, Badan Keamanan Nasional, dan Badan Intelijen Pertahanan untuk mengumpulkan intelijen tentang gerakan kemerdekaan Greenland dan sikap terhadap upaya ekstraksi sumber daya Amerika di wilayah tersebut.[41]
Pada Februari 2025, berbarengan dengan krisis kesehatan Paus Fransiskus, dilaporkan oleh pengamat politik Vatikan bahwa Gedung Putih menginginkan seseorang yang "tidak begitu konfrontasional" sebagai paus berikutnya dan Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan segan memengaruhi hasil konklaf.[42] Setelah kunjungan oleh Wakil Presiden JD Vance pada 21 April 2025, Paus Fransiskus wafat beberapa jam kemudian. Saat pemakaman Paus Fransiskus, Trump menyatakan bahwa ia menyukai ide menjadi paus yang akan menjadi "pilihan pertamanya" ketika ditanya wartawan siapa yang Trump inginkan menjadi Paus. Aspirasi Trump meraih dukungan dari beberapa politikus Partai Republik.[43][44] Beberapa hari kemudian, ia membagikan gambar buatan AI yang memperlihatkan dirinya mengenakan pakaian kepausan, yang banyak dikritik sebagai tindakan tidak hormat dan mengejek kematian Paus.[45] Pada akhirnya, Paus Leo XIV yang berasal dari Amerika Serikat dipilih menjadi paus baru dan Trump tidak membawa perkara tersebut kembali, menyatakan bahwa ia "terkejut, tetapi merasa terhormat" serta puas setelah mendengarkan asalnya dari Chicago.[46]
Trump telah menyarankan, bersama dengan Kanada, bahwa pemberian subsidi Amerika kepada Meksiko berarti Meksiko harus menjadi sebuah negara bagian. Dalam sebuah wawancara dengan NBC, Trump berkata, "Kita mensubsidi Meksiko sebesar hampir $300 miliar. Kita seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Mengapa kita mensubsidi negara-negara ini? Jika kita ingin mensubsidi mereka, biarkan mereka menjadi sebuah negara."[47]
Trump juga mengusulkan penggantian nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”. Trump pertama kali mengusulkan gagasan tersebut dalam konferensi pers, dan dia menyebutkannya dalam pidato pelantikannya.[48] Setelah menjabat pada tanggal 20 Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengganti nama bagian teluk dari garis pantai AS menjadi "perbatasan laut dengan Meksiko dan Kuba".[49][50]
Saat berkampanye di Carolina Utara pada Juni 2023, Trump berkata kepada wartawan "Saat saya keluar, Venezuela hampir runtuh. Kita mungkin akan mengambil alih, kita mungkin akan mendapatkan minyak itu."[51] Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa "seluruh opsi masih berada di meja" untuk menggulingkan Nicolás Maduro dan mengembalikan demokrasi di Venezuela.[52] Axios melaporkan bahwa Presiden Donald Trump dan timnya menginginkan perubahan rezim di Venezuela untuk berjalan dengan sama seperti dengan kejatuhan dinasti Assad.[53] Gubernur Puerto Riko Jenniffer Gonzalez-Colon menulis surat kepada Donald Trump menyatakan bahwa Maduro adalah "ancaman terbuka terhadap Amerika Serikat, keamanan nasional kita dan kestablian kawasan."[54][55] Pada 27 April 2025, pemerintah Trump menetapkan sebuah geng kriminal Venezuela yang bernama Tren de Aragua sebagai organisasi terorisme yang disponsor oleh pemerintahan Venezuela.[56] Saat ditanya mengenai kemungkinan untuk menggulingkan Maduro, Trump hanya menjawab, "mari kita melihat apa yang terjadi".[57] Pada 7 Agustus 2025, Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi mengumumkan bahwa pemerintahan Amerika akan memberi imbalan sebanyak $50 juta kepada siapapun yang memberi informasi yang akan membantu pemerintah menangkap Maduro sembari memanggilnya sebagai "penyelundup narkoba paling terkenal sedunia" dan "ancaman bagi keamanan nasional".[58]
Pada tanggal 18 Agustus 2025, AS mengerahkan tiga kapal perang dan sekitar 4.000 pelaut dan Marinir ke pantai Venezuela, dengan alasan perlunya memerangi kartel narkoba.[59]
Trump telah mengusulkan pemukiman kembali warga Palestina di Jalur Gaza di tempat lain, dan Amerika Serikat akan mengambil alih dan membangunnya kembali setelah perang Gaza. Trump menggambarkan ambisinya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera di Timur Tengah,” yang menjadi tempat tinggal “rakyat dunia”.[60][61]
Usulan ini dilontarkan saat Trump melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 4 Februari 2025. dan menurut Trump, gagasan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun "lapangan pekerjaan yang tak terhingga".[62] Namun, ia memerintah agar warga Palestina yang menetap di Jalur Gaza untuk diasingkan ke negara-negara pro-Palestina, seperti Mesir, Yordania, dan bahkan Indonesia.[63] Namun, Mesir,[64] Yordania,[65] Indonesia,[66] dan beberapa negara lain berbondong-bondong mengecam rencana Trump.[67][68][69][70]
Pada 21 Februari, setelah banyak negara mengecam rencana Amerika Serikat, Trump menghaluskan pernyataannya, berkata ia hanya "menyarankan" namun tidak menjalankan rencana pendudukan Jalur Gaza oleh Amerika Serikat dan pengasingan warga Palestina.[71][72]
Pada tahun 2024, Trump menuntut agar Panama mengembalikan kendali Terusan Panama ke Amerika Serikat karena 'tarif berlebihan' yang dikenakan untuk perjalanan Amerika.[73] Jika Amerika Serikat menguasai Terusan Panama, ini akan menandai pertama kalinya Amerika Serikat menguasai wilayah Panama sejak invasi Amerika Serikat ke Panama.[74]
Pada 28 Januari 2025, Senat Amerika Serikat mengadakan rapat mengenai Terusan Panama.[75][76] Dalam rapat tersebut, sekelompok Senator dari dua belah partai menyuarakan bahwa pengaruh Tiongkok di Terusan Panama mengancam kedaulatan nasional, dengan Senator Maria Cantwell dari Partai Demokrat menyatakan: "Saya prihatin terhadap pelabuhan milik Tiongkok di Panama dan kedekatan mereka terhadap Terusan Panama".[77] Perusahaan pengelola Terusan Panama yang berbasis di Hong Kong tersebut menangani dua dari lima pelabuhan sepanjang Terusan Panama,[78] dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengintegrasikan terusan tersebut ke dalam rencana Prakarsa Sabuk dan Jalan.[79]
Pada 2 Februari 2025, Trump menyatakan kepada pihak media bahwa ia "berhasrat" untuk "merebut kembali" Terusan Panama dari kendali Tiongkok dan memeringati bahwa akan ada "reaksi keras", menyatakan "Tiongkok mengelola Terusan Panama yang bukan milik Tiongkok, yang secara bodoh diberikan kepada Panama, namun mereka melanggar perjanjian, dan kita akan mengambil kembali, atau sesuatu yang dahsyat bisa terjadi".[80][81]
Pada 9 Januari 2025, anggota DPR AS Dusty Johnson mengajukan RUU yang memberikan mandat kepada pemerintah AS untuk membeli kembali Terusan Panama jika disahkan.[82] Pada tanggal diperkenalkan, RUU tersebut memiliki 16 sponsor bersama dan telah dirujuk ke Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat untuk ditinjau.[82]
Banyak politikus di luar Amerika Serikat yang mengkritik komentar aneksasi Donald Trump. Banyak juga yang membandingkan komentar Trump tentang Kanada, Greenland, dan Panama dengan komentar Presiden Rusia Vladimir Putin tentang Ukraina dan komentar Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang Taiwan.[83][84][85][86]
Usulan Donald Trump mendapat tanggapan negatif di Kanada, dan dikutuk oleh semua partai politik dan pemimpin besar serta menyebabkan ketegangan yang semakin besar pada hubungan Kanada-Amerika Serikat. Jajak pendapat yang dilakukan terhadap usulan Trump hanya mendapat sedikit dukungan dari warga Kanada terhadap usulan Kanada menjadi negara bagian ke-51. Jajak pendapat Angus Reid menunjukkan bahwa 90% warga Kanada menentang aneksasi Amerika Serikat.[87]
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menanggapi Trump dengan mengatakan bahwa "tidak ada kemungkinan besar" bahwa Kanada akan dianeksasi oleh Amerika Serikat.[88][89] Pemimpin oposisi dan ketua umum Partai Konservatif Kanada Pierre Poilievre juga menyatakan bahwa Kanada tidak akan menjadi negara bagian Amerika ke-51.[90] Ketua umum Partai Demokrat Baru Jagmeet Singh juga mengecam Trump, mengkritik Trump sebagai seorang "penganggu" dan menyatakan proposalnya sebagai proposal absurd, berkata "Persetan denganmu Donald. Tidak ada rakyat Kanada yang ingin bergabung denganmu". Pernyataan yang mengkritik komentar Trump mengenai bergabungnya Kanada dengan AS juga telah dibuat oleh para pemimpin dan politikus federal dan provinsi lainnya.[91][92][93]
Untuk beberapa kalinya, pemerintahan Denmark menyatakan kepada pihak Amerika Serikat bahwa "Greenland tidak untuk dijual".[94][95][96] Survei opini yang dilakukan oleh Berlingske dan Sermitsiaq menyatakan bahwa 85% rakyat Greenland menolak wacana dianeksasi oleh Amerika Serikat.[97][98] 45% rakyat Greenland memandang Donald Trump sebagai ancaman, 43% melihatnya sebagai kesempatan, sementara 13% menjawab tidak tahu.[99] Keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland telah menyebabkan Gerakan kemerdekaan Greenland dari Denmark kembali bersemi.[100]
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyerukan agar "Eropa harus bersatu" melawan Trump.[101] Perdana Menteri Greenland Múte Bourup Egede menyatakan "Kita orang Greenland, kita tidak mau menjadi orang Amerika. Kita juga tidak mau menjadi orang Denmark. Masa depan Greenland hanya boleh ditentukan oleh rakyatnya".[102] Kristian Søby Kristensen, seorang peneliti pertahanan dari Universitas Kopenhagen mengatakan bahwa Denmark tidak dapat mempertahankan Greenland dari Amerika sendirian dan bahwa Angkatan Bersenjata Denmark tidak diperlengkapi atau dilatih untuk menghentikan terjadinya invasi Amerika.[103] Lebih lanjut, Kristensen menyatakan bahwa persediaan militer Denmark telah terkuras secara signifikan akibat transfer senjata ke Ukraina.[103] Pada tanggal 2 Februari 2025, dalam pertemuan Uni Eropa di Brussel, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan kepada wartawan, "Saya tidak akan pernah mendukung gagasan untuk melawan sekutu. Namun tentu saja, jika AS menerapkan persyaratan yang keras terhadap Eropa, kita memerlukan respons yang kolektif dan kuat."[104] Pada 4 Februari 2025, pemerintah Greenland merancang undang-undang yang melarang donasi politik asing.[105][106] Undang-undang yang rencananya akan disahkan dalam seminggu dinilai sebagai langkah pemerintah Greenland untuk melindungi diri dari intervensi asing dalam pemilihan umum mereka yang akan dilaksanakan pada 6 April 2025.[107]
Pada sebuah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mette Frederiksen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa "perbatasan tidak harus dipindahkan secara paksa. Kepada siapa pun yang berkepentingan".[108]
Sekretaris media pemerintahan Rusia Dmitry Peskov menyatakan "kita sedang menelusuri kejadian alur dramatis ini dengan cermat yang sejauh ini, puji Tuhan, masih berada di level pernyataan."[109]
Sebagai bentuk tanggapan terhadap keinginan Trump untuk membeli Greenland, rakyat Denmark secara menyindir mengeluarkan usulan tandingan untuk membeli California untuk $1 biliar.[110][111] Petisi tersebut memparodikan retorika Trump sebagai presiden, dengan slogan "Måke Califørnia Great Ægain" dan bersumpah untuk "membawa hygge ke Hollywood, jalur sepeda ke Beverly Hills, dan smørrebrød organik ke setiap sudut jalan."[112] Petisi ini juga menyerukan agar California diganti nama menjadi "New Denmark"[113][114][115] dan memberikan "peringatan" bahwa pemerintahan Denmark di California akan memerintah dengan "politik yang berbasis fakta nyata, supremasi hukum, dan cakupan kesehatan semesta".[112]
Petisi ini sudah ditandatangani sebanyak 200,000 kali dalam waktu kurang dari 12 jam[116][117] dan menjadi viral dan diliputi oleh media massa terkemuka seperti CNN, Deutsche Welle, NBC News dan CBS. Analis dan komentator politik berpendapat bahwa proposal ini adalah petisi satir politik yang secara tidak langsung mengkritik kebijakan luar negeri Donald Trump.[118][119][120]
Presiden Claudia Sheinbaum membalas pernyataan Trump, "Meksiko adalah negara bebas, berdaulat dan merdeka, dan kita akan selalu mempertahankannya".[121]
Setelah Donald Trump mengancam bahwa ia akan menamai ulang Teluk Meksiko sebagai "Teluk Amerika", Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengurau bahwa ia mungkin harus memanggil Google Maps untuk memperlihatkan peta América Mexicana di wilayah Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan bagian dari Meksiko. Ia juga menjelaskan bahwa laut teritorial hanya dapat diperluaskan sepanjang 12 mil laut, dan penamaan ulang tersebut tidak bisa berlaku untuk sepanjang teluk.[122]
Presiden Nicolas Maduro membalas ancaman Trump untuk menginvasi Venezuela dengan ancaman menginvasi Puerto Riko pada 13 Januari 2025 dengan bantuan pasukan dari Brasil, Kuba dan Nikaragua dengan dalih "membebaskan" Puerto Riko dari "imperialisme Amerika".[123][124][125] Maduro saat berorasi berkata: "Seperti di utara yang memiliki agenda kolonialisme, kita juga ada agenda pembebasan. Dan agenda itu ditulis oleh Simón Bolívar, pembebasan Puerto Riko masih tertunda dan kita akan meraihnya, dengan pasukan dari Brasil. Kita mempersiapkan ini bersama dengan Kuba dan Nikaragua dan bersama dengan saudara kita di dunia sehingga jika suatu hari kita harus angkat senjata dan mempertahankan hak atas perdamaian dan kedaulatan, kita akan berjuang dalam perjuangan bersenjata dan memenangkannya lagi. Kita bukanlah pemimpin yang setengah hati, kita adalah revolusi Bolivarian abad ke-21. Jika dengan cara yang adil, kita akan maju dengan cara yang adil. Jika dengan cara yang curang, kita juga akan mengalahkan mereka sehingga mereka menghormati kita."[126]
Rakyat Panama melihat Terusan Panama sebagai simbol identitas negaranya.[127] Paula Rodriguez, seorang pemilik kafe mengatakan kepada Guardian, "Rakyat Panama – kami bangkit, Anda tahu, kami membela dan kami bersatu, untuk membela negara dan rakyat kami. Karena ini bukan tentang kanal, ini tentang integritas kami. Jika Anda bisa melihat di media sosial, orang-orang marah, marah, dan menulis: 'Tidak mungkin – ini tidak akan terjadi lagi."[128] Unjuk rasa anti-Amerika mulai bergejolak di Panama sejak 24 Desember 2024.[129][130][131][132]
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengecam pernyataan Amerika Serikat yang "pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah terusan Panama, dan dengan sengaja memutarbalikkan, menyerang, dan salah mengartikan kerja sama yang relevan".[133]
Pada 6 Maret 2025, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Seth Magaziner mengusulkan RUU yang akan melarang Presiden Donald Trump untuk menyatakan perang melawan Kanada, Panama atau Greenland tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat.[134] RUU ini juga akan melarang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menggunakan anggaran federal dalam upaya invasi negara yang disebut tanpa persetujuan Kongres.[135]
Pada 17 Oktober 2025, senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia, Adam Schiff dari California dan senator Republik Rand Paul dari Kentucky mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan mosi bipartisan terhadap sebuah RUU yang akan melarang presiden Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat.[136]
