Lai Ching-te

Tiongkok

Lai melanjutkan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan selama periode Tsai Ing-wen dan berpegang teguh terhadap separatisme Taiwan dari Tiongkok, menyatakan bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok bukan bawahan sesama lain, melainkan dua bangsa yang berbeda.^[20] Pada 5 Oktober 2024 menjelang hari nasional Republik Tiongkok, Lai berkata:^[20]

Barusan ini, tetangga kita, Republik Rakyat Tiongkok, telah merayakan hari jadi ke-75 mereka pada 1 Oktober, dan kita akan segera merayakan hari jadi ke-113. Maka dalam hal usia, sangat tidak mungkin bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi tanah air rakyat Republik Tiongkok. Malah, Republik Tiongkok bisa saja menjadi tanah air rakyat Republik Rakyat Tiongkok yang berusia 75 tahun keatas. Karena Republik Tiongkok sudah lama mengakar di Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu pada 75 tahun terakhir, hal ini tidak perlu dijajaki kembali. Namun jika siapapun memutuskan untuk merayakan hari jadi Republik Rakyat Tiongkok, mereka harus memperbaiki bahasa mereka dan jangan menyebut "tanah air".

Lai juga menegaskan bahwa ia akan mempertahankan kedaulatan Taiwan dan melawan upaya aneksasi Tiongkok, mengacu terhadap kedaulatan negara selama periode hari nasional. Walaupun demikian, Lai berharap dapat berdialog dengan Tiongkok dengan basis sebagai negara berdaulat yang setara meskipun ada tekanan militer dan tensi politik.^[21] Namun pada 2025, Lai menyatakan bahwa Tiongkok adalah "musuh bangsa" dibawah Undang-Undang Anti-Penyusupan dan mengumumkan akan memberlakukan kembali latihan militer untuk tentara aktif.

Jepang

Kontak Lai dengan Jepang berlangung minim pada saat pemerintahan Shigeru Ishiba namun hal tersebut semakin meningkat karena meningkatnya kekuatan maritim Tiongkok dan pelanggaran kedaulatan udara yang kerap dilakukan. Maka selama pemerintahan Lai, Taiwan dan Jepang menandatangani beberapa perjanjian kerja sama, termasuk latihan militer bersama antara Angkatan Laut Republik Tiongkok dengan Angkatan Laut Bela Diri Jepang dan Penjaga Pantai Jepang dan memperbolehkan kapal perusak Jepang untuk masuk ke wilayah Taiwan tanpa pengecualian.^[22] Jepang juga memasukan Taiwan di buku putih pertahanan mereka dalam skenario invasi oleh Tiongkok dan juga menandatangani kerja sama imigrasi dengan Taiwan. Pada 2025, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung mengunjungi Jepang atas undangan anggota Parlemen Jepang pro-Taiwan, membuatnya menjadi menteri luar negeri pertama yang mengunjungi Jepang sejak putus hubungan diplomatik pada 1972.^[23]