Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Qanun Aceh

Qanun adalah nama untuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang diterbitkan sejak 2002; sebelum 2002, yang berlaku adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Peraturan Daerah di kabupaten dan kota seperti di kabupaten dan kota Indonesia yang lain.

Peraturan daerah di Aceh
Diperbarui 28 Agustus 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Qanun adalah nama untuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang diterbitkan sejak 2002; sebelum 2002, yang berlaku adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Peraturan Daerah di kabupaten dan kota seperti di kabupaten dan kota Indonesia yang lain.

Qanun terdiri atas:

  • Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
  • Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Meskipun itu, Qanun dapat dibatalkan dan dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dibuktikan dengan dibatalkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang sekaligus memberlakukan kembali Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961.

Etimologi

Kata qanun berakar dari Bahasa Yunani, kanon / κανών, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Kanunicode: tr is deprecated ; bahasa Arab: القانونىcode: ar is deprecated , al‐Qānūnī) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.

Lihat pula

  • Qanun (hukum Islam)
  • Al‐Qānūnī
  • Hukum jinayat di Aceh

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  • l
  • b
  • s
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Hukum di Indonesia
Undang-Undang Dasar
  • UUD 1945
    • Perubahan Pertama
    • Kedua
    • Ketiga
    • Keempat
  • Konstitusi RIS 1949
  • UUDS 1950
Undang-Undang
  • Hukum Pidana (KUHP)
    • KUHP 2023
  • Hukum Perdata (KUHPer/BW)
  • Acara Pidana (KUHAP)
  • Advokat
  • Aparatur Sipil Negara
  • Cipta Kerja (Omnibus Law)
    • Perppu Cipta Kerja
  • Desa
  • Hak Asasi Manusia
  • Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Kementerian Negara
  • Keterbukaan Informasi Publik
  • Pelayanan Publik
  • Pemerintahan Aceh
  • Pesantren
  • Pemilihan Umum
  • Penanggulangan Keadaan Bahaya
  • Penyiaran
  • Pers
  • Pokok Agraria
  • Pornografi
  • Sistem Pendidikan Nasional
  • Telekomunikasi
  • Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  • Penyandang Disabilitas
  • UU IKN
Rancangan
  • Haluan Ideologi Pancasila
  • Permusikan
  • Perubahan Harga Rupiah
Peraturan Pemerintah
  • Pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
  • Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi
    • Qanun Aceh
    • Perdais
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan lain
  • GBHN
  • Ketetapan MPR
    • I/MPR/2003
  • Peraturan Menteri
  • Peraturan LPNK
  • Peraturan BI
  • Peraturan BPK
  • Peraturan Desa
Penerbitan
  • Lembaran Negara Republik Indonesia
  • Berita Negara Republik Indonesia
  • Lembaran Daerah Indonesia

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Etimologi
  2. Lihat pula
  3. Referensi

Artikel Terkait

Peraturan Daerah (Indonesia)

peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah

Aceh

provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia

Perda Syariah

istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026