Percetakan Uang Republik Indonesia

PERURI

Nama dagang	PERURI
Nama asli	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Jenis perusahaan	Badan hukum
Industri	Percetakan keamanan, mint, teknologi
Pendahulu	PN Pertjetakan Kebajoran PN Arta Yasa
Didirikan	15 September 1971; 54 tahun lalu (1971-09-15)
Pendiri	Pertjetakan Kebajoran: Pemerintah Indonesia dan Joh. Enschedé sebagai Pertjetakan Kebajoran PT; Saham Joh. Enschedé dibeli sekitar tahun 1959-60 PN Artha Yasa: Pemerintah Indonesia
Kantor pusat	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
Wilayah operasi	Indonesia
Tokoh kunci	Dwina Septiani Wijaya (Direktur Utama) Marlison Hakim (Ketua Dewan Pengawas)
Produk	Uang Kertas dan Koin Paspor Meterai Prangko Pita Cukai Dokumen Pertanahan Tanda Tangan Elektronik Stempel Elektronik Meterai Elektronik Teknologi Pemerintah
Merek	Peruri Sign Peruri Code Peruri Trust INA Digital
Jasa	Percetakan Uang Percetakan Dokumen Keamanan Layanan Keamanan Digital Teknologi Pemerintah
Pendapatan	Rp 4,441 triliun (2023)
Laba bersih	Rp 428,413 miliar (2023)
Total aset	Rp 6,551 triliun (2023)
Total ekuitas	Rp 4,196 triliun (2023)
Pemilik	Pemerintah Indonesia
Karyawan	1.848 (2023)
Anak usaha	PT Peruri Properti PT Kertas Padalarang PT Peruri Wira Timur PT Peruri Digital Security PT Cardsindo Tiga Perkasa (Cucu Perusahaan) PT Sicpa Peruri Securink (Perusahaan Afiliasi)
Situs web	www.peruri.co.id

PERURI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.

Sejarah

PERURI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971,^[1] hasil peleburan (merger) antara Perusahaan Negara (PN) Pertjetakan Kebajoran (Perkeba) yang memiliki bidang usaha percetakan uang kertas dengan PN Arta Yasa yang memiliki bidang usaha pembuatan uang logam.^[2]

Pada 1991, PERURI memulai membangun pabrik baru di lahan seluas 202 hektar di Ciampel, Karawang, yang diresmikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Pada 2011, PERURI ditugaskan oleh pemerintah untuk mengakuisisi PT Kertas Padalarang yang telah berhenti beroperasi sejak akhir tahun 2008, karena kesulitan mendapat modal kerja.^[3]

Pada 2019, PERURI berekspansi ke bisnis jasa keamanan digital, dengan menyediakan layanan otentikasi elektronik, identitas elektronik, tanda tangan elektronik, stempel elektronik, segel elektronik, secure QR code, dan graph analytic.^[4]

Pada tahun 2021, PERURI mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membuat meterai elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021,^[5] dan pada akhir 2023 PERURI mendapatkan amanat tambahan sebagai Government Technology Agency (GovTech Indonesia) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 untuk mengintegrasikan layanan digital pemerintah.^[6]

Lingkup Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, regulasi terbaru yang mengatur tentang PERURI, disebutkan bahwa kegiatan usaha PERURI mencakup:

1. Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
2. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
3. Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan;
4. Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;
5. Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan mata uang Rupiah;
6. Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
7. Fabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti dan;
8. Jasa digital sekuriti.^[7]

Setiap produk yang dicetak atau dihasilkan oleh PERURI mempunyai ciri khusus yang mengutamakan faktor keamanan untuk menjaga keaslian sebuah dokumen, mengingat dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang sangat vital serta keaslian dari pengguna layanan digital PERURI.

PERURI juga pernah mendapat kepercayaan untuk mencetak dokumen penting milik negara lain, di antaranya negara Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Filipina dan Peru.^[8][9][10]

Dewan Direksi

Berikut adalah susunan Dewan Direksi PERURI per Juni 2024:^[11]

• Dwina Septiani Wijaya sebagai Direktur Utama (2022-2027)
• Gandung Anggoro Murdani sebagai Direktur SDM, Teknologi dan Informasi (2020-2025)
• Saiful Bahri sebagai Direktur Currency dan Security Solution (2022-2027)
• Fajar Rizki sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (2023-2028)
• Farah Fitria Rahmayanti sebagai Direktur Digital Business (2023-2028)

Berikut adalah susunan Dewan Direksi Perum Peruri dengan masa jabatan 2018-2023:^[12]

• Dwina Septiani Wijaya sebagai Direktur Utama
• Fajar Rizki sebagai Direktur Pengembangan Usaha
• Saiful Bahri sebagai Direktur Operasi
• Winarsih Budiriani sebagai Direktur SDM dan Umum
• Nungki Indraty sebagai Direktur Keuangan

Berikut adalah susunan Dewan Direksi Perum Peruri dengan masa jabatan 2012-2017:^[12]

• Prasetio sebagai Direktur Utama
• Atje Muhammad Darjan sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha
• Subandrio sebagai Direktur Teknik dan Produksi
• Noor SDK Devi sebagai Direktur SDM dan Umum
• Antonius sebagai Direktur Keuangan

Dewan Pengawas

Berikut adalah susunan Dewan Pengawas PERURI per Juli 2024:^[13]

• Marlison Hakim sebagai Ketua Dewan Pengawas
• Djanurindro Wibowo sebagai Anggota Dewan Pengawas
• Salamat Simanullang sebagai Anggota Dewan Pengawas
• Nanik Murwati sebagai Anggota Dewan Pengawas
• Sutanto sebagai Anggota Dewan Pengawas
• Conny Lolyta Rumondor sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen

Berikut adalah susunan Dewan Pengawas Peruri per Juni 2024:^[14]

• Djanurindro Wibowo sebagai anggota Dewan Pengawas
• Djoko Hendratto sebagai anggota Dewan Pengawas
• Nanik Murwati sebagai anggota Dewan Pengawas

Berikut adalah susunan dewan pengawas Perum Peruri 2018-2023:

• Rizal Affandi Lukman sebagai Ketua Dewan Pengawas
• Sutanto sebagai anggota Dewan Pengawas
• Dwi Pranoto sebagai anggota Dewan Pengawas
• Muhammad Yusuf Ateh sebagai anggota Dewan Pengawas
• Djoko Hendratto sebagai anggota Dewan Pengawas

Berikut adalah susunan dewan pengawas Perum Peruri 2012-2017:

• Suwandi sebagai Ketua Dewan Pengawas resmi menjabat sejak 10 Februari 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-33/MBU/2014
• Gatot Sugiono sebagai anggota Dewan Pengawas resmi menjabat sejak 14 November 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-407/MBU/2012
• Ari Wahyuni sebagai anggota Dewan Pengawas resmi menjabat sejak 7 November 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-376/MBU/2013
• Iman Bastari sebagai anggota Dewan Pengawas resmi menjabat sejak 7 Maret 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-113/MBU/2014
• Wahyu Wartadipraja sebagai anggota Dewan Pengawas resmi menjabat sejak 20 Februari 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-154/MBU/2014

Lokasi

Peruri mempunyai 2 lokasi, yaitu:

1. Head Office: Jalan Palatehan Nomor 4, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Factory: Jalan Tarum barat, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Referensi

Pranala luar

• Situs web resmi