PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini mengoperasikan empat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yakni WKP Dieng, WKP Patuha, WKP Candi Umbul Telomoyo, dan WKP Arjuno Welirang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | |
Jenis perusahaan | Badan usaha milik negara |
|---|---|
| Industri | Panas bumi |
| Didirikan | 5 Juli 2002 (2002-07-05) |
| Kantor pusat | Jakarta, Indonesia |
Wilayah operasi | Indonesia |
Tokoh kunci | Yudistian Yunis (Direktur Utama) Heri Setiawan (Komisaris Utama) |
| Jasa | Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi |
| Pendapatan | Rp 880,369 miliar (2020)[1] |
| Rp 196,579 miliar (2020)[1] | |
| Total aset | Rp 4,805 triliun (2020)[1] |
| Total ekuitas | Rp 3,826 triliun (2020)[1] |
| Pemilik | Pemerintah Indonesia |
Karyawan | 329 (2020)[1] |
| Situs web | www |
PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini mengoperasikan empat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yakni WKP Dieng, WKP Patuha, WKP Candi Umbul Telomoyo, dan WKP Arjuno Welirang.[1]
Berbeda dengan mayoritas BUMN di Indonesia, perusahaan ini tidak berada di bawah pembinaan Danantara, tetapi berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan.
Perusahaan ini didirikan oleh Pertamina dan PLN pada bulan Juli 2002 untuk mengelola WKP Dieng dan WKP Patuha sesuai penugasan dari pemerintah Indonesia. Perusahaan ini kemudian mulai mengoperasikan Unit 1 PLTP Dieng yang berkapasitas 60 MW. Pada tahun 2011, Pertamina menyerahkan 66,67% saham perusahaan ini ke pemerintah Indonesia, sehingga perusahaan ini resmi menyandang status persero.[2]
Pada tahun 2012, perusahaan ini mulai membangun Unit 1 PLTP Patuha dengan dukungan pendanaan dari BNI dan BRI.[1][3] Pada tahun 2014, Unit 1 PLTP Patuha akhirnya mulai dioperasikan dengan kapasitas sebesar 60 MW.[4] Pada tahun 2015, perusahaan ini mendapat tambahan modal dari pemerintah sebesar Rp 607 miliar untuk mengembangkan Unit 2 PLTP Dieng.[5] Pada tahun 2017, perusahaan ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola WKP Candi Umbul Telomoyo dan WKP Arjuno Welirang.[6]
Pada tahun 2020, perusahaan ini kembali mendapat tambahan modal dari pemerintah sebesar Rp 700 miliar untuk mengembangkan Unit 2 PLTP Patuha.[7] Pada tahun 2020 juga, perusahaan ini melayangkan gugatan ke pengadilan BANI dengan alasan Bumigas menolak melakukan penambangan.[8]
 | Artikel bertopik korporasi atau perusahaan Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
