Pemilihan umum Presiden Korea Selatan 2025

Pemilihan umum Presiden Korea Selatan 2025
2022 2030 3 Juni 2025
Jajak pendapat
Pemilih terdaftar	44.391.871[1]
Kehadiran pemilih	79,38% ( 2.30)[2]
Kandidat
Calon Lee Jae-myung Kim Moon-soo Lee Jun-seok Partai DP PPP RP Suara rakyat 17.287.512[3] 14.395.638[3] 2.917.523[3] Persentase 49,42%[3] 41,15%[3] 8,34%[3]
Peta persebaran suara Hasil berdasarkan rekapitulasi tingkat kotamadya Hasil berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi
Presiden petahana Lee Ju-ho (pelaksana tugas) Independen Presiden terpilih Lee Jae-myung Partai Demokrat Korea

Pemilihan umum presiden sela diselenggarakan di Korea Selatan pada tanggal 3 Juni 2025.^[4] Calon dari Partai Demokrat Korea dan mantan pemimpin partai Lee Jae-myung mengalahkan calon dari Partai Kekuatan Rakyat Kim Moon-soo, dan calon dari Partai Reformasi Lee Jun-seok.^[5][6][7]

Sejak demokratisasi dan dibentuknya Republik Keenam Korea Selatan, ini menjadi pemilihan presiden kesembilan, pemilihan presiden kedua pasca pemakzulan presiden, dan yang pertama diadakan pada tahun yang berbeda dari yang dijadwalkan semula.^[8] Awalnya dijadwalkan pada 3 Maret 2027, pemilihan umum tersebut dimajukan setelah pemakzulan dan pemecatan Yoon Suk Yeol.^[9][10] Tanggal 3 Juni ditetapkan berdasarkan konstitusi Korea Selatan yang mengamanatkan agar pemilihan presiden harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari sejak kekosongan jabatan presiden secara permanen, yang telah menjadi ketentuan sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 April untuk memperkuat mosi pemakzulan dari Majelis Nasional dan mencopot Yoon dari jabatannya. Kemudian, Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa tanggal pemilihan presiden ditetapkan pada 3 Juni.^[11][12]

Lee, yang kalah tipis dalam Pemilihan presiden 2022 dari Yoon, kembali mencalonkan diri. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,38%, yang menjadikannya sebagai tingkat partisipasi pemilih tertinggi sejak Pemilihan presiden 1997^[13] Isu-isu kampanye meliputi darurat militer, konflik internal PPP, ekonomi, perumahan, polarisasi politik, tarif Amerika Serikat, kesetaraan gender, dan rendahnya tingkat kelahiran.

Latar Belakang

Menyusul deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024, Majelis Nasional memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024, dimana 204 dari 300 anggota parlemen mendukung mosi pemakzulan tersebut.^[9][14] Pada tanggal 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memperkuat mosi pemakzulan tersebut, mencopot Yoon dari jabatannya dan mengosongkan jabatan presiden. Berdasarkan konstitusi, pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari untuk menentukan pengganti tetap Yoon sebagai presiden ke-14 negara tersebut.^[15][16][17] Pada tanggal 8 April, pelaksana tugas presiden Han Duck-soo mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan dilaksanakan pada 3 Juni 2025.^[18][19]

Sistem pemilihan

Presiden Korea Selatan dipilih melalui sistem pemungutan suara satu putaran dengan pemenang suara terbanyak untuk masa jabatan lima tahun. Presiden petahana dan mantan presiden tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi.^[8] Berbeda dengan pemilihan presiden yang dijadwalkan secara rutin, pemenang pilpres ini akan langsung menjabat setelah hasilnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional, tanpa adanya masa transisi dua bulan seperti biasanya.^[20]

Kandidat yang terdaftar

Perkembangan Kampanye

Calon Presiden dari Partai Demokrat Lee Jae-myung menghadapi masalah hukum yang dapat menghalanginya untuk terpilih sebagai presiden. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik, kandidat yang menerima denda lebih dari 1 juta won atau hukuman penjara dilarang menjabat sebagai pejabat publik selama lima dan 10 tahun.^[23] Pada 23 Maret, Pengadilan Tinggi Seoul membatalkan keputusan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun kepada Lee, sehingga memungkinkannya mencalonkan diri untuk jabatan publik lagi.^[24] Namun, pada tanggal 2 Mei, kelayakannya diragukan ketika putusan cepat 10-2 dari Mahkamah Agung membatalkan pembebasan pengadilan yang lebih rendah, dan mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk disidang ulang.^[25] Tanggal persidangan ulang awalnya ditetapkan pada 15 Mei, tetapi kemudian ditunda hingga 18 Juni, yang jatuh setelah tanggal pemilihan.^[26]

Dua kandidat konservatif utama Han Duck-soo dan Kim Moon-soo diperkirakan akan bergabung di bawah satu tiket calon Presiden, tetapi hanya membuat sedikit kemajuan dalam melakukannya.^[27] Han mengatakan bahwa dia tidak akan mendaftarkan pencalonannya sampai kesepakatan akhir dicapai dengan Kim mengenai satu kandidat capres dari PPP,^[28] Sementara Kim mengklaim bahwa PPP dan ketuanya, Kwon Young-se, telah bergerak secara sepihak untuk menyatukan pencalonan tanpa berkonsultasi dengannya. Kim Jae-won, Kepala Staf Kim, juga menyatakan bahwa ada kemungkinan partai akan bergerak untuk mencabut pencalonan Kim jika ia tidak setuju untuk bersatu dengan Han.^[29] Setelah pertemuan antara Han dan Kim berakhir tanpa kesepakatan pada tanggal 7 Mei, pemimpin partai PPP Kwon Sung-dong memulai aksi mogok makan dalam upaya mendorong satu pencalonan yang sama.^[30]

Kim dan Han bertemu di depan umum pada tanggal 8 Mei di depan Aula Sidang Majelis Nasional, dalam sebuah pertemuan yang disiarkan di televisi yang terkadang menjadi sasaran ejekan. Tidak ada kesepakatan yang dicapai, dengan keduanya berpelukan dan menyatakan keputusan harus dibuat pada hari berikutnya. Kim mengusulkan kampanye dan survei selama satu minggu untuk memilih kandidat mana yang akan memimpin. Kweon menyebut Kim "menyedihkan" karena keinginannya untuk tetap berada dalam persaingan, sementara Kim terus mengutip PPP yang mencoba menyeretnya keluar dari persaingan setelah terpilih sebagai kandidat presiden kurang dari seminggu yang lalu, mempertanyakan inti dari proses tersebut.^[31][32] Pada 9 Mei, Pengadilan Distrik Selatan Seoul menolak permintaan perintah pengadilan yang diajukan Kim agar dia diakui secara resmi sebagai kandidat PPP.^[33] Pada hari yang sama, Kim kembali menolak gagasan penyatuan dalam sebuah konferensi pers, dan menyatakan bahwa ia akan jauh lebih kompetitif jika kepemimpinan PPP tidak "menyabotase" dirinya. Kwon menyatakan bahwa hal itu "mengecewakan", seraya mengatakan bahwa "seorang pemimpin sejati harus tahu bagaimana melepaskan." Kim tiba-tiba meninggalkan konferensi pers di tengah-tengah pernyataannya.^[34]

PPP mengummkan pada 10 Mei bahwa mereka akan membatalkan pencalonan Kim dan sebagai gantinya mencalonkan Han pada konvensi darurat di hari yang sama. Kim mengisyaratkan tindakan balasan, dengan menyatakan bahwa "demokrasi partai telah mati" dan bahwa ia akan mengambil tindakan hukum terhadap partai tersebut.^[35][36] Kemudian pada hari itu, anggota PPP menolak resolusi yang menunjuk Han sebagai kandidat partai setelah pemungutan suara seluruh partai, yang mengakibatkan pencalonan Kim dipulihkan.^[37] Han menyampaikan permintaan maaf atas pertikaian di PPP.^[38] Pada 11 Mei, Han secara resmi mengakhiri kampanyenya,^[39] dan berjanji mendukung pencalonan Kim.^[40] Dia menolak tawaran Kim untuk menjabat sebagai ketua tim kampanyenya.^[41][42] Pada 17 Mei, Yoon Suk Yeol keluar dari PPP dan mendukung Kim Moon-soo.^[43][44]

Pemungutan suara

Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan pada 19 Mei, dimana lebih dari 258.000 warga negara Korea Selatan di luar negeri menyalurkan hak suaranya di 223 tempat pemungutan suara (TPS) di 118 negara hingga 25 Mei.^[50] Partisipasi pemilih diluar negeri diperkirakan mencapai 79,5%, menjadikannya sebagai yang tertinggi semenjak diperkenalkannya pemungutan suara yang diwakilkan di Korea Selatan pada 2012.^[51]

Pemungutan suara awal di Korea Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 34,74%.^[52] Pada 29 Mei, seorang pegawai kontrak NEC ditangkap di Gangnam dan kemudian dipecat karena memberikan suara atas nama suaminya sebelum memberikan suara lagi untuk dirinya sendiri.^[53] Ketua NEC Roh Tae-ak dan sekretaris jenderal Kim Yong-bin meminta maaf di tengah kritik atas insiden manajemen surat suara yang buruk selama pemungutan suara awal, termasuk insiden pemungutan suara ganda saat surat suara dibawa keluar tempat pemungutan suara oleh pemilih yang sedang mengantre. Roh juga menuduh kelompok masyarakat yang mengajukan klaim kecurangan pemilu telah secara sistematis mencampuri jalannya pemungutan suara, dengan mengatakan bahwa beberapa pekerja NEC mengalami cedera dan bahwa pembobolan terjadi di kantor pengawas pemilu.^[54]

Exit poll

Pada 3 Juni, jajak pendapat keluar (exit poll) menunjukan bahwa Lee Jae-myung memperoleh jumlah suara tertinggi sebesar 51,7%, dan karenanya diproyeksikan akan memenangkan pemilihan umum dan menjadi presiden Korea Selatan ke-14 setelah Yoon Suk Yeol. Kim Moon-soo memperoleh jumlah suara tertinggi kedua dengan 39,3%, diikuti oleh Lee Jun-seok dengan 7,7% suara.^[55]

Jajak pendapat keluar KBS, MBC, dan SBS (margin of error: 0,8%)^[56]

Jajak pendapat keluar mendalam KBS, MBC, dan SBS (margin of error: 2,2%)

Jajak pendapat keluar MBN

Jajak pendapat keluar Channel A

Jajak pendapat keluar JTBC

Hasil

Referensi

Pranala luar

• Komisi Pemilihan Umum Nasional Republik Korea