Pemilihan umum di Korea Selatan

Korea Selatan
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Korea
Konstitusi
Pemerintahan Presiden (daftar) Lee Jae Myung Perdana Menteri (daftar) Kim Min-Seok Wakil Perdana Menteri (daftar) Dewan Negara Sekretariat Kepresidenan
Majelis Nasional Ketua Chung Sye-kyun Daftar anggota
Yudisial Mahkamah Konstitusi Presiden: Kim Yi-Su Mahkamah Agung Ketua MA: Kim Myeong-soo
Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nasional Pemilihan umum terakhir Presiden: 2007 2012 2017 Legislatif: 2008 2012 2016 Lokal: 2006 2010 2014 2018 Pemilihan umum sela: 2011 Partai politik Saenuri Minjoo Rakyat Keadilan
Topik terkait Reunifikasi Korea Kebijakan Matahari Terbit Pembagian Administratif Hak Asasi Manusia Hubungan Luar Negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

Pemilihan umum atau Pemilu di Korea Selatan yang diadakan pada tingkat nasional adalah pemilihan Presiden dan anggota Majelis Nasional. Pemilu daerah diadakan setiap empat tahun sekali untuk memilih gubernur, wali kota, anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota.

Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun dan hanya untuk satu periode. Majelis Nasional memiliki 300 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun.^[1]

Sejak pemilihan presiden 2017, Korea Selatan memiliki dua partai utama, Partai Demokrat yang berhaluan kiri dan Partai Kebebasan Korea yang berhaluan konservatif.

Teknologi Pemilu

Tempat pemungutan suara pada umumnya berada di sekolah-sekolah. Selama masa absen atau periode voting awal, pemilih dapat memilih di tempat pemungutan suara di negara tersebut. Pada hari pemilihan, pemilih hanya dapat memilih di tempat pemungutan suara di daerah pemilihan yang terdaftar. Para pemilih Korea menandai kertas surat suara dengan stempel karet menggunakan tinta merah.^[2]

Korea menggunakan model penghitungan suara terpusat. Setelah pemungutan suara ditutup, kotak suara disegel dan diangkut ke pusat penghitungan suara. Secara tradisional, surat suara dhitung menggunakan tangan, tetapi sejak sekitar^[kapan?] tahun 2012, mesin pemindai optik telah digunakan. Mesin pemindai menyerupai mesin penyortir uang tunai, menyortir surat suara ke tumpukan dengan cara mereka dipilih. Tumpukan kemudian dihitung menggunakan mesin yang menyerupai mesin hitung mata uang.^[3]

Pemilu di Korea telah dipuji sebagai model praktik terbaik. Namun, legalitas pengenalan teknologi pemindaian optik telah ditentang dan ada tuduhan kecurangan dalam penghitungan suara.

Jadwal

Catatan