Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiKonvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Artikel Wikipedia

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Wikipedia article
Diperbarui 10 Desember 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
CEDAW
Nama panjang:
  • Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
  Menjadi negara anggota lewat ratifikasi
  Menjadi negara anggota lewat aksesi atau suksesi
  Negara tidak diakui tetapi mengikuti isi perjanjian
  Hanya menandatangani
  Tidak menandatangani
Ditandatangani18 Desember 1979
LokasiNew York City
Efektif3 September 1981
Syarat20 ratifikasi
Penanda tangan99
Pihak189
PenyimpanSekjen PBB
BahasaArab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women di Wikisource

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Womencode: en is deprecated , disingkat CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan.[1] Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara.[2] Lebih dari lima puluh negara yang meratifikasi konvensi ini telah melakukannya dengan menambahkan deklarasi, pensyaratan, dan penolakan, termasuk 38 negara yang menolak penerapan Pasal 29 (yang menyediakan metode penyelesaian sengketa terkait dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini).[3] Deklarasi dari Australia memberikan catatan mengenai keterbatasan pemerintah pusat akibat sistem pemerintahannya yang berbentuk federasi. Sementara itu, Amerika Serikat dan Palau telah menandatangani perjanjian ini, tetapi belum meratifikasinya. Tahta Suci, Iran, Somalia, Sudan dan Tonga adalah negara-negara yang masih belum menandatangani perjanjian ini.

Agenda kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tertuang dalam 14 artikel. Konvensi ini melingkupi tiga dimensi dari situasi perempuan, yaitu, hak-hak sipil, status hukum, dan reproduksi sekaligus pengaruh budaya dan tradisi terhadap relasi gender.[4]

Sejarah

Perjanjian internasional pertama dalam sejarah yang berurusan dengan masalah diskriminasi terhadap wanita adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB). Di dalam mukadimahnya disebutkan istilah "hak setara laki-laki dan perempuan", dan Pasal 1(3) menyatakan bahwa penghormatan hak asasi manusia seantero jagad tidak boleh membeda-bedakan atas dasar jenis kelamin. Kemudian, berkat upaya dari Komisi tentang Status Wanita yang berada di bawah ECOSOC PBB, istilah "hak setara laki-laki dan perempuan" juga dipertahankan di dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM).[5] Namun, pada tahun 1960-an, negara-negara mulai sadar bahwa asas pelarangan diskriminasi terhadap wanita di dalam Piagam PBB dan PUHAM masih belum cukup untuk melindungi hak-hak mereka, karena diskriminasi terhadap kaum perempuan masih terus berlangsung. Maka dari itu, muncul desakan untuk menciptakan kerangka perlindungan hak wanita yang lebih menyeluruh dan memiliki sasaran yang tepat. Dalam hal ini, langkah besar pertama yang diambil di kancah internasional adalah penetapan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1967. Deklarasi ini terdiri dari sebuah mukadimah dan sebelas pasal, termasuk Pasal 2 yang menyatakan bahwa negara akan mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan hukum yang mencukupi bagi wanita dan lelaki, serta Pasal 3 yang mengakui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilandaskan pada gagasan bahwa wanita lebih rendah dari lelaki itu perlu dihapuskan.[6]

Komite

Keanggotaan Komite CEDAW[7]
NamaAsalAkhir Masa Tugas
Bakhita Al-Dosari Qatar2016
Theodora Oby Nwankwo Nigeria2016
Hilary Gbedemah Ghana2016
Nicole Ameline Prancis2016
Nahla Haidar Lebanon2016
Barbara Evelyn Bailey (wakil ketua) Jamaika2016
Niklas Bruun Finlandia2016
Silvia Pimentel Brasil2016
Biancamaria Pomeranzi Italia2016
Xiaoqiao Zou Tiongkok2016
Ayse Feride Acar Turki2018
Gladys Acosta Vargas Peru2018
Louiza Chalal Aljazair2018
Naela Mohamed Gabr (wakil ketua) Mesir2018
Ruth Halperin-Kaddari Israel2018
Yoko Hayashi Jepang2018
Ismat Jahan Bangladesh2018
Lilian Hofmeister Austria2018
Pramila Patten (wakil ketua) Mauritius2018
Lia Nadaraia Georgia2018
Patricia Schulz (rapporteur)  Swiss2018
Magalys Arocha Dominguez Kuba2018
Dalia Leinarte (ketua)  Lituania 2020

Catatan kaki

  1. ↑ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 2.
  2. ↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-06. Diakses tanggal 2017-08-20.
  3. ↑ "Declarations, Reservations and Objections to CEDAW". Un.org. Diakses tanggal 2011-09-27.
  4. ↑ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979". OHCHR (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-04-25.
  5. ↑ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 4.
  6. ↑ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 5.
  7. ↑ "Membership". www.ohchr.org. Diarsipkan dari asli tanggal 29 April 2015. Diakses tanggal 8 Mei 2015.

Daftar pustaka

  • Chinkin, Christine; Freeman, Marsha A. (2012). "Introduction". Dalam Freeman, Marsha A.; Rudolf, Beate; Chinkin, Christine (ed.). The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199565061.

Pranala luar

  • Terjemahan Indonesia Diarsipkan 2017-08-20 di Wayback Machine.
  • l
  • b
  • s
Instrumen hak asasi manusia internasional
Deklarasi, manifesto, dan resolusi
  • Resolusi Brasil
  • Deklarasi Kemerdekaan Negeri dan Orang Bekas Jajahan (Resolusi 1514)
  • Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR)
  • Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
  • Deklarasi Montreal
  • Deklarasi Hak-Hak Anak
  • Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (DEDAW)
  • Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (DEVAW)
  • Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)
  • Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika (Deklarasi Bogota)
  • Prinsip-Prinsip Paris
  • Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA)
  • Prinsip-Prinsip Yogyakarta
  • Deklarasi Hak-Hak Petani (UNDROP)
  • Proklamasi Teheran
Perjanjian hukum internasional
  • Konvensi Menentang Penyiksaan
    • Protokol Opsional
  • Konvensi Penghapusan Diskriminasi Wanita (CEDAW)
  • Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD)
  • Konvensi Hak-Hak Politik Wanita
  • Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  • Konvensi Hak-Hak Anak
  • Konvensi Perlindungan Buruh Migran
  • Konvensi Kejahatan Apartheid
  • Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa
  • Konvensi Hak-Hak Masyarakat Asli dan Adat
  • Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
  • Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Perjanjian regional
  • Piagam HAM Afrika
    • Protokol Maputo
  • Konvensi HAM Eropa (ECHR)
  • Konvensi Penyiksaan Eropa
  • Konvensi Kewarganegaraan Eropa
  • Konvensi Perlindungan Minoritas Nasional Eropa
  • Piagam Sosial Eropa
  • Konvensi Kekerasan terhadap Wanita Eropa (Konvensi Istanbul)
  • Konvensi HAM Amerika
  • Konvensi Penyiksaan Inter-Amerika
  • Konvensi Anti-Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Inter-Amerika
  • Konvensi Bélem do Pará
  • Piagam HAM Arab
  • Deklarasi HAM Perbara
Putusan pengadilan
  • Handyside v. United Kingdom (1976)
  • Lovelace v. Canada (1981)
  • Young, James & Webster v. United Kingdom (1981)
  • Guerrero v. Colombia (1982)
  • Baboeram-Adhin v, Suriname (1985)
  • Velásquez-Rodríguez v. Honduras (1988)
  • Müller v. Switzerland (1988)
  • Kitok v. Sweden (1988)
  • K. v. Austria (1990)
  • Lubicon Lake Band v. Canada (1990)
  • Toonen v. Australia (1992)
  • Castells v. Spain (1992)
  • Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (1992)
  • Otto-Preminger-Institut v. Austria (1994)
  • McCann v. United Kingdom (1995)
  • Goodwin v. United Kingdom (1996)
  • Kelly v. United Kingdom (1997)
  • Osman v. United Kingdom (1998)
  • Güleç v. Turkey (1998)
  • Amnesty International v. Zambia (1999)
  • Avocats Sans Frontières v. Burundi (2000)
  • Forum of Conscience v. Sierra Leone (2000)
  • Union Nationale des Syndicate Autonomes du Senegal v. Senegal (2000)
  • Barrios Altos v. Peru (2001)
  • VgT v. Switzerland (2001)
  • Lawyers for Human Rights v. Swaziland (2002)
  • Pretty v. United Kingdom (2002)
  • SERAC v. Nigeria (2002)
  • Law Office of Ghazi Suleiman v. Sudan (2003)
  • Interights et al. v. Botswana (2003)
  • Centre for Minority Rights Development et al. v. Kenya (2003)
  • Purohit and Moore v. The Gambia (2003)
  • Curtis Francis Doebbler v. Sudan (2003)
  • Association Pour la Sauvegarde de la Paix au Burundi v. Tanzania and Others (2003)
  • Dem. Rep. Congo v. Burundi and Others (2003)
  • Krone Verlag v. Austria (2003)
  • Garaudy v. France (2003)
  • Broniowski v. Poland (2004)
  • Öneryıldız v. Turkey (2004)
  • Editions Plon (Societe) v. France (2004)
  • Chauvy v. France (2004)
  • Selisto v Finland (2004)
  • Von Hannover v. Germany (2004)
  • K.L. v. Peru (2005)
  • Almonacid-Arellano v. Chile (2006)
  • Open Society Justice Initiative v. Cameroon (2006)
  • Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe (2006)
  • Yildirim v. Austria (2007)
  • Behrami v. France (2007)
  • Rumpf v. Germany (2010)
  • A, B and C v. Ireland (2010)
  • Singh v. France (2011)
  • Gelman v. Uruguay (2011)
  • Interights v. Egypt (2011)
  • Association “21 December 1989” and Others v. Romania (2011)
  • Vejdeland v. Sweden (2012)
  • Sarayaku v. Ecuador (2012)
  • Länsman v. Finland (2013)
  • Câmpeanu v. Romania (2014)
  • Umuhoza v. Rwanda (2017)
  • E.S. v. Austria (2018)
  • M'Bala M'Bala v. France (2019)
  • Magyar Jeti Zrt v. Hungary (2019)
  • Konaté v. Burkina Faso (2020)
  • Rashkin v. Russia (2020)
  • Lilliendahl v. Iceland (2020)
  • Lhaka Honhat v. Argentina (2020)
Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Internasional
  • VIAF
  • GND
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Jepang
  • Israel

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Sejarah
  2. Komite
  3. Catatan kaki
  4. Daftar pustaka
  5. Pranala luar

Artikel Terkait

Diskriminasi

perlakuan yang merugikan berdasarkan keanggotaan kelompok tertentu

Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (bahasa Inggris: Optional Protocol to the Convention on the

Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita

Deklarasi tersebut adalah pendahulu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 1979. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026