Konstitusi Etiopia adalah hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi ini menjadi dasar bagi semua perundang-undangan dan kebijakan Etiopia, serta menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Sejak merdeka, Etiopia telah memiliki empat konstitusi, yakni Konstitusi 1931, 1955, 1987 dan konstitusi saat ini yang diadopsi pada tahun 1994 oleh Pemerintahan Transisi dan mulai berlaku pada 21 Agustus 1995.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Konstitusi Etiopia | |
|---|---|
 | |
| Ikhtisar | |
| Yurisdiksi | Etiopia |
| Penyusunan | 8 Desember 1994 (1994-12-08) |
| Ratifikasi | Juni 1994 |
| Tanggal berlaku | 21 Agustus 1995 (1995-08-21) |
| Sistem | Republik parlementer federal |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif[1] |
| Lembaga legislatif | Dewan Federasi (majelis tinggi) Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) |
| Lembaga eksekutif | Dewan Menteri |
| Lembaga kehakiman | 2 (federal dan negara bagian) |
| Naskah lengkap | |
 Constitution of Ethiopia di Wikisource | |
Konstitusi Etiopia adalah hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi ini menjadi dasar bagi semua perundang-undangan dan kebijakan Etiopia, serta menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Sejak merdeka, Etiopia telah memiliki empat konstitusi, yakni Konstitusi 1931,[2] 1955,[3] 1987[4] dan konstitusi saat ini yang diadopsi pada tahun 1994 oleh Pemerintahan Transisi[5] dan mulai berlaku pada 21 Agustus 1995.
Hingga adopsi konstitusi yang pertama dari konstitusi-konstitusi tersebut, konsep pemerintahan Etiopia telah dikodifikasikan dalam Kebra Nagast (yang menyajikan gagasan bahwa legitimasi Kaisar Etiopia didasarkan pada klaim garis keturunan dari Raja Salomo dari Bani Israil), dan Fetha Nagast (sebuah kode hukum yang digunakan di Etiopia setidaknya sejak tahun 1450 untuk menetapkan hak dan tanggung jawab raja dan rakyat, sebagaimana ditentukan oleh Gereja Ortodoks Tewahedo Etiopia).[6]
