United States International Development Finance Corporation (DFC) adalah lembaga keuangan pembangunan dari pemerintah federal Amerika Serikat. DFC terutama berinvestasi pada proyek pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Lembaga independen ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 2019 melalui penggabungan antara Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Development Credit Authority (DCA) dari United States Agency for International Development (USAID), dan sejumlah lembaga kecil lain.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 20 Desember 2019 |
| Nomenklatur lembaga sebelumnya |
|
| Kantor pusat | Washington, D.C. |
| Slogan | Investing in Development |
| Pejabat eksekutif |
|
| Situs web | www |
United States International Development Finance Corporation (DFC) adalah lembaga keuangan pembangunan dari pemerintah federal Amerika Serikat. DFC terutama berinvestasi pada proyek pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.[1] Lembaga independen ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 2019 melalui penggabungan antara Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Development Credit Authority (DCA) dari United States Agency for International Development (USAID), dan sejumlah lembaga kecil lain.[2][3]
DFC menyediakan pinjaman, jaminan pinjaman, investasi ekuitas, dan asuransi risiko politik untuk proyek pembangunan, studi kelayakan, dan bantuan teknis yang dilakukan oleh sektor swasta.[4] DFC berinvestasi di sejumlah sektor, seperti energi, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi,[5] dengan memprioritaskan pemberdayaan perempuan, inovasi, investasi di Afrika Barat dan belahan bumi barat, serta perubahan iklim.[6]
Pada tahun 1969, Presiden Richard Nixon mengkonsolidasi program pembiayaan pembangunan Amerika Serikat ke Overseas Private Investment Corporation (OPIC), sehingga tidak lagi ditangani oleh United States Agency for International Development (USAID). Tujuan dari konsolidasi tersebut adalah untuk menciptakan pengelolaan kebijakan pembiayaan pembangunan yang lebih profesional. Pada dekade 2010-an, Presiden Barrack Obama makin mengkonsolidasi program pembiayaan pembangunan Amerika Serikat, seiring dengan makin meningkatnya investasi dari Tiongkok ke negara berkembang (terutama melalui Belt and Road Initiative).[7]
Presiden Donald Trump awalnya menolak OPIC. Untuk tahun anggaran 2018, ia bahkan menyerukan penghapusan OPIC,[8][9] tetapi advokasi oleh sejumlah pejabat pemerintah dan senator kemudian berhasil meyakinkannya untuk mendukung konsolidasi OPIC sesuai dengan prioritas kebijakannya.[8][10] Undang-Undang BUILD kemudian diperkenalkan untuk mendirikan lembaga ini.[10][11]
Undang-undang BUILD diperkenalkan di DPR dan DPD Amerika Serikat pada bulan Februari 2018,[12] dengan didasarkan pada proposal yang disusun oleh peneliti di Center for Global Development.[11] Undang-undang tersebut kemudian disetujui oleh DPD Amerika Serikat pada awal bulan Oktober 2018, setelah sebelumnya disetujui oleh DPR Amerika Serikat. Undang-undang tersebut lalu diteken oleh Presiden Trump pada tanggal 5 Oktober.[13]
Kekhawatiran mengenai investasi Tiongkok ke luar Tiongkok dan ketidakmampuan dari lembaga keuangan pembangunan Amerika Serikat untuk mengimbanginya merupakan faktor utama yang mendorong penerbitan undang-undang tersebut, dan pendirian DFC pun dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mengimbangi Tiongkok.[9][12][14][15][16]
Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi inefisiensi dalam kebijakan pembiayaan pembangunan Amerika Serikat, terutama pembatasan terhadap OPIC. Dibandingkan dengan OPIC, undang-undang ini mempermudah persyaratan kewarganegaraan Amerika Serikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam investasi-investasi tertentu dari DFC, memperbolehkan DFC untuk memegang ekuitas (bukan hanya meminjamkan ekuitas), memperbolehkan DFC untuk mengambil risiko yang lebih besar pada proyek-proyek tertentu; dan memperbolehkan DFC untuk meminjamkan ekuitas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat.[17] Total batas investasi DFC juga ditingkatkan menjadi $60 miliar, sementara OPIC sebelumnya hanya $29 miliar.[12]
DFC berinvestasi di sektor sanitasi, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan. DFC juga menyebut inovasi, pekerjaan berkelanjutan, perlindungan pekerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perkuatan rantai pasok global sebagai tema besar dalam prioritas investasinya.[18] DFC menyatakan bahwa investasinya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dunia, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan kepentingan masyarakat Amerika Serikat.[10]
Inisiatif spesifik dari DFC meliputi "2X Women's Initiative", yang diwariskan dari OPIC, yang fokus pada bisnis milik perempuan dan/atau produk dan jasa yang dirancang untuk memberdayakan perempuan.[19] DFC juga berkolaborasi dengan USAID dan sejumlah lembaga lain pada program "Power Africa", yang memfasilitasi kesepakatan di bidang energi di seantero Afrika,[20] dan inisiatif "Prosper Africa", yang diluncurkan pada tahun 2018 untuk mempromosikan investasi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Afrika, guna mengimbangi pengaruh dari Tiongkok.[20][21]
Pada tanggal 14 Mei 2020, Presiden Trump memberi kewenangan kepada CEO DFC untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta guna mendukung penanganan COVID-19 atau memperkuat rantai pasok yang terkait.[22] Melalui DFC, pemerintah kemudian mengumumkan bahwa mereka berencana memberi pinjaman kepada Kodak sebesar $765 juta untuk memproduksi bahan baku obat, guna meningkatkan stok yang menipis akibat pandemi COVID-19 dan mengurangi ketergantungan terhadap pabrik di luar Amerika Serikat.[23] Pinjaman tersebut kemudian ditunda karena Securities and Exchange Commission mulai menyelidiki dugaan insider trading oleh pimpinan Kodak sebelum pengumuman pinjaman tersebut,[24] dan inspektur jenderal DFC mengumumkan pemeriksaan terhadap persyaratan pinjaman tersebut.[25] DFC pun mendapat banyak kritik atas pinjaman tersebut.[26] DFC juga telah memberi pinjaman sebesar jutaan dolar kepada ApiJect Systems.[27]
CEO DFC saat ini, Scott Nathan, diajukan oleh pemerintahan Biden-Harris pada bulan September 2021 dan disetujui pada bulan Februari 2022.[28]
| No. | CEO | Masa jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Adam S. Boehler | 1 Oktober 2019 – 20 Januari 2021 |
| – | Dev Jagadesan (Plt.) |
20 Januari 2021 – 9 Februari 2022 |
| 2 | Scott A. Nathan | 9 Februari 2022 – sekarang |
Jabatan Deputi CEO pertama kali diisi pada tahun 2023 oleh Nisha Desai Biswal.[29]
| No. | Deputi CEO | Masa jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Nisha Desai Biswal | 14 Agustus 2023 – sekarang |
Sejumlah pihak mengkritik investasi DFC di negara berpendapatan menengah ke atas yang tampaknya lebih ditujukan untuk menjalankan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bukannya pembangunan internasional.[30][31] Scott Morris dari Center for Global Development pun mengkritik aturan anggaran federal yang mewajibkan DFC untuk memperlakukan investasi ekuitas sebagai pengeluaran "tanpa adanya pengurangan untuk laba yang diharapkan dari investasi tersebut," tidak seperti pinjaman, yang dianggarkan berdasarkan biaya subsidinya.[32]
| Sumber pustaka mengenai International Development Finance Corporation |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
