Herman Pieters adalah seorang pejuang kemerdekaan, Panglima Pertama Kodam XV/Pattimura dan pahlawan Nasional asal Maluku. Ia berasal dari keluarga Pieter di Negeri Erie (Nusaniwe), Ambon. Pendidikan yang diraihnya adalah Sekolah Teknik Elektro di Surabaya dari tahun 1939 – 1942. Kemudian pada tahun 1954 sampai tahun 1955 dan tahun 1961 sampai 1962 ia mengikuti Sekolah Staf Pimpinan Angkatan Darat. Meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1996 di RSPAD Gatot Soebroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Herman Pieters | |
|---|---|
| Panglima Komando Daerah Militer XV/Pattimura ke-1 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | (1924-12-17)17 Desember 1924 Ambon, Maluku |
| Meninggal | 12 Desember 1996(1996-12-12) (umur 71) Jakarta |
| Suami/istri | Martha Esterlina Salomina Pieters - Souisa |
| Pekerjaan | Prajurit Militer TNI AD |
| Karier militer | |
| Pihak | Indonesia |
| Dinas/cabang | |
| Pangkat | |
| Satuan | Infanteri |
Herman Pieters (17 Desember 1924 – 12 Desember 1996) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Panglima Pertama Kodam XV/Pattimura dan pahlawan Nasional asal Maluku. Ia berasal dari keluarga Pieter di Negeri Erie (Nusaniwe), Ambon. Pendidikan yang diraihnya adalah Sekolah Teknik Elektro di Surabaya dari tahun 1939 – 1942. Kemudian pada tahun 1954 sampai tahun 1955 dan tahun 1961 sampai 1962 ia mengikuti Sekolah Staf Pimpinan Angkatan Darat. Meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1996 di RSPAD Gatot Soebroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.[1]
Periode Revolusi Nasional (1945–1949):
Pieters mengawali kariernya sebagai pejuang kemerdekaan dengan peran ganda di bidang militer dan diplomasi. Ia menjabat sebagai Asisten Gubernur Militer dan Perwira Penghubung yang mendampingi Perdana Menteri Sutan Syahrir selama Perundingan Linggarjati dan Konferensi Renville. Secara paralel, ia terlibat aktif dalam perang gerilya melawan Belanda di Jawa Timur (Surabaya dan Malang) dalam struktur Divisi Pattimura. Dedikasinya dalam upaya gencatan senjata diwujudkan melalui keanggotaannya di Panitia Pertimbangan Gencatan Senjata dengan Belanda di Malang, Mojokerto, dan Surabaya, serta Panitia Militer Negara Indonesia Timur di Makassar.
Karier Militer Pasca-Kemerdekaan (1950–1963):
Setelah kedaulatan diakui, Pieters memegang peran krusial dalam menjaga keutuhan NKRI. Ia memimpin pasukan dalam operasi penumpasan Pemberontakan Andi Azis di Makassar dan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Karier militernya menanjak dengan penempatan sebagai Asisten Komandan Teritorium VII dan Perwira Peradilan Pengadilan Militer di Ambon (1953–1956),[2]disusul jabatan Komandan Resimen Infanteri 25 Maluku dan Daerah Militer Maluku serta Irian Barat (1956–1957).[3][4] Puncak karier teritorialnya adalah sebagai Komandan Kodam XV/Pattimura (1957–1959).[5] Sebelum pensiun dini pada tahun 1963, ia sempat menjabat sebagai Asisten D-II dari Kepala Staf Angkatan Darat (1961–1962).
Karier Sipil dan Politik (1963–1987):
Pasca-purnawirawan dari ABRI, Herman Pieters memasuki dunia korporasi dengan menjadi Presiden Direktur PT. Kora-Kora. Ia juga aktif dalam kancah politik nasional, mewakili Golongan Karya (Golkar) sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selama dua periode, yakni pada tahun 1977 dan 1983–1987.