Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Gambaran umum
Dibentuk	11 April 2006^[1]
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024^[2]
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Iljas Tedjo Prijono, S.H.

Situs web
www.atrbpn.go.id

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.^[2]

Fungsi

Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah menyelenggarakan fungsi:^[3]

perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/ pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/ pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah;

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (2006–2013)^[1]
Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan (2013–2015)^[4]
Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah (2015–2020)^[5]
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (2020–)^[3]^[2]

1 2 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 11 April 2006. Diakses tanggal 4 April 2026.
1 2 3 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 26 Maret 2020. Diakses tanggal 4 April 2026.
1 2 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 26 Maret 2020. Diakses tanggal 4 April 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 30 September 2013. Diakses tanggal 4 April 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 4 April 2026.

l b s Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Menteri: Nusron Wahid • Wakil Menteri: Ossy Dermawan
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.