Dewan Plebs adalah salah satu lembaga politik utama dalam sistem pemerintahan Romawi Kuno, khususnya selama periode Republik Romawi. Dewan ini merupakan perwujudan dari kehendak dan kekuatan politik kaum plebeian, yaitu kelas sosial yang lebih rendah dibandingkan patricii.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Agustus 2024) |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno |
| Zaman |
|
| Konstitusi Romawi |
| Preseden dan Hukum |
|
|
| Sidang-Sidang Rakyat |
| Magistratus |
| Magistratus Luar Biasa |
| Gelar dan Pangkat |
Dewan Plebs (bahasa Latin: Concilium Plebis; secara harfiah berarti "Majelis Rakyat") adalah salah satu lembaga politik utama dalam sistem pemerintahan Romawi Kuno, khususnya selama periode Republik Romawi. Dewan ini merupakan perwujudan dari kehendak dan kekuatan politik kaum plebeian, yaitu kelas sosial yang lebih rendah dibandingkan patricii (kaum bangsawan).
Dewan Plebs pertama kali dibentuk pada tahun 494 SM sebagai hasil dari perjuangan politik panjang antara kaum plebeian dan patricii, yang dikenal sebagai "Perjuangan Ordo". Awalnya, kaum plebeian memiliki sedikit kekuasaan politik di Republik Romawi, sementara patricii mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam serangkaian pemogokan oleh kaum plebeian, yang mengakibatkan pembentukan Dewan Plebs sebagai forum resmi bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka.
Dewan Plebs terdiri dari anggota plebeian yang diorganisir berdasarkan "tribus" (kelompok suku). Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang (plebiscita), memilih pejabat plebeian (tribuni plebis), dan menyampaikan petisi kepada Senat. Setiap tribus memiliki satu suara, dan keputusan mayoritas dari suara-suara tersebut menentukan hasil dari dewan ini.
Dewan Plebs juga memainkan peran penting dalam pemilihan Tribuni Plebis (Tribun Rakyat), yang merupakan pejabat terpilih dengan tugas utama melindungi hak-hak plebeian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat patricii. Tribuni Plebis memiliki kekuasaan veto terhadap tindakan atau undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan plebeian.
Keputusan yang diambil oleh Dewan Plebs, yang disebut plebiscita, awalnya hanya mengikat bagi kaum plebeian. Namun, seiring waktu, kekuatan dan otoritas plebiscita meningkat secara signifikan. Pada tahun 287 SM, dengan berlakunya Lex Hortensia, plebiscita menjadi mengikat secara hukum bagi seluruh warga Romawi, termasuk patricii. Hal ini menandai kemenangan besar bagi kaum plebeian dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan politik.
Dalam praktiknya, Dewan Plebs sering kali bekerja berdampingan dengan lembaga politik lainnya seperti Senat Romawi dan Majelis Centuria. Meskipun demikian, Dewan Plebs adalah sarana utama bagi kaum plebeian untuk menyeimbangkan kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh Senat dan Majelis Centuria, yang lebih didominasi oleh patricii.
Dewan Plebs memainkan peran penting dalam reformasi sosial dan politik yang terjadi di Republik Romawi. Salah satu contohnya adalah pengesahan Lex Licinia Sextia pada tahun 367 SM, yang mengakhiri monopoli patricii atas jabatan konsul, dan memungkinkan kaum plebeian untuk terpilih menjadi konsul.
Pada akhir Republik Romawi, peran dan kekuasaan Dewan Plebs mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kekuasaan para princeps dan pembentukan Kekaisaran Romawi pada 27 SM. Di bawah kekuasaan para kaisar, lembaga-lembaga republik, termasuk Dewan Plebs, kehilangan banyak pengaruh politik mereka. Lembaga ini akhirnya secara efektif dihapuskan seiring dengan hilangnya kemandirian politik Romawi dan pengalihan kekuasaan sepenuhnya kepada kaisar.
