Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebelumnya Bernama Badan Meteorologi dan Geofisika ialah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG | |
|---|---|
.png) | |
| Gambaran umum | |
| Didirikan | 1866 (1866) |
| Dasar hukum |
|
| Bidang tugas | Meteorologi, klimatologi, dan geofisika |
| Slogan | Cepat, Tepat, Akurat, Luas dan Mudah dipahami |
| Pegawai | 4833 Pegawai PNS (Oktober 2021)[1] |
| Alokasi APBN | Rp2,83 triliun (2025) Rp1,78 triliun (Efisiensi) Rp1,05 triliun (APBN 2025)[2] |
| Kepala | |
| Teuku Faisal Fathani | |
| Sekretaris Utama | |
| Guswanto | |
| Deputi | |
| Deputi Bidang Meteorologi | Guswanto |
| Deputi Bidang Klimatologi | Ardhasena Sopaheluwakan |
| Deputi Bidang Geofisika | Nelly Florida Riama |
| Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Michael Andreas Purwoadi |
| Deputi Bidang Modifikasi Cuaca | Tri Handoko Seto |
| Inspektur | |
| Nasrul Wathon | |
| Kantor pusat | |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat | |
| Situs web | |
| https://www.bmkg.go.id/ | |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya Bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) ialah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Sejarah pengamatan meteorologi di wilayah Indonesia tercatat diamati oleh para nakhoda kapal sejak periode kolonial,[3] pengamatan cuaca dan geofisika yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor dimulai pada tahun 1841.[4] Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika.
Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diresmikan menjadi instansi pemerintah dengan nama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium (Observatorium Magnetik, dan Meteorologi) di Batavia yang dipimpin oleh Dr. Pieter Adriaan Bergsma.[5]
Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945, nama instansi meteorologi, dan geofisika tersebut diganti menjadi Lembaga Meteorologi (気象構造区処code: ja is deprecated , Kishoukouzoukusho).
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, instansi tersebut dipecah menjadi dua yakni:
Pada tanggal 21 Juli 1947, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gondangdia, Jakarta.
Pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia dari Belanda, Meteorologisch en Geofisiche Dienst diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan, dan Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jalan Arief Rakhman Hakim No. 3, Jakarta Pusat.[6]
Selanjutnya pada tahun 1950, Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization atau WMO) dan Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika menjadi Perwakilan Tetap Indonesia di WMO.
Pada tahun 1955, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diubah namanya menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 1960 namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara. Namun 10 tahun kemudian diubah lagi menjadi Direktorat Meteorologi, dan Geofisika.
Pada tahun 1972, Direktorat Meteorologi dan Geofisika diganti namanya menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, suatu instansi setingkat eselon II di bawah Departemen Perhubungan, yang pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika, dengan kedudukan tetap berada di bawah Departemen Perhubungan.
Pada tahun 2002, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 46, dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.[7]
Terakhir, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, BMG berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan status tetap sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen.[8][9]
Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.[10]
.jpg)
BMKG dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.[11]
Struktur organisasi BMKG terdiri atas:
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsur pembantu pimpinan | Unsur pelaksana | Unsur pengawas | Unsur pendukung | Staf ahli | ||
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Perpres 61/2008 | Sekretariat Utama |
|
Inspektorat | ||
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Perpres 12/2024 | Sekretariat Utama |
|
|||
BMKG memiliki 5 Balai Besar:
Masing-masing Balai Besar membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun BMKG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan klasifikasi stasiun sebagai berikut:
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
