Penggabungan Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok adalah proses di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperoleh penguasaan atas Tibet. Wilayah ini berada di bawah penguasaan Tiongkok setelah upaya oleh Pemerintah Tibet untuk memperoleh pengakuan internasional, upaya untuk memodernisasi militernya, perundingan antara Pemerintah Tibet dan RRT, konflik militer di daerah Qamdo di Kham Barat pada Oktober 1950, dan akhirnya penerimaan Persetujuan Tujuh Belas Poin oleh Pemerintah Tibet di bawah tekanan Tiongkok pada Oktober 1951. Di Barat, proses ini umumnya diyakini bahwa Tiongkok mencaplok Tibet. Pemerintah Tibet dan struktur sosial Tibet tetap pada tempatnya di Daerah Otonomi Tibet di bawah otoritas Tiongkok sampai pemberontakan Tibet 1959, ketika Dalai Lama melarikan diri ke pengasingan dan setelah itu Pemnerintah Tibet dan struktur sosial Tibet dibubarkan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Aneksasi Tibet oleh Republik Rakyat Tiongkok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Pihak terlibat | |||||||||
 Tibet |
 Republik Rakyat Tiongkok | ||||||||
| Tokoh dan pemimpin | |||||||||
|
Ngawang Sungrab Thutob Ngapoi Ngawang Jigme (POW)[1] Lhalu Tsewang Dorje[2] |
Mao Zedong Liu Bocheng Zhang Guohua Fan Ming | ||||||||
| Pasukan | |||||||||
 Angkatan Darat Tibet[3] |
 Angkatan Darat Tiongkok[4][5] | ||||||||
| Bagian dari seri artikel mengenai |
| Sejarah Tibet |
|---|
 |
| Lihat juga |
Penggabungan Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (disebut "Invasi Tiongkok ke Tibet" oleh Pemerintahan Tibet dalam Pengasingan;[6] disebut 'Pembebasan Damai Tibet' di Tiongkok[7][8][9]) adalah proses di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperoleh penguasaan atas Tibet. Wilayah ini berada di bawah penguasaan Tiongkok setelah upaya oleh Pemerintah Tibet untuk memperoleh pengakuan internasional, upaya untuk memodernisasi militernya, perundingan antara Pemerintah Tibet dan RRT, konflik militer di daerah Qamdo di Kham Barat pada Oktober 1950, dan akhirnya penerimaan Persetujuan Tujuh Belas Poin oleh Pemerintah Tibet di bawah tekanan Tiongkok pada Oktober 1951.[10][11] Di Barat, proses ini umumnya diyakini bahwa Tiongkok mencaplok Tibet.[12] Pemerintah Tibet dan struktur sosial Tibet tetap pada tempatnya di Daerah Otonomi Tibet di bawah otoritas Tiongkok sampai pemberontakan Tibet 1959, ketika Dalai Lama melarikan diri ke pengasingan dan setelah itu Pemnerintah Tibet dan struktur sosial Tibet dibubarkan.[13]
Pada tahun 1913, segera setelah invasi Britania ke Tibet pada tahun 1904—pembentukan formasi Agen Perdagangan Britania di Gyantse—dan Revolusi Xinhai pada tahun 1911, sebagian besar wilayah yang terdiri dari Daerah Otonomi Tibet (TAR) saat ini (Ü-Tsang dan Kham barat) menjadi independen de facto dari pangkuan Tiongkok saat kini[14] dengan bagian lainnya dari TAR saat ini menjadi di bawah kekuasaan Pemerintah Tibet pada tahun 1917.[15] Beberapa daerah perbatasan dengan populasi etnis Tibet yang tinggi (Amdo dan Kham Timur) tetap berada di bawah penguasaan Kuomintang atau panglima perang setempat.[16]
Wilayah TAR juga dikenal sebagai "Tibet Politis", sementara semua daerah dengan populasi etnis Tibet yang tinggi secara kolektif dikenal sebagai "Etnis Tibet". Tibet Politis mengacu kepada pemerintahan yang diperintah terus-menerus oleh pemerintah Tibet sejak masa-masa awal hingga tahun 1951, sementara etnis Tibet mengacu kepada wilayah utara dan timur di mana orang Tibet secara historis mendominasi tetapi hingga zaman modern, yurisdiksi Tibet tidak teratur dan terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu.[17]
Pada saat itu, Tibet Politis memperoleh kemerdekaan de facto, sistem sosial ekonomi dan politiknya menyerupai Eropa Abad Pertengahan.[18] Upaya-upaya oleh Dalai Lama ke-13 antara tahun 1913 dan 1933 untuk memperbesar dan memodernisasi militer Tibet akhirnya gagal, sebagian besar karena penentangan dari para aristokrat dan biarawan yang berpengaruh.[19][20] Pemerintah Tibet hanya memiliki sedikit kontak dengan pemerintah lainnya di dunia selama periode kemerdekaan de facto,[20] dengan beberapa pengecualian, terutama India, Britania Raya, dan Amerika Serikat.[21][22] Hal ini menyebabkan Tibet terisolasi secara diplomatis dan terputus pada hal di mana ia tidak dapat membuat posisinya menjadi dikenal masyarakat internasional mengenai isu Tibet[23] dan Tibet dibatasi oleh traktat yang memberikan kewenangan kepada Imperium Britania atas pajak, hubungan luar negeri, dan benteng pertahanan.
It was evident that the Chinese were not prepared to accept any compromises and that the Tibetans were compelled, under the threat of immediate armed invasion, to sign the Chinese proposal.
