Operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I, adalah serangan militer Belanda terhadap wilayah Jawa dan Sumatra yang dikuasai oleh Republik Indonesia secara de facto selama Revolusi Nasional Indonesia. Serangan ini terjadi antara 21 Juli dan 4 Agustus 1947. Disebut oleh Belanda sebagai politionele actie pertama, di Indonesia, serangan militer ini lebih dikenal dalam buku sejarah dan catatan militer Indonesia sebagai Agresi Militer Belanda I.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Agresi Militer Belanda I Operatie Product | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Revolusi Nasional Indonesia | |||||||||
   _Bataljon_Stoottroepen_in_Batoeradja_in_Zuid-Sumatra%2C_Bestanddeelnr_320-1-2.jpg) Searah jarum jam dari kiri atas: | |||||||||
| |||||||||
| Pihak terlibat | |||||||||
 Indonesia |
 Belanda | ||||||||
| Tokoh dan pemimpin | |||||||||
|
Soedirman Oerip Soemohardjo |
Simon Spoor Hubertus Johannes van Mook | ||||||||
| Pasukan | |||||||||
|
3 divisi di Jawa 3 brigade di Sumatra | |||||||||
| Kekuatan | |||||||||
| ~200.000 | ~120.000 | ||||||||
Operasi Produk (bahasa Belanda: Operatie Productcode: nl is deprecated ), atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I, adalah serangan militer Belanda terhadap wilayah Jawa dan Sumatra yang dikuasai oleh Republik Indonesia secara de facto selama Revolusi Nasional Indonesia.[1][2] Serangan ini terjadi antara 21 Juli dan 4 Agustus 1947. Disebut oleh Belanda sebagai politionele actie pertama, di Indonesia, serangan militer ini lebih dikenal dalam buku sejarah dan catatan militer Indonesia sebagai Agresi Militer Belanda I.
Serangan ini dilancarkan dengan melanggar Perundingan Linggajati antara Republik Indonesia secara de facto dan Belanda. Serangan ini mengakibatkan Belanda mengurangi wilayah yang dikuasai Republik menjadi wilayah yang lebih kecil di Jawa dan Sumatra, yang dibagi dengan wilayah yang dikuasai Belanda.[1]
Belanda membatalkan perjanjian tersebut dan melakukan serangan militer terhadap wilayah yang dikuasai Indonesia karena beberapa faktor: Keuangan – ~120.000 tentara Belanda yang tidak aktif, yang mencakup sejumlah besar wajib militer kelahiran Belanda, di Jawa merupakan beban keuangan yang signifikan bagi Belanda setelah kehancuran Perang Dunia II.[3] Pada bulan Mei 1947, Belanda memutuskan bahwa mereka perlu menyerang Republik secara langsung untuk mengakses komoditas di wilayah yang dikuasai Republik, khususnya gula di Jawa serta minyak dan karet di Sumatra. Politik – Frustrasi oleh negosiasi yang menemui jalan buntu Perundingan Linggajati antara Belanda dan Republik Indonesia de facto, Belanda membatalkan perjanjian itu dan melakukan serangan militer terhadap wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Serangan ini juga dipengaruhi oleh persepsi Belanda bahwa Republik de facto telah gagal mengekang pengaruh orang Tionghoa Indonesia, orang India Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia yang sedang naik daun.[4]
Militer Belanda memperkirakan bahwa mereka membutuhkan waktu dua minggu untuk mengamankan kota-kota yang dikuasai Republik dan enam bulan untuk seluruh wilayah Republik.[3] Serangan itu dimaksudkan untuk tidak mencakup serangan ke Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik, karena biaya pertempuran di sana diperkirakan tinggi.
Pada tanggal 21 Juli, Belanda, yang pasukannya dipersenjatai dengan peralatan produksi AS yang dipinjam-sewa dan dilatih dalam pesawat tempur modern, mengerahkan tiga divisi di Jawa dan tiga brigade di Sumatra yang penduduknya kurang padat. Operasi Produk di Jawa Timur terdiri dari tiga operasi pendaratan: Produk Utara di Pasir Poetih, Situbondo, Produk Selatan di Teluk Meneng, Malang, dan Produk Timur di Porong, Sidoarjo. Pendaratan didukung oleh kapal perusak, korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal pendarat dan kapal seperti LST, LCI, LCT dan LCVP, kapal tunda dan ponton dari Surabaya.[5] Operasi tersebut menghasilkan pendudukan sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatra yang produktif secara ekonomi. Tentara Republik (Tentara Nasional Indonesia atau TNI) mencoba memperlambat gerak maju Belanda dengan meledakkan jembatan, mendirikan blokade jalan, melakukan penyergapan dan meledakkan bom pinggir jalan. Tujuannya adalah untuk dapat membawa pasukan mereka ke tempat yang aman dan, jika memungkinkan, menerapkan taktik bumi hangus. Konfrontasi langsung dengan pasukan Belanda, yang memiliki kekuatan senjata lebih besar, diusahakan semaksimal mungkin.
Meskipun demikian, TNI dan sekutunya terus melakukan operasi gerilya dari daerah pedesaan di wilayah yang dikuasai Belanda.[6] Belanda membalas dengan serangan udara dan blokade wilayah yang dikuasai Republik. Akan tetapi, Belanda tertahan dari penaklukan penuh Republik karena tekanan dari Dewan Keamanan PBB, dan oleh Amerika Serikat, yang menyerukan gencatan senjata.[7]
Operasi ini dinilai sebagai keberhasilan militer dan ekonomi, karena Belanda berhasil mengambil alih daerah-daerah yang produktif secara ekonomi di Jawa dan Sumatra, tetapi merupakan kemunduran politik karena menarik perhatian internasional terhadap apa yang sebelumnya dilihat sebagai politik internal Belanda, dan dengan demikian mendapat kecaman dari negara-negara lain. Meskipun pemerintah Negara Indonesia Timur menyatakan dukungannya terhadap tindakan Belanda,[8] tekanan internasional menyebabkan gencatan senjata pada bulan Januari 1948 diikuti oleh gencatan senjata resmi. Akibatnya, apa yang sebelumnya dianggap sebagai urusan internal Belanda kini memiliki dimensi internasional. Perjanjian Renville, demikian sebutan untuk gencatan senjata tersebut, menetapkan penarikan pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda, pencabutan blokade laut Belanda, dan penetapan batas gencatan senjata yang dikenal dengan nama Garis Status Quo atau Garis Van Mook.[9] Kedua belah pihak segera menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata, dengan Belanda mengeluhkan pemberontakan pro-Indonesia di belakang Garis Van Mook. Sementara itu, Indonesia dan pengamat pihak ketiga, termasuk Komite Perilaku Baik, menemukan bahwa Belanda tidak hanya masih mempertahankan blokade laut mereka tetapi juga mendirikan blokade darat baru di sisi mereka di Garis Van Mook, dan secara sepihak menciptakan beberapa negara bagian etnis (yang tidak berdaya) di daerah-daerah yang mereka taklukkan, ketika Linggadjati menyatakan bahwa pembentukan negara federal baru harus disetujui oleh Belanda dan Indonesia. Rasa saling tidak percaya antara kedua belah pihak, ketegangan yang meningkat, dan keyakinan bahwa Indonesia telah dilemahkan oleh Darul Islam dan peristiwa Madiun, membuat Belanda melakukan serangan militer kedua yang diberi nama Operasi Kraai.
