Jakarta Aktual – 04 Agustus 2026 | Gelombang kritik terhadap kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terus bermunculan. Sejumlah kepala daerah juga terang-terangan memprotes langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas alokasi dana transfer ke daerah. Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir.
Pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun, atau turun 24,6 persen secara tahunan dari tahun 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Kritik tersebut muncul karena pemotongan TKD membuat sejumlah daerah kelimpungan akibat keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan menjadi bukti bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan.
Sebagaimana diketahui, para kepala daerah di Jawa Tengah menyampaikan keberatan atas kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Pemangkasan anggaran dinilai mempersempit ruang fiskal daerah yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik. Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan menjadi salah satu contoh dari dampak kebijakan ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dirinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) ke 490 pemerintah daerah (pemda). Rencana penambahan ini dilakukan untuk belanja aparatur sipil negara, mengingat banyak pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan menjadi bukti bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali.
Dalam beberapa hari terakhir, Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Para kepala daerah di Jawa Tengah menyampaikan keberatan atas kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Pemangkasan anggaran dinilai mempersempit ruang fiskal daerah yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.
Kesimpulan dari Daftar 15 kepala daerah yang protes pemotongan TKD, bikin fiskal daerah tertekan adalah bahwa kebijakan pemotongan TKD memiliki dampak yang signifikan pada daerah. Para kepala daerah perlu mempertimbangkan kebijakan ini dengan baik agar tidak berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.
