Jakarta Aktual – 13 Juli 2026 | Terungkap, dugaan pemerasan Bupati Sukoharjo bermula dari setoran insentif pegawai, sebuah kasus korupsi yang merugikan negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga memeras anak buahnya. Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Dugaan pemerasan ini dilakukan melalui mekanisme ‘setoran upah pungut’ dengan menggunakan sejumlah kode perintah. KPK telah menetapkan Etik Suryani bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo sebagai tersangka. Terungkap, dugaan pemerasan Bupati Sukoharjo bermula dari setoran insentif pegawai, yang kemudian diketahui bahwa praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Etik Suryani diduga memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah di BPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 sebagai alat untuk menjalankan praktik pemerasan. Terungkap, dugaan pemerasan Bupati Sukoharjo bermula dari setoran insentif pegawai, yang kemudian digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan melanjutkan ‘tradisi’ suaminya, mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.
Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Terungkap, dugaan pemerasan Bupati Sukoharjo bermula dari setoran insentif pegawai, yang kemudian menjadi bukti bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana masih terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat dan merugikan negara. Terungkap, dugaan pemerasan Bupati Sukoharjo bermula dari setoran insentif pegawai, yang kemudian menjadi contoh kasus korupsi yang merugikan negara dan merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
