Yudikatif Thailand terdiri dari empat sistem yang berbeda: Pengadilan Umum, Pengadilan Administratif, pengadilan militer, dan Mahkamah Konstitusi Thailand. Sistem yudikatif saat ini diatur sesuai dengan Konstitusi Thailand 2007.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Thailand |
 |
|
|
 Portal Thailand |
Yudikatif Thailand (Thai: ฝ่ายตุลาการไทยcode: th is deprecated ; RTGS: Fai Tulakan Thai) terdiri dari empat sistem yang berbeda: Pengadilan Umum, Pengadilan Administratif, pengadilan militer, dan Mahkamah Konstitusi Thailand. Sistem yudikatif saat ini diatur sesuai dengan Konstitusi Thailand 2007 (dan pembaruannya).
Komisi Hak Asasi Manusia Asia pernah menyebut sistem hukum Thailand sebagai sebuah "kekacauan" dan menyerukan perombakan drastis terhadap prosedur pidana Thailand. Lembaga tersebut menyoroti maraknya penggunaan pengakuan paksa, dan fakta bahwa bahkan seorang pejabat senior kementerian kehakiman mengakui bahwa 30 persen kasus masuk ke pengadilan tanpa bukti. Tidak ada catatan stenografi yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama, dan catatan persidangan hanya terdiri dari apa yang diputuskan oleh hakim. Lembaga tersebut juga mengkritik yudikatif karena gagal memastikan bahwa persidangan dilakukan dengan cepat.[1]
Hakim peneliti membantu hakim yang sedang bersidang. Para hakim harus mengikuti ujian, dan terdapat dua jenis ujian yang berbeda: satu ujian untuk hakim yang menempuh pendidikan di Thailand dan ujian yang berbeda bagi hakim yang lulus dari sekolah hukum luar negeri. Semua hakim secara resmi diangkat oleh Raja.
Pengadilan Umum Thailand (ศาลยุติธรรม) adalah sistem peradilan terbesar dan mencakup mayoritas pengadilan di kerajaan tersebut. Pengadilan ini, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, terdiri dari tiga tingkatan: pengadilan tingkat pertama (ศาลชั้นต้น), pengadilan banding (ศาลอุทธรณ์), dan pengadilan tingkat terakhir, yaitu Mahkamah Agung Thailand (ศาลฎีกา).
Ketua Mahkamah Agung saat ini adalah Veerapol Tungsuwan.
Sistem pengadilan administratif (ศาลปกครอง) terdiri dari dua tingkatan: Pengadilan administratif tingkat pertama (ศาลปกครองชั้นต้น) dan pengadilan administratif tingkat terakhir, yaitu Pengadilan Administratif Agung (ศาลปกครองสูงสุด). Sistem pengadilan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997, dengan yurisdiksi utama untuk menyelesaikan litigasi antara negara atau organ negara (kementerian pemerintah, departemen, dan lembaga independen) dengan warga sipil.
Dewan Negara sedang mempertimbangkan untuk menyesuaikan definisi tindak pidana tertentu agar dapat dikenakan sanksi administratif daripada hukuman penjara kriminal. Tingginya jumlah kasus pidana telah membebani sistem peradilan dan menyebabkan kelebihan kapasitas di penjara-penjara di seluruh negeri. Thailand dilaporkan menempati peringkat keenam di dunia dalam hal jumlah tersangka kriminal dalam proses peradilan, yakni sekitar 300.000 orang. Negara dilaporkan menghabiskan sekitar 100.000 baht per kasus pidana — termasuk upah polisi, hakim, dan pejabat terkait — dan hanya 6.000 baht per gugatan perdata, menurut studi oleh Institut Penelitian Pembangunan Thailand. Meskipun kejahatan berat seperti pencurian dan pembunuhan tetap akan dikenakan tuntutan pidana, pelanggaran lain, seperti yang melibatkan pembayaran cek atau pelanggaran hak cipta, dapat dihukum dengan sanksi administratif untuk meringankan beban sistem pengadilan pidana.[2]
Pertama kali dibentuk pada tahun 1997, Mahkamah Konstitusi Thailand (ศาลรัฐธรรมนูญ) dibuat semata-mata sebagai pengadilan tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Pengadilan ini telah mengumpulkan kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar pasca-kudeta militer tahun 2006 dan 2014 serta konstitusi yang dihasilkan darinya. Pengadilan ini terlibat dalam apa yang oleh para kritikus disebut sebagai "kudeta politik", seperti menggulingkan perdana menteri dari jabatannya. Puncaknya terjadi pada putusan tahun 2013 yang menyatakan bahwa parlemen tidak dapat mengubah konstitusi untuk memilih semua senator karena hal itu dianggap melanggar definisi pengadilan tentang "rezim demokratis". Pada Mei 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perdana menteri Thailand dan sembilan menteri kabinet lainnya harus mengundurkan diri karena penyalahgunaan wewenang. Muncul pertanyaan mengenai kekuasaan pengadilan yang semakin besar dalam masalah ini, serta mengapa Mahkamah Agung, yang seharusnya memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus tersebut, tidak melakukan ajudikasi. Terdapat seruan berulang kali untuk reformasi atau pembubaran pengadilan karena dianggap telah terpolitisasi.[butuh rujukan]
.svg){kind=small}
