Wazir adalah menteri senior Kekhalifahan Fatimiyah selama sebagian besar periode Mesir. Awalnya jabatan ini dipegang oleh pejabat sipil yang bertindak sebagai menteri sipil utama para khalifah, yang serupa dengan model asli yang ditetapkan oleh Abbasiyah. Ketika seorang wazir tidak ditunjuk, seorang "perantara" (wāsiṭa) ditunjuk sebagai gantinya. Namun, melemahnya kekuasaan khalifah dan krisis rezim Fatimiyah di bawah Khalifah al-Mustansir menyebabkan munculnya orang-orang kuat militer, yang mendominasi jabatan tersebut dari tahun 1070-an hingga berakhirnya kekhalifahan. Para "wazir pedang" ini juga merupakan panglima tertinggi angkatan darat yang secara efektif menyingkirkan para khalifah dan memerintah sebagai pengganti mereka, sering kali merebut kekuasaan dari para pendahulu mereka. Wazir terakhir, Salahuddin, menghapuskan Kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 1171.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Wazir (bahasa Arab: وزير, diromanisasi: wazīr) adalah menteri senior Kekhalifahan Fatimiyah selama sebagian besar periode Mesir. Awalnya jabatan ini dipegang oleh pejabat sipil yang bertindak sebagai menteri sipil utama para khalifah, yang serupa dengan model asli yang ditetapkan oleh Abbasiyah. Ketika seorang wazir tidak ditunjuk, seorang "perantara" (wāsiṭa) ditunjuk sebagai gantinya. Namun, melemahnya kekuasaan khalifah dan krisis rezim Fatimiyah di bawah Khalifah al-Mustansir menyebabkan munculnya orang-orang kuat militer, yang mendominasi jabatan tersebut dari tahun 1070-an hingga berakhirnya kekhalifahan. Para "wazir pedang" ini juga merupakan panglima tertinggi angkatan darat yang secara efektif menyingkirkan para khalifah dan memerintah sebagai pengganti mereka, sering kali merebut kekuasaan dari para pendahulu mereka. Wazir terakhir, Salahuddin, menghapuskan Kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 1171.
Selama periode Ifriqiyah dari Kekhalifahan Fathimiyah (909–973), gelar "wazir", meskipun berlaku di dunia Islam timur, tidak digunakan.[1][2] Gelar ini diadopsi setelah penaklukan Mesir oleh Fatimiyah, tempat jabatan tersebut memiliki tradisi panjang di bawah dinasti Tuluniyah dan Ikhshidiyah yang otonom.[1][2] Meskipun wazir Ikhsyidiyah terakhir, Ja'far bin al-Furat, terus menjalankan banyak fungsi sebelumnya, penakluk dan raja muda Mesir, Jawhar, menolak untuk mengakui kepemilikannya atas gelar wazir.[3] Demikian pula, ketika Khalifah al-Mu'izz li-Din Allah (m. 953–975) tiba di Mesir, ia lebih suka menghindari pendelegasian kekuasaannya kepada wazir, meskipun ia menunjuk Ya'qub bin Killis, mantan pejabat Ikhsyidiyah, sebagai kepala aparatur administratif. Itu hanya sekitar 979, Khalifah al-Aziz Billah (m. 975–996) memberikan gelar wazir kepada Ibnu Killis, yang terus menjabat sebagai kepala pemerintahan hingga wafatnya pada tahun 991.[1][2][4]
Setelah Ibnu Killis, para khalifah dapat memilih untuk mengangkat wazir, atau memercayakan urusan kepada "perantara" (wāsiṭa) yang menjadi penengah antara Khalifah dan pejabat serta rakyatnya.[1] Sejalan dengan kebijakan umum Fatimiyah tentang toleransi terhadap orang Kristen dan Yahudi,[5] beberapa wazir beragama Kristen atau memiliki asal-usul Kristen, dimulai dengan Isa bin Nasturus di bawah al-Aziz.[6] Di sisi lain, orang Yahudi tampaknya baru memegang jabatan tersebut setelah masuk Islam, contoh yang paling menonjol adalah Ibnu Killis.[6]
Para wazir awal bertugas atas keinginan khalifah yang mengangkat mereka, dan mencontohkan apa yang disebut oleh ahli teori hukum abad ke-11 al-Mawardi sebagai wazir al-tanfīdh ("wazir eksekusi"), yang secara efektif, menurut deskripsi Marius Canard, seorang orientalis, adalah "agen untuk pelaksanaan keinginan penguasa".[1][7] Memang, karier mereka sering kali sangat singkat, digulingkan, dipenjara, dipukuli, dan sering dieksekusi, oleh khalifah atau oleh pesaing istana lainnya. Akibatnya, menurut Canard, "secara umum, karakteristik utama wazir Fatimiyah adalah ketidakamanan para wazir", dengan periode ketika jabatan tersebut berpindah tangan secara cepat.[6] Di bawah al-Mustansir yang lemah, lima wazir memegang jabatan antara tahun 1060 dan 1062 saja.[6]
Hal ini berubah dengan munculnya orang-orang kuat militer ke posisi tersebut: Badr al-Jamali dan para penerusnya memegang kekuasaan penuh menggantikan khalifah, dan mewakili wazir al-tafwīd al-Mawardi, "wazir dengan kekuasaan yang didelegasikan". Karena latar belakang militer para pemegang wazir, mereka juga dikenal sebagai "wazir pedang dan pena" (wazir al-sayf wa'l-qalam), atau hanya "wazir pedang" (wazir al-sayf).[1][7] "Wazir pedang", yang mendominasi abad terakhir keberadaan Khilafah, pada saat yang sama adalah menteri utama yang bertanggung jawab atas semua administrasi sipil, kepala angkatan darat (amīr al-juyūsh), bertanggung jawab atas semua masalah peradilan sebagai kepala qāḍī, dan bahkan untuk semua masalah keagamaan sebagai kepala misionaris (dāʿī al-duʿāt).[8] Ketika kekuasaan wazir tumbuh melampaui kekuasaan khalifah, mereka bahkan mengambil gelar "raja" (al-malik) diikuti dengan julukan.[6][a]
Sejak awal abad ke-12, jabatan ṣāḥib al-bāb atau bendahara tinggi diciptakan dan muncul segera setelah wazir, mengambil alih beberapa tugas wazir ketika wazir bukan "orang yang bersenjata pedang". Digambarkan sebagai "wazir kedua", jabatan tersebut berfungsi sebagai batu loncatan untuk jabatan wazir yang sebenarnya bagi Abu'l-Fath Yanis, Ridwan bin Walakhsyi, dan Dirgham.[10][11]
Ibnu Killis mendirikan tempat tinggal resminya (dār al-wazāra) di bagian tenggara Kairo, dekat dengan Gerbang Sa'ada, sebuah kawasan yang kemudian dikenal sebagai al-wazīriyya setelah Ibnu Killis.[12] Bangunan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal wazir, tetapi juga tempat kedudukan biro keuangan (dīwān), dan menampung ruang penyimpanan untuk pakaian, perbendaharaan, buku, dan minuman. Masing-masing ruang penyimpanan diawasi oleh seorang pengawas keuangan (nāẓir), dan dār al-wazāra sendiri juga memiliki pengawasnya sendiri (zimām).[13] Dār al-wazāra merupakan gema dari istana khalifah, dan mencakup sebuah masjid kecil untuk salat dan dapur untuk jamuan makan yang diselenggarakan oleh wazir.[14] Menurut sejarawan abad ke-15 al-Maqrizi, setelah kematian Ibnu Killis, kediamannya tidak ditempati lagi oleh wazir hingga Abu Muhammad al-Yazuri pada tahun 1050. Saat itulah tempat itu menjadi dār al-wazāra sejati, menjadi kediaman resmi para pemegang jabatan berikutnya hingga Badr al-Jamali.[15]
Badar membangun kediaman baru di sebelah utara, di kawasan Barjawān. Bangunan ini kemudian diserahkan ke tangan putranya dan penerusnya al-Afdhal Syahansyah, dan kemudian ke putra Badr lainnya, al-Muzaffar Ja'far; darinya tempat itu kemudian dikenal sebagai dār al-Muẓaffar. Kemudian diubah menjadi wisma tamu, di sinilah Fathimiyah yang digulingkan ditahan oleh Salahuddin setelah penggulingan dinasti tersebut pada tahun 1171.[16] Al-Afdhal juga membangun dār al-wazāra baru yang jauh lebih besar dan lebih mewah di bagian timur laut kota, dekat Bab al-Nasr. Awalnya disebut dār al-Afḍaliyya, bangunan ini dikenal sebagai "Rumah Kubah" (dār al-qibāb), dan kemudian, di bawah al-Ma'mun al-Bata'ihi, sebagai dār al-wazāra al-kubrā ("rumah besar wazir"). Bangunan ini merupakan kediaman terakhir wazir Fatimiyah hingga akhir dinasti.[17]
