Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah kerangka tindakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia di bawah pemerintahan Pakatan Harapan (PH) untuk periode 2021 hingga 2030, bertujuan meningkatkan pendapatan semua kelompok etnis, terutama Bumiputera yang terdiri dari golongan B40, miskin ekstrem, miskin ekonomi, mereka yang berada dalam transisi ekonomi, Bumiputera Orang Asli, Sabah dan Sarawak, penyandang disabilitas, pemuda, wanita, anak-anak, dan lansia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) adalah kerangka tindakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia di bawah pemerintahan Pakatan Harapan (PH) untuk periode 2021 hingga 2030, bertujuan meningkatkan pendapatan semua kelompok etnis, terutama Bumiputera yang terdiri dari golongan B40 (golongan berpendapatan rendah), miskin ekstrem, miskin ekonomi, mereka yang berada dalam transisi ekonomi, Bumiputera Orang Asli, Sabah dan Sarawak, penyandang disabilitas, pemuda, wanita, anak-anak, dan lansia.[1][2][3]
Rencana Wawasan Kemakmuran Bersama dipresentasikan pada ulang tahun pertama pemerintahan PH yang diselenggarakan pada Mei 2019.[4] Secara resmi, rencana ini diluncurkan pada 5 Oktober 2019 oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menyusul kesenjangan ekonomi yang besar di kalangan Bumiputera akibat kegagalan pembangunan yang adil dan distribusi ke demografi negara karena praktik korupsi yang luas serta penyalahgunaan kekuasaan di kalangan politisi Bumiputera dan pegawai negeri, yang selanjutnya menghambat banyak visi pembangunan masa lalu negara.[1][5][6] Kerangka tindakan ini juga dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia khususnya Bumiputera di berbagai sektor di negara ini, dengan Perdana Menteri memastikan bahwa setiap pembangunan yang dijalankan di bawah rencana ini di Sabah dan Sarawak tidak akan melanggar hak tanah adat (NCR) di wilayah masing-masing.[1][7]
