Pada tanggal 21 April 2026, terjadi unjuk rasa berskala besar terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Dua lokasi menjadi pusat protes: depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Unjuk rasa Kalimantan Timur 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bagian dari pasca Unjuk rasa di Indonesia 2025 | |||
| Tanggal | 21 April 2026 | ||
| Lokasi | Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia | ||
| Sebab |
| ||
| Tujuan | Lihat #Tuntutan | ||
| Pihak terlibat | |||
| |||
| Tokoh utama | |||
| |||
| Jumlah | |||
| Jumlah korban | |||
| |||
Pada tanggal 21 April 2026, terjadi unjuk rasa berskala besar terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di Kota Samarinda.[4] Dua lokasi menjadi pusat protes: depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.[5]
Rudy Mas'ud merupakan bagian dari keluarga politik Mas'ud, yang mencakup saudaranya, wali kota Balikpapan Rahmad Mas'ud (2021–), bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (2018–2022), serta istrinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarifah Suraidah (2024–). Sebelum terjun ke dunia politik, mereka terlibat dalam bisnis perdagangan bahan bakar minyak dan pelayaran melalui PT Barokah Bersaudara Perkasa dan PT Barokah Gemilang Perkasa. Karier politik Rudy dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPR dari Golkar pada 2019, dan kemudian diangkat sebagai ketua cabang Kalimantan Timur, serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan Golkar.[6] Bersama pasangannya Seno Aji, ia menjadi Gubernur Kalimantan Timur setelah memenangkan 55,66% suara dalam pemilihan 2024, mengalahkan lawannya Isran Noor dan Hadi Mulyadi.[7]
Sejak 2025, Rudy Mas'ud berupaya menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar dengan cara yang dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyerukan penghematan anggaran. Pada November 2025, pemerintahannya mencoba mengadakan kendaraan dinas berupa Range Rover 3.0 Autobiography LWB senilai Rp8.499.936.000 melalui proses lelang dengan CV Afisera Samarinda, namun kendaraan tersebut tetap berada di gedung Badan Penghubung Kalimantan Timur di Jakarta.[8] Pada 26 Februari tahun berikutnya, ia menyatakan kepada wartawan bahwa pengadaan tersebut diperlukan untuk menjaga martabat provinsi sebagai lokasi ibu kota masa depan Indonesia (yaitu di Sepaku).[9] Namun, pada 2 Maret, ia secara resmi membatalkan rencana pengadaan tersebut setelah munculnya kritik publik.[10] Setelah kejadian tersebut, perusahaan terkait diwajibkan mengembalikan dana ke kas daerah dalam waktu 14 hari.[8]
Para pengunjuk rasa di Kalimantan Timur menyampaikan tiga tuntutan utama:[11]
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur — yang awalnya terdiri dari 4.075 peserta dari 44 organisasi massa, organisasi non-pemerintah, dan serikat buruh — [12] menetapkan 21 April sebagai tanggal pelaksanaan aksi. Menurut koordinator lapangan Erly Sopiansyah, aksi tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Ia juga menolak tuduhan adanya dukungan dari lawan politik Rudy.[4]
Di Samarinda, aliansi mulai mendirikan tenda posko untuk memfasilitasi logistik aksi 21 April, awalnya di Jalan M. Yamin, Jalan Milono, dan di sekitar kantor Gubernur Kalimantan Timur. Donasi yang terkumpul meliputi makanan ringan, minuman, nasi bungkus, hingga uang tunai.[13] Selanjutnya, posko-posko tersebut meluas hingga ke Paser dan Penajam Paser Utara.[14] Koordinator posko ke-3, Ivan, menyatakan bahwa mereka telah menerima hampir 150 dus air mineral.[15]
Korps Bribomb dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang terdiri atas 6 satuan setingkat kompi pasukan huru-hara, 2 tim evakuasi, serta 1 satuan setingkat peleton tim drone dan anti-drone, dipersiapkan untuk pengamanan aksi, dan sejumlah kendaraan taktis dikerahkan.[16] Wartawan dilarang meliput situasi di kantor Gubernur Kalimantan Timur.[17] Untuk mengantisipasi korban luka selama aksi, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendirikan posko di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Komando Resor Militer 091, Taman Samarendah, serta gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, Palang Merah Indonesia, dan relawan lainnya turut dilibatkan.[18]
Ribuan pengunjuk rasa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mulai berjalan dari titik kumpul mereka di Masjid Islamic Center Samarinda di Jalan Slamet Riyadi menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur pada pukul 10.30.[19] Setibanya di lokasi, orasi pertama dibuka oleh Forum Peduli Penyandang Disabilitas dan Atlet Disabilitas dengan tuntutan terkait bantuan sosial yang direncanakan (yang sempat dihentikan saat awal masa kekuasaan Rudy) serta isu ketenagakerjaan,[20] kemudian dilanjutkan oleh masyarakat Dayak Paser yang berasal dari Penajam Paser Utara. Sejumlah mahasiswa memanjat dan merobek baliho yang menampilkan ketua DPRD dan anggota lainnya, lalu menggantinya dengan spanduk berisi tiga tuntutan.[21]
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menemui massa dan mendengarkan tuntutan mereka, sementara Ketua DPRD Hasanuddin Mas'ud tidak berada di Samarinda. DPRD kemudian menyatakan dalam dokumen yang ditandatangani bahwa mereka akan menindaklanjuti tuntutan tersebut serta mendorong dilakukannya proses audit terhadap kebijakan pemerintah.[22] Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, juga menyampaikan permintaan maaf kepada para pengunjuk rasa dan mengakui bahwa fungsi penganggaran serta pengawasan tidak berjalan dengan baik.[23] Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Maulana, ditemukan tidak sadarkan diri setelah bentrokan di pintu masuk dan kemudian dievakuasi oleh tim medis dari Polda Kalimantan Timur dan Polresta Samarinda.[24]
Sementara itu, pengunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur berhasil menembus pagar kawat berduri, lalu berusaha mendorong sisi pagar utama gedung. Sebagian dari mereka berhasil masuk ke halaman depan kantor. Panglima lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Faturrahman, menenangkan massa dan meminta mereka menunggu kedatangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji.[25] Tim medis dari Ikatan Solidaritas Keluarga Jawa Kalimantan (SIJAKA) bersiaga di lokasi dan telah menangani lima pengunjuk rasa yang mengalami sesak napas atau kelelahan.[26]Seorang provokator ditemukan membawa flare dan bom asap, lalu ditangkap.[27] Pedagang kaki lima di lokasi juga mengalami peningkatan pendapatan selama unjuk rasa berlangsung.[28]
Memasuki pukul 18.40, massa mulai melempar benda tumpul seperti botol kaca, batu besar, dan potongan kayu ke arah aparat keamanan. Akibatnya, seorang polisi mengalami luka akibat lemparan batu, dan serangan ini diduga dilakukan oleh provokator yang menyusup.[29]Setelah itu, polisi membubarkan massa secara paksa menggunakan mobil water cannon.[30] Rudy meninggalkan gedung kantor pada pukul 21.10 dengan pengawalan, mengabaikan pengunjuk rasa maupun wartawan, setelah pemerintah memutuskan untuk tidak menerima audiensi massa.[31]
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bahwa layanan publik tetap berjalan selama unjuk rasa.[32] Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Timur, Mulyadin, meminta kepolisian untuk secara ketat mengikuti prosedur operasional standar (SOP) serta mengingatkan agar tidak bertindak represif, melainkan menggunakan pendekatan humanis dan persuasif.[33]
